Sebanyak 2253 item atau buku ditemukan

Antologi Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan

PROPHETIC LEADERSHIP DALAM PENDIDIKAN

(Teori dan Implementasinya; Belajar Dari Kepala SMK Bina Insani Mulia Dukupuntang Cirebon)

Bahwa para Nabi dan Rasul utusan Allah adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan termasuk Nabi Muhammad SAW. yang dalam konteks al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah, teladan, proto type bagi umatnya termasuk dalam konteks kepemimpinan dengan sifat Sidiq, amanah, tabligh dan fathanah yang melekat padanya. Tetapi dalam implementasi kepemimpinan, kita yang notabenenya umat Islam terkadang terjebak pada pola kepemimpinan yang kapitalis, hedonis, serba instant dengan tanpa 'menghadirkan Tuhan'. Sebagai seorang pemimpin, jangan menjadi orang yang 'rabun dekat’, kita ingin mengadopsi kepemimpinan dari berbagai tokoh, sementara dalam Islam sudah sangat jelas ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga jika Nabi sebagai teladan, maka bisa diadaptasi walau tidak sesempurna apa yang dilakukan oleh Nabi misalnya ini dilakukan oleh khulafur Rasyidin dan juga Umar bin Abdul Aziz. Ilustrasi keagungan Nabi dalam berbagai aspek termasuk dalam kepemimpinannya bukan upaya untuk kembali ke zaman sahabat di masa lalu. Tetapi sebuah upaya untuk menengok khazanah Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip hidup sesuai dengan esensi Islam dan mengkontekstualisasikannya di era modern. Maka ini sebuah upaya untuk kembali ke teks dan mendialogkan teks dengan realita sehingga esensi kebenaran teks sebagai pedoman sepanjang zaman semakin kuat resonansinya. Prinsip-prinsip Islam mampu berdiri tegak di bumi Allah dengan merangkul dan memberikan kemanfaatan serta rahmat pada seluruh umat. Di tengah sikap paradoks pemimpin kita yang terjebak pada pola hedonis, kapitasi, instant dan hanya memikirkan 'balik modal’ ketimbang memikirkan kesejahteraan yang dipimpinnya dalam konteks pendidikan, temuan ICW bahwa Kepala sekolah sudah menjadi bagian dari birokrasi yang lebih loyal kepada atasan (Bupati/Wali kota, Kepala Dinas) daripada memikirkan kesejahteraan bawahannya. Sungguh sangat ironis, belum lagi pemilihan pemimpin kepala daerah sekarang masuk kategori high cost. Political and Economic Consultancy (PERC) Hongkong menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Masyarakat Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sepuluh besar negara terkorup di muka bumi. Bahkan dari sisi etik, Indonesia dalam bahasa Gunnar Myrdal tergolong negara soft State, sering terjadi ketidakjelasan antara yang benar dengan salah, haq dan bathil

Bahwa para Nabi dan Rasul utusan Allah adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan termasuk Nabi Muhammad SAW. yang dalam konteks al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah, teladan, proto type bagi umatnya termasuk dalam konteks ...

EKONOMI PEMBANGUNAN TEORI DAN APLIKASI

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Aplikasi”. Buku ini telah kami susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam pembuatan buku ini. Terlepas dari semua itu, kami tentunya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat ataupun kaidah penulisan. Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima segala saran serta kritik dari para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki buku ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ... (economic growth) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun.

APLIKASI ZAKAT ZIRA’AH ( PERTANIAN ) PADA MASYARAKAT DAERAH ALIRAN SALURAN KIRICEKDAM SAMIRAN PROPPO PAMEKASAN

Buku ini adalah hasil Penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan persepsi tokoh masyarakat di daerah aliran kiri cekdam Samiran dan aplikasi mereka terhadap Zakat Zira’ah atau zakat hasil pertanian. Mendiskripsikan alasan hukum dan budaya mereka dalam aplikasi tersebut dan menganalisanya dengan teori-teori yang relevan. Mengingat lokasi penelitian ini adalah kawasan yang subur dalam bidang pertanian karena terdapat saluran cekdam tersebut, sehingga bisa panen dua sampai tiga kali dalam setahun.Ketertarikan peneliti difokuskan pada bagaimana persepsi mereka dan bagaimana aplikasi mereka, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syari’ah atau belum. Latar belakang sosiologi apayang menjadi backround tradisi mereka dalam aplikasi zakat zira’ah ini, mengingat jarang ditemukan penelitian model begini dalam usaha pengabdian kepada masyarakaat melalui khazanah keilmuan Islam.Untuk menyingkap tabir kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi penelitian ini menggunakan teori-teori fiqh, ushul fiqh dan teori sosiologi modern, yang keseluruhannya dielaborasi oleh peneliti sendiri.

