Sengketa kepegawaian merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau pembinaan PNS. Ini terjadi misalnya karena adanya ketidakseimbangan antara pelanggaran yang telah dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga menghasilkan putusan hukuman yang tidak tetap. Selain itu, bisa juga karena adanya prosedur-prosedur yang dilangkahi atau kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman tersebut pun bisa jadi perbuatan hukum “sepihak”. Berkaitan dengan sengketa kepegawaian tersebut, buku ini membahas mengenai materi utamanya yang meliputi permasalahan, penyelesaian hingga analisa kasus atas sengketa kepegawaian itu. Adapun terkait sengketa kepegawaian tersebut penting untuk disampaikan karena selain sengketa kepegawaian adalah kasus yang acap terjadi di Indonesia, juga karena tak jarang pihak pencari keadilan dalam bidang sengketa kepegawaian tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan kehadiran buku ini, selain dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, baik bagi mahasiswa dan akademisi, diharapkan buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai arah pembentukan hukum yang seharusnya dalam rangka penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga ada jaminan kepastian hukum.
Sengketa kepegawaian merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau pembinaan PNS.
Buku ini menjadi pedoman ajar bagi mahasiswa dalam matakuliah Pancasila. Setelah mengikuti perkuliahan Pancasila diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep ideologis Pancasila sebagai ideologi negara serta secara kreatif dan inovatif mengaplikasikannya pada berbagai keputusan-keputusan etis.
Isi buku ini dibagi ke dalam empat bagian. Pertama, kontekstualisasi turats berikut beberapa teorinya yang diambil dari usul fikih. Melalui bagian ini, penulis berusaha memberikan pemahaman baru terhadap pemikiran ulama masa lampau dengan metode yang datang dari mereka sendiri, sehingga hasilnya sangat unik dan meyakinkan. Kedua, menghadirkan isu perda syariah, hukuman mati, dan lain-lain sebagai penerapan dari metode kontekstualisasi turats. Ketiga, membahas partai politik dalam tradisi Islam, negara, dan lain-lain yang juga bagian dari penerapan kontekstualisasi kitab kuning. Keempat, mengkaji perang, terorisme, dan pesantren. Bagian ini penulis menghadirkan cara pandang pesantren dalam kontra terorisme, dan hendak menegaskan bahwa jihad tidak sama dengan teror.
Manusia selalu berkembang dari masa lampau ke masa yang akan datang. Yang terjadi salah satunya adalah tindakan korupsi di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari apa yang terjadi dari mulai Kerajaan Singosari hingga saat ini. Perbuatan korupsi pasti memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi, oleh masyarakat, dan oleh negara. Buku ini merupakan buku pendidikan antikorupsi yang membahas secara detail bagaimana korupsi itu bisa menjadi budaya. Setidaknya dalam buku ini terdapat 10 BAB utama di antaranya: Sejarah Korupsi di Indonesia; Teori Budaya Korupsi; Hukum Tindakan Korupsi yang Berlaku di Indonesia; Lemahnya Hukum Tindak Pidana Korupsi; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mengapa Korupsi di Indonesia Terus Meningkat; Ruang Lingkup Apa Saja Dalam Budaya Korupsi; Budaya Korupsi yang Dilakukan di Sektor Publik dan Swasta; Dampak Korupsi di Indonesia; dan Apa Itu Gratifikasi.
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian masyarakat secara luas. Kejahatan korupsi yang berkembang di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Bahkan korupsi sudah bukan menjadi hal yang tabu ditemui, khususnya di lingkup pemerintahan. Maka wajar bila muncul stigma masyarakat terkait “pemerintahan yang kotor”. Stigma tersebut bukan semata-mata saja, namun telah dibuktikan dengan ada banyaknya temuan tindak pidana korupsi di pemerintahan. Tidak hanya pemerintahan tingkat daerah, namun sudah melangkah ke tingkat pemerintahan pusat. Salah satu upaya terbaik untuk memberantas korupsi ini adalah dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dimaksudkan untuk menahan agar tindak korupsi tidak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh masyarakat, lembaga, dan pihak lainnya. Anda dapat menemukan berbagai upaya pencegahan korupsi yang dikemukakan dalam buku ini.
