Sebanyak 41 item atau buku ditemukan

Struktur Modal Syariah

Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia

Studi-studi yang menguraikan konsep teoritis dan temuan empirik struktur modal perbankan syariah memang sudah banyak. Namun relevansi teori struktur modal dan perspektif Islam belum diperhatikan. Misalnya pertanyaan tentang bagaimana prinsip syariah memengaruhi keputusan struktur modal perbankan syariah. Fakta bahwa perbankan syariah diatur dengan kuat oleh prinsip-prinsip syariah, seperti larangan transaksi berbasis riba, pentingnya mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS), kewajiban pembayaran zakat, dan transparansi penuh yang memiliki konsekuensi serius pada struktur modal perbankan syariah. Kekosongan tersebut berusaha diisi oleh kehadiran buku ini dengan membahas struktur modal menurut perspektif ekonomi Islam dengan menyoroti perbankan syariah di Indonesia. Penulis menghubungkan struktur modal perbankan syariah dengan konsepsi Islam terkait struktur modal. Buku ini diharapkan bisa menjelaskan struktur modal pada perbankan syariah berdasarkan perspektif ekonomi Islam sesuai dengan Al-Qur’an, sunah, dan pendapat tokoh-tokoh Islam.

Studi-studi yang menguraikan konsep teoritis dan temuan empirik struktur modal perbankan syariah memang sudah banyak.

Hukum Pidana Internasional

Lahirnya Hukum Pidana Internasional (HPI) sebagai cabang tersendiri dari hukum internasional ditandai dengan pendirian Mahkamah Militer Internasional pasca Perang Dunia II untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan menghapuskan impunitas. Hal ini merupakan terobosan baik dalam hukum internasional maupun hukum pidana. Sebelumnya, hanya negara yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum internasional dan hanya negara yang berwenang melakukan penuntutan kepada pelaku, Sifat dari kejahatan yang luar biasa atau yang kerap diistilahkan sebagai kejahatan internasional inti menjadi hal penting karena memberikan otorisasi HPI untuk melaksanakan fungsi penuntutannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Sayangnya, penerimaan universal negara terhadap kejahatan internasional inti tidak disertai dengan pengakuan adanya kewajiban penuntutan bagi pelakunya. Praktik amnesti dan pengakuan kekebalan absolut kepala negara masih menjadi hambatan diadilinya pelaku di tingkat nasional sehingga melanggengkan impunitas. Norma universal yang melandasi HPI pada kenyataannya tetap memerlukan norma positivisme jika berhadapan dengan kewajiban penuntutan yang bersifat prosedural. Karena dalam praktiknya kewajiban ini tidak bersifat universal dan hanya mengikat negara sebagai pihak instrumen HPI.

Lahirnya Hukum Pidana Internasional (HPI) sebagai cabang tersendiri dari hukum internasional ditandai dengan pendirian Mahkamah Militer Internasional pasca Perang Dunia II untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan menghapuskan ...

Manajemen Mutu Pendidikan

Teori Dan Kebijakan

Manajemen Mutu Pendidikan disusun berdasarkan tiga paradigma: teori mutu pendidikan, aspek mutu pendidikan, dan lembaga mutu pendidikan. Pertama, disajikan 16 teori manajemen mutu. Teori mutu disajikan secara singkat sehingga untuk memahaminya secara utuh dan mendalam memerlukan kajian lebih lanjut dan mandiri. Kedua, disajikan kebijakan-kebijakan mutu di Indonesia yang dibungkus dalam dua bab, yaitu aspek-aspek mutu dan lembaga mutu pendidikan. Aspek mutu misalnya guru, siswa, biaya, sekolah, kurikulum, dan kampus, sedangkan lembaga mutu pendidikan seperti: Lembaga Penjamin Mutu Internal, Kurikulum dan Asesmen Nasional (BSKAN), Badan Akreditasi Nasional (BAN). Teori dan kebijakan mutu pada dasarnya saling melengkapi yang memiliki tujuan sama: meningkatkan mutu sekolah atau kampus. Efektivitas pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama di bawah kendali kepala sekolah atau rektor. Untuk menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang kompeten diperlukan input dan proses pendidikan yang bermutu. Buku ini merupakan buku ajar untuk matakuliah Manajemen Mutu Pendidikan, yakni salah satu mata kuliah wajib di program studi Manajemen Pendidikan atau Administrasi Pendidikan, baik S-1, S-2, maupun S-3. Di dalamnya memuat pengetahuan, konsep, teori, kebijakan, praktik, dan strategi peningkatan mutu pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, yang memungkinkan mahasiswa menjadi praktisi, analis, atau konsultan yang mampu mengembangkan sekolah/madrasah dan kampus. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Manajemen Mutu Pendidikan disusun berdasarkan tiga paradigma: teori mutu pendidikan, aspek mutu pendidikan, dan lembaga mutu pendidikan.