Buku ini adalah hasil Penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan persepsi tokoh masyarakat di daerah aliran kiri cekdam Samiran dan aplikasi mereka terhadap Zakat Zira’ah atau zakat hasil pertanian.

Teknik dan Aplikasi Produktivitas Hijau (Green Productivity) pada Agroindustri

Buku ini memperkenalkan konsep Produktivitas Hijau yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization sebagai guidance untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan industri di Asia. Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap suatu cara pandang Produktivitas Hijau dalam pengelolaan industri, dalam pengambilan keputusan dan aplikasinya dalam agroindustri. Aspek kajian diawali dengan pembahasan tentang konsep produktivitas secara umum sehingga bisa memandang produktivitas sebagai sebuah sistem

Panji Islam F.P, S.TP, Wibisono Adhi, S.TP ... Merujuk kepada konsep ekonomi, bahwa sumberdaya bersifat terbatas. ... tersebut telah dipergunakan dalam banyak konteks pada berbagai level, terutama dalam sistem ekonomi (Tangen 2005).

Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi)

Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai manajemen biaya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi semua pembaca. Ide penulisan buku ini berasal dari para praktisi dan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Hasil pemikiran penulis, dituangkan dalam bentuk book chapter yang diberi judul Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi). Sistematika penyusunan buku ini terdiri dari tiga belas bab yang menyajikan pembahasan mengenai seluk-beluk manajemen biaya.

Lima tahap pada pengambilan keputusan strategis untuk kecepatan dan efisiensi pada industri mode, yaitu: 1. Menentukan isu-isu strategis yang mengitari masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif. 3.

OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?

BIROKRASI akuntabilitas kinerja

(Sebuah Refleksi)

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara yang telah maju”. Satu lagi tulisan yang menarik disimak dalam buku ini, yaitu “Pensiun Dini” terutama jika kita kaitkan dengan Komisi percepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar yang pernah heboh. Topik ini menawarkan dilakukannya Anjab, analisis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputi kelembagaannya. Menurut penulis, hal ini perlu untuk mengetahui apakah eksistensi setiap institusi pemerintah masih perlu atau sudah saatnya dihapuskan. Kegiatan analisis ini akan menunjukkan pula bahwa institusi pemerintah sebenarnya bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak abadi. Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (public servants), jabatan itu bukanlah pekerjaan seumur hidup (lifetime employment), karena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat limitative, selamanya. Keberadaannya sesuai hasil analisis fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah kegiatan atau layanan publik (public services) yang selama ini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil analisa ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus dihapuskan (abolished).

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang ...

AKUNTABILITAS

KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN

Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten. Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian. Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.

Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen ...

KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

BUKU yang ada dihadapan pembaca merupakan kelanjutan dari buku saya yang terdahulu kepemerintahan yang baik melalui penerapan tata kelola dan keabsahan pemerintahan. Dalam buku yang kedua ini dengan mengambil judul kepemerintahan yang bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan diharapkan bisa memberikan gambaran seperti apa konsep kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dijalankan atau dilakukan. Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Kepemerintahan yang bertangggungjawab memberi batasan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan dasar tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Dalam hukum administrasi pemerintahan jelas disebutkan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dalam arti, bahwa semua perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya. Dalam buku kedua ini saya ingin memberikan penekanan pada tiga hal apabila kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik dan benar yakni, berkenaan dengan seperti apa pemerintahan yang bertanggungjawab itu dilakukan. Untuk mengurai hal tersebut menurut saya perlu dilakukan pembenahan birokrasi pemerintahan melalui kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan, untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan itu sudah bertanggungjawab ataukah tidak maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintahan.

Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar.