Sebanyak 121 item atau buku ditemukan

Manajemen Pembayaran: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker

Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.

Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang ...

Manajemen Komitmen: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker

Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Apakah Satker dan Line Ministries harus mencatat komitmen dalam database masing-masing (terpisah dengan treasury)? • Siapa yang meregistrasi informasi terkait dengan komitmen dalam data base treasury (satker, line ministries, ...

Manajemen Komitmen pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

meliputi proses bisnis manajemen DIPA, manajemen pembayaran, manajemen kas, dan akuntansi dan pelaporan. ... manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash ...

Manajemen Uang Persediaan: Integrasi Aktivitas Pembukuan dan Pelaporan di Satuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, manajemen keuangan negara/pemerintah meliputi pola pemisahan kewenangan di antara kementerian/lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewenangan selaku Chief Operational Officer (COO) dengan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Ruang lingkup pengembangan SPAN sebagai penyempurnaan proses bisnis yang terintegrasi dalam konteks formal lebih terkait dengan proses bisnis di Kementerian Keuangan selaku CFO. Sebagaimana diketahui penyempurnaan proses bisnis yang didukung dengan Comercial of the Shelf (COTS), Software yang bersifat modular lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen keuangan negara di Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam konteks implementasi SPAN, penyempurnaan proses bisnis meliputi pula para pemangku kepentingan, khususnya kementerian/lembaga atau Satuan Kerja (Satker). Urgensi dari penyempurnaan proses bisnis yang melibatkan Satker selaku pihak eksternal tersebut setidaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan lintas entitas. Terlebih lagi, UU Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kewenangan Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menetapkan standar dan prosedur dalam rangka pelaksanaan anggaran. Salah satu proses bisnis yang sangat vital dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara di Satker adalah yang berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Praktek atau mekanisme UP adalah suatu yang sangat umum digunakan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagaimana halnya di organisasi swasta (dikenal dengan system petty cash), beberapa aspek utama yang melatarbelakangi penggunaan mekanisme UP di organisasi pemerintah diantaranya adalah untuk kemudahan (comfortability) dan kebutuhan (necessity). Penggunaan mekanisme UP secara umum memiliki kemanfaatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi dalam jumlah tertentu yang relatif tidak material jumlahnya dan menuntut kepraktisan.

Dari sudut pandang pelaksanaan tugas Treasury, pengelolaan UP sangat berpotensi menimbulkan terjadinya idle cash. Transaksi pengeluaran yang dilakukan melalui mekanisme UP juga cenderung memiliki resiko fraud (penyalahgunaan) yang lebih ...

Pentingnya Ilmu Komunikasi Pada Era 4.0

Bunga Rampai

Komunikasi baru digital dan juga Industri 4.0 telah mengubah cara praktisi Public Relations dalam melakukan pekerjaan mereka, bagaimana berhubungan dan dan berkomunikasi dengan publik. Komunikasi baru digital dan industri 4.0 menjadi tantangan bagi praktisi untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sebagai profesional. Istilah Industri 4.0 lahir dari ide tentang revolusi industri keempat. Keberadaannya menawarkan banyak potensi manfaat. Guna mewujudkan Industri 4.0, diperlukan keterlibatan akademisi dalam bentuk riset. Oleh karena itu penulis mengangkan tema “ilmu komunikasi pada Era 4.0”.

Komunikasi baru digital dan juga Industri 4.0 telah mengubah cara praktisi Public Relations dalam melakukan pekerjaan mereka, bagaimana berhubungan dan dan berkomunikasi dengan publik.

Modalitas Berpemarkah Keharusan dalam Bahasa Inggris dan Padanannya dalam Bahasa Indonesia

Bahasa sebagai sebuah sistem bunyi dan makna memiliki berbagai kategori atau sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi bahasa bisa berupa kategori gramatikal, kategori leksikal, kategori sintaktis, dan kategori semantik. Dalam kategori semantik, salah satu unsur terpenting pada level kalimat adalah modalitas. Karena dengan modalitas dapat tergambar ekspresi sikap pembicara atas apa yang dibicarakan. Dengan kata lain, modalitas memberikan identitas sikap pembicara. Buku ini akan membahas mengenai ‘Frasa Verba Berpemarkah Modalitas Keharusan dalam Bahasa Inggris dan Padanannya dalam Bahasa Indonesia: Kajian Sintaksis dan Semantik’ yang difokuskan pada jenis frasa verba yang dapat disisipi oleh modalitas keharusan dalam Bahasa Inggris. Jenis modus berpemarkah modalitas keharusan dalam bahasa Inggris di dalam buku ini diungkapkan dengan modus must yang terdapat pada verba bantu modal (modal auxiliary verb) dan modus have got to yang terdapat pada idiom modal (modal idiom).

