Sebanyak 21320 item atau buku ditemukan

APLIKASI ZAKAT ZIRA’AH ( PERTANIAN ) PADA MASYARAKAT DAERAH ALIRAN SALURAN KIRICEKDAM SAMIRAN PROPPO PAMEKASAN

Buku ini adalah hasil Penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan persepsi tokoh masyarakat di daerah aliran kiri cekdam Samiran dan aplikasi mereka terhadap Zakat Zira’ah atau zakat hasil pertanian. Mendiskripsikan alasan hukum dan budaya mereka dalam aplikasi tersebut dan menganalisanya dengan teori-teori yang relevan. Mengingat lokasi penelitian ini adalah kawasan yang subur dalam bidang pertanian karena terdapat saluran cekdam tersebut, sehingga bisa panen dua sampai tiga kali dalam setahun.Ketertarikan peneliti difokuskan pada bagaimana persepsi mereka dan bagaimana aplikasi mereka, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syari’ah atau belum. Latar belakang sosiologi apayang menjadi backround tradisi mereka dalam aplikasi zakat zira’ah ini, mengingat jarang ditemukan penelitian model begini dalam usaha pengabdian kepada masyarakaat melalui khazanah keilmuan Islam.Untuk menyingkap tabir kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi penelitian ini menggunakan teori-teori fiqh, ushul fiqh dan teori sosiologi modern, yang keseluruhannya dielaborasi oleh peneliti sendiri.

Buku ini adalah hasil Penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan persepsi tokoh masyarakat di daerah aliran kiri cekdam Samiran dan aplikasi mereka terhadap Zakat Zira’ah atau zakat hasil pertanian.

Teknik dan Aplikasi Produktivitas Hijau (Green Productivity) pada Agroindustri

Buku ini memperkenalkan konsep Produktivitas Hijau yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization sebagai guidance untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan industri di Asia. Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap suatu cara pandang Produktivitas Hijau dalam pengelolaan industri, dalam pengambilan keputusan dan aplikasinya dalam agroindustri. Aspek kajian diawali dengan pembahasan tentang konsep produktivitas secara umum sehingga bisa memandang produktivitas sebagai sebuah sistem

Panji Islam F.P, S.TP, Wibisono Adhi, S.TP ... Merujuk kepada konsep ekonomi, bahwa sumberdaya bersifat terbatas. ... tersebut telah dipergunakan dalam banyak konteks pada berbagai level, terutama dalam sistem ekonomi (Tangen 2005).

Dasar-Dasar Ilmu Politik: Teori dan Aplikasi

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. lmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan yaitu isu identitas, isu ekonomi dan isu tenaga kerja. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan yang berbeda dengan pilihan kita.

Untuk program aksi Hijrah dia membagi dalam beberapa bidang, bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta ajaran Islam yang lainnya. Dalam bagian tentang politik dia hanya menyebutkan Politik Islam ...

Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi)

Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai manajemen biaya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi semua pembaca. Ide penulisan buku ini berasal dari para praktisi dan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Hasil pemikiran penulis, dituangkan dalam bentuk book chapter yang diberi judul Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi). Sistematika penyusunan buku ini terdiri dari tiga belas bab yang menyajikan pembahasan mengenai seluk-beluk manajemen biaya.

Lima tahap pada pengambilan keputusan strategis untuk kecepatan dan efisiensi pada industri mode, yaitu: 1. Menentukan isu-isu strategis yang mengitari masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif. 3.

OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?

Akuntabilitas birokrasi publik

sketsa pada masa transisi

Accountability of Indonesian public services during the transition period; collected articles.

Accountability of Indonesian public services during the transition period; collected articles.

BIROKRASI akuntabilitas kinerja

(Sebuah Refleksi)

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara yang telah maju”. Satu lagi tulisan yang menarik disimak dalam buku ini, yaitu “Pensiun Dini” terutama jika kita kaitkan dengan Komisi percepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar yang pernah heboh. Topik ini menawarkan dilakukannya Anjab, analisis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputi kelembagaannya. Menurut penulis, hal ini perlu untuk mengetahui apakah eksistensi setiap institusi pemerintah masih perlu atau sudah saatnya dihapuskan. Kegiatan analisis ini akan menunjukkan pula bahwa institusi pemerintah sebenarnya bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak abadi. Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (public servants), jabatan itu bukanlah pekerjaan seumur hidup (lifetime employment), karena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat limitative, selamanya. Keberadaannya sesuai hasil analisis fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah kegiatan atau layanan publik (public services) yang selama ini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil analisa ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus dihapuskan (abolished).

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang ...

AKUNTABILITAS

KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN

Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten. Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian. Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.

Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen ...

Akuntabilitas Ideal Bungan Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik

Buku Akuntabilitas Ideal: Bunga Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik ini adalah kumpulan gagasan berwujud artikel yang penulis kirimkan ke media masa dan yang sebagian besarnya dimuat , di mana penulis selalu berusaha untuk melakukan inisiasi dan memprovokasi pengembangan akuntansi di Indonesia dengan berbagai paradigma (multiparadigma) di mulai dari sendiri dan lingkungan yang terkecil. Semua wilayah kehidupan manusia ternyata tidak terlepas dari permasalahan akuntansi baik urusan duniawi apalagi urusan akhirat. Karena ujung dari kehidupan ini adalah pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Karena ujung dari kehidupan ini adalah pertanggungjawaban (akuntabilitas). Buku Akuntabilitas Ideal Bungan Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.