Sebanyak 2254 item atau buku ditemukan

Bunga Rampai Pendidikan

Kumpulan Tulisan tentang Strategi dan Evaluasi Pendidikan

Sekarang ini kita memasuki era global dengan teknologi industri yang terus berkembang pesat. Dalam menjawab tantangan zaman, Pendidikan membutuhkan pembaharuan terus-menerus secara konsisten dengan tidak meninggalkan substansi keilmuan. Dalam mencapai tujuan, pendidikan membutuhkan berbagai komponen yang saling berhubungan. Pendidikan membutuhkan strategi yang relevan berbasis teknologi dalam menjalankan proses pembelajaran. Demi menguatkan penjaminan mutu, evaluasi menjadi sarana mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik dalam menguasai materi yang telah disampaikan. Dengan perpaduan dua komponen tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman utuh tentang proses pembelajaran. Buku ini ditulis merupakan sumbangsih gagasan praktisi pendidikan yang semoga bisa memberikan warna baru bagi para pembaca terutama tentang strategi dan evaluasi pendidikan. Keberhasilan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. “Pendidikan sejatinya sangatlah indah dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan baik yang berupa gagasan sampai dengan ranah praktis pada realitas kehidupan. Strategi dan evaluasi pendidikan merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Buku ini mampu menghadirkan gagasan segar dalam ranah strategi dan evaluasi pendidikan yang penting untuk dipahami oleh praktisi pendidikan.” Mufit Miftachudin, S.Pd.I. (DPRD Kabupaten Batang) “Pendidikan sejatinya adalah upaya terstruktur untuk mendorong transformasi peserta didik dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dari suatu kesadaran menuju kesadaran yang lebih tinggi. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi yang kreatif, dinamis, dan terukur dalam proses belajar mengajar. Buku ini menyuguhkan contoh strategi dan evaluasi pendidikan yang penting untuk dibaca bagi segenap stakeholder pendidikan, utamanya guru yang terlibat langsung dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas.” Irfandi, M.H. (Dosen IAIN Pekalongan)

Sekarang ini kita memasuki era global dengan teknologi industri yang terus berkembang pesat.

Dinamika Hukum Investasi di Indonesia

Melihat fenomena investasi yang begitu masive di Indonesia, penulis terdorong untuk menuliskan dinamika investasi Indonesia pada sebuah buku yang dapat diakses secara luas dan mudah oleh masyarakat. Dalam buku ini dapat dilihat bahwa pembahasan tidak hanya berputar pada laju investasi saat ini melainkan secara umum pembaca dibawa terlebih dahulu memahami secara general apa ruang lingkup investasi, instrumen hukum, serta teori investasi. Pengetahuan implementatif akan didapatkan pembaca di bagian-bagian seperti sengketa di bidang investasi dan politik hukum investasi. Secara komprehensif buku ini juga menyajikan bagaimana perkembangan investasi nasional terutama di bidang yang sedang naik tren seperti sektor pariwisata dan kelapa sawit. Informasi-informasi tersebut disajikan dengan pemilihan peristiwa dan data yang diambil secara selektif untuk menjawab keinginan penulis guna mendorong pengetahuan terkait investasi untuk masyarakat di Indonesia baik untuk para profesional yang terkait langsung, pelajar, maupun masyarakat umum.

Melihat fenomena investasi yang begitu masive di Indonesia, penulis terdorong untuk menuliskan dinamika investasi Indonesia pada sebuah buku yang dapat diakses secara luas dan mudah oleh masyarakat.

Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis Teori, Praktis, dan Analisis

Buku Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam melengkapi referensi yang telah diberikan. Studi kelayakan bisnis intinya bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha yang akan dikembangkan atau usaha yang baru akan dijalankan memberikan manfaat bagi investor. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah benefit yang bersifat tangible atau intangible bagi perusahan, pemerintah atau masyarakat di sekitarnya (stakeholder). Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis Teori, Praktis, dan Analisis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis Teori, Praktis, dan Analisis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Ekonomi Moneter (Teori dan Kebijakan)

Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai ekonomi moneter, baik konsep, teori, maupun kebijakan. Kehadiran buku ini menambah daftar buku-buku ekonomi moneter yang ada sebelumnya, diharapkan buku ini dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan kepada para pembaca. Buku ini disusun dalam bentuk book chapter yang terdiri atas sebelas bab, dan diberi judul Ekonomi Moneter (Teori dan Kebijakan). Karya ini, tentunya masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan karya selanjutnya.

(2000). Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani. Dahlan, Ahmad. (2008). Keuangan Publik Islam : Teori dan Praktik. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius.

Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pengertian penyelundupan, tidak termasuk penyelundupan manusia ke antarnegara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang disyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan sejumlah nilai uang. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan fiskal, tetapi dalam formulasi sanksi pidananya lebih mengedepankan sanksi pidana penjara daripada mengutamakan sanksi pidana denda dan membayar kerugian Negara. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Kepabeanan hanya dimaksudkan sebagai instrumen hukum sebatas untuk menegakkan kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia, dengan tanpa mempertimbangkan dan mengedapankan hakikat dan fungsi dari Undang-Undang Fiskal, yaitu bagaimana memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya sebagai pendapatan dan devisa negara untuk membiayai pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Buku ini sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, hakim, jaksa, advokat, mahasiswa serta para kalangan yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tindak pidana dan formulasi sanksi pidana dalam kejahatan penyelundupan di Indonesia.

Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur ...

Ekonomi Politik

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik (good gaverment) di suatu negara (Indonesia). Buku pedoman belajar ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka untuk menerima segala bentuk masukan yang bersifat membangun. Semoga tersusunnya buku ini dapat bermanfaat untuk belajar mengajar, juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan politik di kemudian hari.

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik ...

Politik Perpajakan Kontemporer

Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat. Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat. Selamat membaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana #PrenadaMedia

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1

Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia.

SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK: Berakhirnya Kekuasaan Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam Lintasan Sejarah Timor Timur

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737542 Buku ini sesuai dengan judulnya mencoba mengaitkan tersingkirnya tiga Presiden RI, Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam lintasan sejarah Timor Timur, yang tentu saja dalam tataran dan perspektif yang berbeda sejak tahun 1960-an hingga 1999. Sebuah rentang waktu yang tidak mencakup administrasi pemerintahan Presiden Wahid, Megawati dan Yudhoyono, namun mempunyai korelasi dengan keadaan politik yang relevan sekarang ini dan di masa mendatang, yakni upaya menggoyang kursi kepresidenan RI yang tak mengenal kata henti baik terang-terangan maupun terselubung, meskipun sang Presiden tersebut terpilih secara konstititusional, meskipun tidak mudah melawan UUD ‘45 yang telah empat kali diamandemen.

Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737542 Buku ini sesuai dengan judulnya mencoba mengaitkan tersingkirnya tiga Presiden RI, Soekarno, Suharto, dan Habibie dalam lintasan sejarah Timor Timur, yang tentu saja dalam tataran ...