Sebanyak 3414 item atau buku ditemukan

Dasar-Dasar Ilmu Politik: Teori dan Aplikasi

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. lmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan yaitu isu identitas, isu ekonomi dan isu tenaga kerja. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan yang berbeda dengan pilihan kita.

Untuk program aksi Hijrah dia membagi dalam beberapa bidang, bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta ajaran Islam yang lainnya. Dalam bagian tentang politik dia hanya menyebutkan Politik Islam ...

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam)

Judul : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam) Penulis : Dr. Yunus, S.Pd.I, M.Pd.I, Abu Bakar Dja’far, S.Ag., M.A. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 137 Halaman No ISBN : 978-623-56872-0-9 SINOPSIS BUKU Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan biasanya terletak pada sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, sedangkan pada prosesnya terletak pada proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah berdasarkan input yang dimilikinya. Output yang dihasilkan, juga merupakan cerminan dari hasil input hari, proses di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga yang dapat mensinergikan input, proses dan output sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang ideal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Peningkatkan mutu dan kualitas input, proses dan output, lembaga pendidikan harus selalu merekonstruksi semua lini secara integral, dengan kata lain lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan, mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dana serta melaksanakannya secara berkesinambungan. evaluasi. Tanpa adanya manajerial dan kepemimpinan yang baik serta kebijakan yang tepat, dapat dipastikan kualitas dan mutu lembaga tersebut tentu akan menurun dan menjadi kurang baik. fasilitas, pembiayaan dan sumber daya manusia juga sangat mendesak karena merupakan titik tolak kualitas atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Penawaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada dan memberikan keunggulan akademik dan non-akademik yang mendukung keluaran pendidikan untuk memperoleh hasil yang berimplikasi pada kemajuan. Karena input yang baik, proses yang berkesinambungan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan output yang baik pula. Salah satu alasan buku ini layak untuk dimiliki karena buku memiliki solutif dalam problem system manajemen pendidikan Islam.

Judul : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam) Penulis : Dr. Yunus, S.Pd.I, M.Pd.I, Abu Bakar Dja’far, S.Ag., M.A. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 137 Halaman No ISBN : 978-623-56872-0-9 ...

Kapita Selekta Manajemen Pendidikan (Isu-Isu Strategik Manajemen Pendidikan)

Manajemen pendidikan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk memcapai visi dan misi pendidikan nasional. Reformasi dalam manajemen pendidikan merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda sebagai penguatan fondasi dasar dalam pembangunan nasional secara umum. Reformasi ini tentu dapat di terima secara logika dari aspek konseptual, secara kulural sesuai budaya bangsa dan secara politis dapat di terima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses perubahan itu, ada beberapa isu isu strategis dalam rencana program pemerintah yang terkait dengan peningkatan pendidikan yang telah digariskan dan diformulasikan diantaranya adalah: Pemerataan dan perluasan akses, program pemeretaan dan perluasan akses bagi masyarakat secara luas, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dari sederat rencana diatas, setidaknya patut menaruh optimisme yang kuat bahwa betapa pendidikan itu menjadi aspek yang sangat strategis dalam menata dan mengisi aspek-aspek yang lain. Pendidikan adalah roh bagi segala aspek dalam mengaktualisasi aspek aspek yang lain seperti aspek ekonomi, politik, budaya dan aspek aspek sosial lainnya.

Manajemen pendidikan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk memcapai visi dan misi pendidikan nasional.

Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi)

Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai manajemen biaya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi semua pembaca. Ide penulisan buku ini berasal dari para praktisi dan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Hasil pemikiran penulis, dituangkan dalam bentuk book chapter yang diberi judul Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi). Sistematika penyusunan buku ini terdiri dari tiga belas bab yang menyajikan pembahasan mengenai seluk-beluk manajemen biaya.

Lima tahap pada pengambilan keputusan strategis untuk kecepatan dan efisiensi pada industri mode, yaitu: 1. Menentukan isu-isu strategis yang mengitari masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif. 3.

Model Sistem Bagi Hasil

Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam

Buku ini ditulis untuk memaparkan bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian serta moderasi religiositas terhadap pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) penulis mengungkapkan bahwa faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sedangkan faktor produksi, transparansi dan religiositas berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Buku ini memaparkan pula bagaiman religiositas memoderasi faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi pada sektor pertanian yang kemudian mempengaruhi bagi hasil pada sektor pertanian. “Buku yang ditulis oleh Dr.Suyoto Arief, MSI ini memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan teori dan praktek bagi hasil dalam bidang pertanian secara lengkap. Jika kita ingin mengetahui sistem bagi hasil pertanian dijalankan maka membaca buku ini menjadi penting. Terus berkarya ustadz, semoga memberikan kemanfaatan bagi umat.” Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. Pakar Keuangan dan Perbankan Syariah

Buku ini ditulis untuk memaparkan bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian serta moderasi religiositas terhadap pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan ...

OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?

AKUNTABILITAS

KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN

Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten. Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian. Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.

Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen ...

KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

BUKU yang ada dihadapan pembaca merupakan kelanjutan dari buku saya yang terdahulu kepemerintahan yang baik melalui penerapan tata kelola dan keabsahan pemerintahan. Dalam buku yang kedua ini dengan mengambil judul kepemerintahan yang bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan diharapkan bisa memberikan gambaran seperti apa konsep kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dijalankan atau dilakukan. Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Kepemerintahan yang bertangggungjawab memberi batasan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan dasar tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Dalam hukum administrasi pemerintahan jelas disebutkan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dalam arti, bahwa semua perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya. Dalam buku kedua ini saya ingin memberikan penekanan pada tiga hal apabila kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik dan benar yakni, berkenaan dengan seperti apa pemerintahan yang bertanggungjawab itu dilakukan. Untuk mengurai hal tersebut menurut saya perlu dilakukan pembenahan birokrasi pemerintahan melalui kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan, untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan itu sudah bertanggungjawab ataukah tidak maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintahan.

Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar.

Teorisasi Etis Maqasid

Dialektika Hukum Islam dan Etika Global

Buku ini merupakan hasil penelitian kompetitif yang diselenggarakan oleh LPPM IAIN Ponorogo. Topik maqasid dan etika global ini dipilih atas inspirasi para pemikir progresif hukum Islam (di antaranya Jasser Auda dan Taha ‘Abd al-Rahman) dan tentu Hans Kung yang dinilai sebagai pelopor konsepsi etika global. Barang kali tidak ada yang yang sama sekali baru, utamanya bagi yang sudah familiar dengan literatur-literatur mereka. Upaya mendialogkan dan mendialektikakan antara maqasid dan etika global bisa dinilai sebatas meneguhkan kualifikasi maqasid sebagai inti moralitas dalam bidang kajian hukum Islam sebagaimana telah dinyatakan oleh para pemikir progresif maqasid. Pada sisi yang lain, menghadirkan wacana ini dalam literatur berbahasa Indonesia diharapkan bisa mendesiminasi gagasan ini secara lebih luas.

Secara khusus, ucapan terima kasih dihaturkan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Khusniati Rofiah, yang telah memberikan kesempatan keikutsertaan dalam Program Publikasi Fakultas Syariah Tahun 2021.

KETERBUKAAN SISTEM INFORMASI

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia.