Sebanyak 10966 item atau buku ditemukan

Hukum Kejahatan Siber

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum tidak lepas membicarakan dari kehidupan manusia. Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai karena proses di dalamnya, yaitu terdiri dari hubungan serta kontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan suatu pola tertentu, urgensi pemahaman hukum cyber menjadi semakin penting dengan pesatnya berkembangan teknologi informasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

... Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Jakarta, Kencana, 2014 Niniek Suparni, Cyberspace Problematik & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta, 2009 Ramli Ahmad, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004 ...

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Memanajemen pendidikan bisa diartikan dengan kepemimpinan ataupun proses merancang program pendidikan. Tentu urgensinya keadaan bangsa yang saat ini masih krisis sumber daya manusia yang berkualitas. Peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 pada 2021 ke peringkat 44 pada 2022 (Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2022 yang dilakukan oleh Institut Management Development (IMD), Swiss. Realita ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang juga secara langsung terhubung dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Realita ini akhirnya menuntut pada suatu inovasi, kreasi serta manajemen yang harus dilakukan agar peningkatan sumber daya manusia meningkat signifikan. Buku ini, akan menuntun pembaca pada sebuah inovasi, kreasi dan manajemen yang secara signifikan mampu meningkatkan sumber daya manusia.

Memanajemen pendidikan bisa diartikan dengan kepemimpinan ataupun proses merancang program pendidikan.

Memahami Hukum Konstitusi Indonesia - Rajawali Pers

Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu (1) Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, (2) Teori Konstitusi, (3) Perubahan Konstitusi, (4) Konstitusi dan Negara, (S) Faktor-faktor Daya lkat Konstitusi, (6) UUD 194S: Konstitusi Indonesia, (7) Analisis Yuridis Beragamnya Naskah UUD 194S, (8) Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (9) Konvensi dan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, (1 0) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Buku ini sesuai dengan mata kuliah Hukum Konstitusi yang diajarkan di Fakultas Hukum/ Sekolah Tinggi Hukum. Mata kuliah Hukum Konstitusi diajarkan untuk memudahkan mahasiswa hukum dalam memahami berbagai bentuk hukum konstitusi, baik secara khusus maupun umum yang menyesuaikan dengan perkembangan di Indonesia. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Jurusan HTN (2001), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (200S), dan Doktor llmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur (2016). Telah menghasilkan delapan buku ajar dan tulisan ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, prosiding dan jurnal internasional. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H., meraih gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (2008), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (2009) dan saat ini sedang menempuh Program Doktor llmu Hukum pada Universitas Borobudur. Telah menghasilkan buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2016) dan beberapa tulisan yang dimuat di jurnal nasional, prosiding dan jurnal internasional.

... constitution'. Dicey serang sarjana Inggris yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Hukum Konstitusi (The ...

HUKUM TATA NEGARA : Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan sebuah diskursus keilmuan dalam memberi pemahaman luas tentang konsep-konsep bernegara. Sebuah kajian dengan menjadikan negara atau bangsa sebagai sebuah objek kajian dengan seperangkat hal yang terbangun di dalamnya. Oleh karenanya Hukum Tata Negara (HTN) mempunya kimestri yang erat dengan ilmu kenegaraan atau kewarganegaraan. Memahami negara Indonesia dengan trias political pemerintahannya serta Demokrasi-Pancasila sebagai sistem kepemrintahan merupakan ciri khas suatu bangsa yang tidak dimiliki negara manapun. Berdiri atas kemajmukan dengan asas “Bhinneka Tunggal Ika” menjadikan negara ini kokoh menjunjung tinggi kerukunan. Buku yang ada di depan pembaca ini menarik untuk dijadikan teman santai sebagai pembuka jendela dunia, agar kita bisa memahami bumi pertiwi (Indonesia) tidak hanya dari segi sosial tapi juga sejarah dan administrasi kenegarannya. Ingat kata Bung Karno- bapak revolusi dan presiden pertama Republik Indonesia- “JAS MERAH” (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa hukum, pengacara, dan profesional hukum lainnya yang ingin memahami sistem tata negara dan konstitusi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan kompleks dalam hukum tata negara.