GRAND THEORY MODEL Sebuah Rekonstruksi Ilmu dengan Nilai-Nilai Islam Program Doktor Ilmu Manajemen

Buku ini disusun menjadi empat bagian sesuai dengan kosentrasi yang ada di Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula Semarang. Meliputi manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan.

Improve islamic financial literacy and optimize the islamic economy through financial technology: INPES apps. Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, Vol. ... Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental Financial Management).

Gender, Management and Leadership in Initial Teacher Education

Managing to Survive in the Education Marketplace?

This book highlights the difficulties that women working as managers and leaders in initial teacher education face. Teacher education is at the forefront of education reforms and yet little is known about the professional lives of those who work within it. Whereas many women are moving into positions of authority in teacher training, some existing women managers are being marginalized within new internally differentiated layers of managerial structures. Yet other female managers, mainly new appointees, seem to endorse the discourses associated with new managerialist practices. Simultaneously some women who manage in teacher training are engaged in a struggle for survival individually and professionally. In the main, men seem to be missing from authority positions and will conclude that, in the current climate, the management of teacher training is ‘no job for a man’.

This book highlights the difficulties that women working as managers and leaders in initial teacher education face.

Kode Etik Profesi Tentang Hukum

Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara

- POLISI - HAKIM - JAKSA - ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM - PEGAWAI PERMASYARAKATAN - NOTRARIS - KPK - PANITERA DAN JURU SITA - ARBITER DAN MEDIATOR - INTELIJEN NEGARA

... ditambah seorang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. ... (2) Tugas Majelis Kehormatan bertugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. b.

Critical Approaches to Education Policy Analysis

Moving Beyond Tradition

This volume informs the growing number of educational policy scholars on the use of critical theoretical frameworks in their analyses. It offers insights on which theories are appropriate within the area of critical educational policy research and how theory and method interact and are applied in critical policy analyses. Highlighting how different critical theoretical frameworks are used in educational policy research to reshape and redefine the way scholars approach the field, the volume offers work by emerging and senior scholars in the field of educational policy who apply critical frameworks to their research. The chapters examine a wide range of current educational policy topics through different critical theoretical lenses, including critical race theory, critical discourse analysis, postmodernism, feminist poststructuralism, critical theories related to LGBTQ issues, and advocacy approaches.

This volume informs the growing number of educational policy scholars on the use of critical theoretical frameworks in their analyses.

Teaching English to Second Language Learners in Academic Contexts

Reading, Writing, Listening, and Speaking

Introduction to reading. How reading comprehension works -- Building an effective reading curriculum: guiding principles -- Reading: instructional activities and assessment options -- Introduction to writing. Writing in a second language -- Building a writing curriculum and developing strategic writers -- Writing: instructional activities, feedback, and assessment options -- Introduction to listening. How listening comprehension works -- Building a listening curriculum -- Listening: instructional activities and assessment options -- Introduction to speaking. What's so special about speaking? -- Building an effective speaking curriculum: guiding principles -- Speaking: instructional activities and assessment options -- Language skill development and eap: a reflection on seven key themes

This reader-friendly text provides the knowledge ESL and EFL teachers need to teach the four language skills.

Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets

Structure and Governing Rules

This book focuses on forward lease sukuk, which is one of the most viable and dynamic Shari’ah-compliant instruments in the Islamic capital market. The idea of forward lease sukuk is to raise funds from non-existent assets whose subject matter does not exist at the time of the sukuk issuance. This book discusses the significant features of forward lease sukuk and demonstrates its vital contribution to project construction and manufacturing within the expanding field of Islamic finance.

This book focuses on forward lease sukuk, which is one of the most viable and dynamic Shari’ah-compliant instruments in the Islamic capital market.