Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

AKUNTABILITAS

KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN

Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten. Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian. Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.

Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen ...

PERAN PIMPINAN PTKIS

Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Penelitian ini, dilatar belakangi oleh masalah yang paling krusial dalam kebijakan, yaitu pada tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan. Masalah implementasi kebijakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yaitu: pertama Ketidak sesuaian antara Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dengan dokumen Kurikulum yang disusun PTKIS. Kedua, ketidak sesuaian antara Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dengan praktek pembelajaran yang dilaksanakan, dan ketiga, ouput yang dihasilkan oleh PTKIS. Peran pimpinan PTKIS menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut. Oleh kerena itu, penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja pimpinan PTKIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: langkah-langkah pimpinan PTKIS dalam implemetasi kurikulum berbasis KKNI, faktor-faktor yang memengaruhi implemetasi kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNI; dampak implemetasi kurikulum berbasis Kurikulum Berbasis KKNI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara; observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa; Peran delapan ketua program studi Pendidikan Agama Islam belum optimal memerankan fungsinya sebagai penentu arah, wakil juru bicara, komunikator, mediator, dan integrator. Implemenntasi kebijakan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKKI di delapan program studi Pendidikan Agama Islam, belum efektif, masih kurangnya sumber daya, waktu, etos kampus, dukungan pengetahuan, minat dan sikap profesional. Dampak pengetahuan belum memperlihatkan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan dengan apa yang dibutuhkan. Belum adanya kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh kebijakan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Kesesuaian antara syarat yang diputuskan untuk memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Adapun dampak ouput perolehan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa masih rendah. Nilai akreditasi di delapan program studi program studi Pendidikan Agama Islam, masih rendah, belum mencapai kategori Unggul. Dengan demikian kinerja program studi belum akuntabel. Penelitian ini merokomendasikan; Pertama; perlu peningkatan wawasan pengetahuan, keahlian ketua program Studi. Kedua, Ketua Program Studi selalu melakukan komunikasi internal, maupun ekternal; Ketiga, penelitian ini, dapat dijadikan acuan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan, apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainya.

Peran pimpinan PTKIS menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut. Oleh kerena itu, penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja pimpinan PTKIS.