Buku ini akan membahas mengenai ‘Frasa Verba Berpemarkah Modalitas Keharusan dalam Bahasa Inggris dan Padanannya dalam Bahasa Indonesia: Kajian Sintaksis dan Semantik’ yang difokuskan pada jenis frasa verba yang dapat disisipi oleh ...

Mahakarya Penelitian Ilmiah Juara Lomba Nasional

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penelitian merupakan salah satu komponen pokok yang harus dipahami oleh civitas akademika. Namun, sebagian mahasiswa berpendapat bahwa penelitian merupakan sesuatu yang rumit. Padahal, penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk pengembangan keilmuan, peningkatan kualitas mahasiswa dan juga untuk menunjang prestasi. Para mahasiswa yang berkuliah di teknik maupun yang memiliki minat pada teknologi, tentu tidak akan terlepas dari yang namanya penelitian. Di dunia perkuliahan pun juga banyak sekali kompetisi yang melibatkan penelitian, contohnya Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Call for Paper, Lomba Karsa Cipta dan Research Competition. Meskipun banyak sarana untuk dapat berprestasi di ranah penelitian, seringkali kebanyakan mahasiswa mengaku kesulitan untuk menjuarai kompetisi di bidang tersebut, karena sedikit sekali contoh karya ilmiah para juara kompetisi yang dipublikasikan dan bisa diakses. Karena hal itulah buku ini dihadirkan sebagai referensi karena berisi karya-karya yang telah memenangkan kompetisi. Sehingga dapat membantu para mahasiswa, khususnya mahasiwa teknik atau yang memiliki minat dengan teknologi untuk memenuhi ambisi menjadi juara kompetisi ilmiah.

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penelitian merupakan salah satu komponen pokok yang harus dipahami oleh civitas akademika.

Komunikasi Pemasaran

Buku “Komunikasi Pemasaran” ini menyediakan ilmu pengetahuan yang bisa berkontribusi untuk kesuksesan seorang enterpreneur melalui pengembangan proses komunikasi pemasaran suatu produk kepada target konsumen. Buku ini menyajikan beberapa konsep, proses dan strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Secara detil buku ini menjelaskan tentang: Konsep dan Proses Komunikasi Pemasaran Komunikasi Pemasaran dalam Perspektif Konsumen Isu Lingkungan, Peraturan dan Etika Komunikasi Pemasaran Persuasi dalam Komunikasi Pemasaran Manajemen Periklanan: tinjauan umum Strategi Kreatif Iklan Analisis Media Periklanan Manajemen Promosi Penjualan Promosi Penjualan: Berorientasi Perdagangan Promosi Penjualan: Berorientasi Konsumen Penjualan Personal Hubungan Masyarakat Pemasaran Sponsor

Buku “Komunikasi Pemasaran” ini menyediakan ilmu pengetahuan yang bisa berkontribusi untuk kesuksesan seorang enterpreneur melalui pengembangan proses komunikasi pemasaran suatu produk kepada target konsumen.

Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas

Buku kolaborasi dengan judul Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas ini disusun oleh para penyuluh antikorupsi, akademisi, dan penggiat antikorupsi yang berasal dari berbagai institusi di Indonesia. Pada buku ini penulis berupaya menghadirkan kebaruan berdasarkan peraturan dan program pemberantasan korupsi terkini. Adapun metode penyusunan naskah menggunakan studi literatur. Secara struktur buku ini terdiri dari 15 bab. Merujuk kepada 15 materi dasar penyuluh antikorupsi yang bersumber dari ACLC-KPK. Materi tersebut merupakan materi wajib yang dikuasi oleh penyuluh antikorupsi bersertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Buku kolaborasi dengan judul Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas ini disusun oleh para penyuluh antikorupsi, akademisi, dan penggiat antikorupsi yang berasal dari berbagai institusi di Indonesia.

Pendidikan Antikorupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi Milenial

Buku berjudul Pendidikan Antikorupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi dan Milenial ini terdiri dari 12 Bab yang membahaas pengertian korupsi dan jenis-jenis korupsi, penyebab dan motivasi korupsi, dampak korupsi, konsep dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, nilai dan prinsip antikorupsi, role model negara-negara antikorupsi, wirausaha antikorupsi, politisi antikorupsi, birokrat antikorupsi, akademisi antikorupsi, dan kaum milenial antikorupsi. Buku ini disusun berbeda dengan buku-buku antikorupsi yang telah ditulis oleh penulis lain maupun berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku lebih mengutamakan peran dan keterlibatan profesi dan generasi dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi. Penulisan buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun dibutuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pembaca.

Buku berjudul Pendidikan Antikorupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi dan Milenial ini terdiri dari 12 Bab yang membahaas pengertian korupsi dan jenis-jenis korupsi, penyebab dan motivasi korupsi, dampak korupsi, konsep dan strategi ...