Upaya pencegahan dimaksudkan untuk menahan agar tindak korupsi tidak dilakukan. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak.
Buku kolaborasi dengan judul Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas ini disusun oleh para penyuluh antikorupsi, akademisi, dan penggiat antikorupsi yang berasal dari berbagai institusi di Indonesia. Pada buku ini penulis berupaya menghadirkan kebaruan berdasarkan peraturan dan program pemberantasan korupsi terkini. Adapun metode penyusunan naskah menggunakan studi literatur. Secara struktur buku ini terdiri dari 15 bab. Merujuk kepada 15 materi dasar penyuluh antikorupsi yang bersumber dari ACLC-KPK. Materi tersebut merupakan materi wajib yang dikuasi oleh penyuluh antikorupsi bersertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Buku kolaborasi dengan judul Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas ini disusun oleh para penyuluh antikorupsi, akademisi, dan penggiat antikorupsi yang berasal dari berbagai institusi di Indonesia.
Korupsi menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan citra buruk atas kinerja Pemerintah. Korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa dan pemberantasannya perlu ekstra luar biasa. Hukuman berat sepertinya tidak menimbulkan efek jera kepada oknum yang ingin melakukan korupsi. Oleh karena itu dunia pendidikan harus mengambil bagian dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan upaya pemberantasanya. Buku ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi untuk menumbuhkan budaya anti korupsi serta mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Buku ini terdiri dari sembilan bab yang di uraikan sebagai berikut : Bab 1 Ruang Lingkup Korupsi Bab 2 Jenis, Perilaku dan Ciri Korupsi Bab 3 Penyebab dan Motivasi Korupsi Bab 4 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi Bab 5 Anti Korupsi, Penyelenggara, Asas, Hak-Kewajiban, dan Peran Masyarakat Bab 6 Peran Fungsi KPK dan Ombudsman Bab 7 Gugatan Perdata – Putusan Verstek Bab 8 Korupsi di Sektor Publik Bab 9 Tindakan Preventif Untuk Mencegah Tipikor
Buku ini membahas tentang Konsep Korupsi, Faktor Penyebab Korupsi, Dampak Penyebab Korupsi, Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Penerapan Electronic Goverment, Upaya Pencegahan Korupsi, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundangan dan Pencegahan Korupsi
Buku ini membahas tentang Konsep Korupsi, Faktor Penyebab Korupsi, Dampak Penyebab Korupsi, Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Penerapan Electronic Goverment, Upaya Pencegahan Korupsi, Instrumen ...
Korupsi di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan bukan merupakan kejahatan biasa lagi namun sudah menjadi kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam pemerintah Indonesia. Karena makin hari, korupsi semakin meluas. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan guna mencegah tindakan korupsi, (1) dimulai dari perbaikan sistem pada birokrasi yang diharapkan lebih transparan dan akuntabel, (2) gerakan kampanye dan edukasi anti korupsi dalam segala bidang, (3) penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dan KPK, dan (4) penggunaan instrumen teknologi dalam pencegahan korupsi serta (5) pembentukan lembaga anti korupsi. Meskipun dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi mengalami hambatan namun perlu dirumuskan strategi pemberantasan korupsi yang dapat tercipta melalui peran dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan KPK dalam seluruh bidang.
Strategi pemberantasan korupsi dilakukan guna mencegah tindakan korupsi, (1) dimulai dari perbaikan sistem pada birokrasi yang diharapkan lebih transparan dan akuntabel, (2) gerakan kampanye dan edukasi anti korupsi dalam segala bidang, (3) ...
