Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

... Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Tate, C. Neal , Fellman, . David , Shugart, . Matthew F. and Bognetti, . Giovanni. (2023). constitutional law. In Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/constitutional-law ...

Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara

Perspektif dan Praktik

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.

... constitutional law in Latin America : Trends and challenges * . In Law and Society in Latin America . Routledge . Van Den Berge , L. ( 2022 ) . Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory : A Reappraisal . Netherlands Journal of Legal ...

Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...