Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.
... constitutional law in Latin America : Trends and challenges * . In Law and Society in Latin America . Routledge . Van Den Berge , L. ( 2022 ) . Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory : A Reappraisal . Netherlands Journal of Legal ...
Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...