... administrasi negara , yang sering dikenal juga dengan hukum tata usaha negara ( Busroh et al . , 2022 ) . 2. Di Inggris istilah " constitutional law " ( hukum konstitusi ) secara umum digunakan dengan alasan bahwa aspek konstitusi lebih ...

Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara

Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum tata Negara. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum tata Negara serta diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar hukum tata Negara serta dapat menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari konsep dasar hukum tata Negara dan lembaga perwakilan di Indonesia. Selain itu, materi mengenai sumber-sumber hukum tata Negara, Pemilihan Umum dan Partai Politik juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

... TATA NEGARA Istilah Hukum Tata Negara dianggap identik atau merupakan terjemahan dari istilah Belanda Staatsrecht, bahasa Inggris Constitutional Law, bahasa Perancis Droit Constitutionelle, bahasa Italia Diritto Constitutionale ...

Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

... Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Tate, C. Neal , Fellman, . David , Shugart, . Matthew F. and Bognetti, . Giovanni. (2023). constitutional law. In Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/constitutional-law ...

HUKUM TATA NEGARA : Teori dan Praktik

Buku "Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik" merupakan panduan lengkap yang membahas esensi hukum tata negara dengan penekanan pada teori dan aplikasinya. Mengawali dengan Pengantar Hukum Tata Negara, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar sistem hukum negara. Prinsip-prinsip Konstitusi diperinci secara mendalam, memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami prinsip-prinsip pokok yang membentuk dan mendasari hukum tata negara. Buku ini tidak hanya mengulas teori, namun juga menggali praktik aktual dalam penerapan hukum tata negara, menjelaskan secara terperinci Pembagian Kekuasaan dalam Negara, serta peran lembaga-lembaga pemerintahan. Puncak pembahasannya adalah pada konsep Otonomi Daerah, yang memberikan perspektif menyeluruh tentang bagaimana sistem hukum mendukung pemberian otonomi kepada daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang berminat memahami dinamika kompleks hukum tata negara dalam konteks global.

... tata usaha negara, atau hukum tata pemerintahan, sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit merupakan hukum tata negara yang berlaku di suatu negara.(Tutik, 2016) Inggris membagi istilah hukum konstitusi (Constitutional Law) dan hukum ...

Hukum Tata Negara : Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi

Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi

Buku ini adalah salah satu buku referensi yang membahas prinsip, teori, dan implementasi hukum tata negara dalam sistem demokratis. Diawali dengan definisi, ruang lingkup, serta sejarah perkembangannya, buku ini menguraikan fungsi hukum tata negara dalam mengatur sistem ketatanegaraan. Selain itu, konsep dasar negara, unsur-unsurnya, bentuk-bentuk pemerintahan, kedaulatan, serta prinsip negara hukum dan demokrasi dibahas secara mendalam. Pemahaman ini penting untuk menelaah bagaimana hukum tata negara berperan dalam membangun negara yang stabil dan berkeadilan. Bab selanjutnya mengulas struktur organisasi negara, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta tugas dan tanggung jawabnya. Peran lembaga negara dan kewenangan konstitusionalnya dalam menjaga keseimbangan demokrasi juga dikupas. Dengan pendekatan teoritis dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum dalam memahami sistem ketatanegaraan dan penerapannya dalam dinamika pemerintahan demokratis.

... Constitutional Law of India, Eastern Book Company, 2013. M. Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton University Press, 1999. Marshanda, A. (2022). Konstitusi ... Laws. Cambridge University HUKUM TATA NEGARA 103.

Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara

Perspektif dan Praktik

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.

... constitutional law in Latin America : Trends and challenges * . In Law and Society in Latin America . Routledge . Van Den Berge , L. ( 2022 ) . Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory : A Reappraisal . Netherlands Journal of Legal ...