Sebanyak 599 item atau buku ditemukan

Pasar Saham di Tengah Fluktuasi Ekonomi Analisis Sektoral

Analisis Sektoral

Buku ini berisikan hasil riset di bidang pasar saham dengan memperhatikan kondisi krisi dan Pandemik Covid-19 di Indonesia. Perekonomian Indonesia telah membuka diri untuk perekonomian International mengandalkan sektor ekonomi dari kegiatan investasi baik di pasar modal maupun di pasar saham. Terdapat ketergantungan antara variabel ekonomi makro dan pasar saham. Seberapa kuat pengaruhnya ? buku ini memaparkan kajian empiris dengan menggunakan kajian analisis dinamis, yaitu Vector Autoregression untuk menganalisis pasar saham sektoral dan Error Correction Model untuk kajian kamparasi pasar saham konvensional dengan pasar saham syariah.

Buku ini berisikan hasil riset di bidang pasar saham dengan memperhatikan kondisi krisi dan Pandemik Covid-19 di Indonesia.

Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis Teori, Praktis, dan Analisis

Buku Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam melengkapi referensi yang telah diberikan. Studi kelayakan bisnis intinya bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha yang akan dikembangkan atau usaha yang baru akan dijalankan memberikan manfaat bagi investor. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah benefit yang bersifat tangible atau intangible bagi perusahan, pemerintah atau masyarakat di sekitarnya (stakeholder). Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis Teori, Praktis, dan Analisis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Dasar-Dasar Studi Kelayakan Bisnis Teori, Praktis, dan Analisis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Ekonomi Moneter (Teori dan Kebijakan)

Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai ekonomi moneter, baik konsep, teori, maupun kebijakan. Kehadiran buku ini menambah daftar buku-buku ekonomi moneter yang ada sebelumnya, diharapkan buku ini dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan kepada para pembaca. Buku ini disusun dalam bentuk book chapter yang terdiri atas sebelas bab, dan diberi judul Ekonomi Moneter (Teori dan Kebijakan). Karya ini, tentunya masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan karya selanjutnya.

(2000). Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani. Dahlan, Ahmad. (2008). Keuangan Publik Islam : Teori dan Praktik. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius.

Filsafat Komunikasi

Buku Ajar ini terdiri dari materi mata kuliah Filsafat Komunikasi, yang ditulis dengan tujuan agar mempermudah sistem pengajaran dan pembelajaran bagi mahasiswa Program Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buku Ajar Filsafat Komunikasi ini sangat dibutuhkan saat proses perkuliahan pada Prodi Ilmu Komunikasi. Mata Kuliah Filsafat Komunikasi ini sebagai salah satu mata kuliah di program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, maka penulis merasa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.

Mata Kuliah Filsafat Komunikasi ini sebagai salah satu mata kuliah di program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, maka penulis merasa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.

Ekonomi Politik

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik (good gaverment) di suatu negara (Indonesia). Buku pedoman belajar ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka untuk menerima segala bentuk masukan yang bersifat membangun. Semoga tersusunnya buku ini dapat bermanfaat untuk belajar mengajar, juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan politik di kemudian hari.

Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik ...

Politik Perpajakan Kontemporer

Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat. Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat. Selamat membaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana #PrenadaMedia

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Relasi Kuasa Media Politik

Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi

Sesungguhnya tidaklah mudah mengurai benang kusut dunia penyiaran Indonesia. Namun hal itu tidaklah berlaku bagi penulis buku ini. Kepiawaiannya mengelaborasi dan menganalisa dibuktikan dengan menghadirkan gambaran buramnya cermin penyiaran televisi swasta karena narasi-narasi konten siaran berbagai program acara tidak terkecuali siaran berita. Tidak tanggung-tanggung penulis menjelajahi problem konten siaran berita televisi swasta ini melalui faktor kontestasi politik, kontestasi ekonomi, kontestasi ideologi, dan kontestasi ruang publik (public sphere). Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita. Selamat bercermin…” —Syafril Nasution Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita.

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas

Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami sebuah etnis dalam kurun waktu yang sangat lama membuat ikatan emosional etnis semakin erat dan kuat, karena adanya common cause, common goal, and common interest dan akhirnya memunculkan politik identitas, yang merupakan aliran politik dengan melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti agama, etnis dan budaya.Konsep tersebut sejalan dengan simpulan dan temuan penelitian ini, yaitu: (1) marjinalisasi dan diskriminasi etnis Dayak di Kalimantan Barat telah menyebabkan ikatan emosional etnis Dayak semakin erat dan kuat, sehingga memunculkan politik identitas etnis Dayak dan membuat lebih mudah dikonsolidasi untuk memilih tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur; (2) demokrasi dan desentralisasi pada era reformasi merupakan peluang bagi etnis Dayak untuk berkompetisi dengan mencalonkan tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur; (3) kemenangan tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat pada Tahun 2007 telah menggugurkan mindset yang dibentuk oleh kolonial Belanda bahwa Dayak Ulun atau kuli dan oleh Orde Baru bahwa Dayak pemalas serta tidak produktif, sekaligus kemenangan ini telah menyelamatkan dan mengangkat harkat dan martabat etnis Dayak yang selama ini kurang diperhatikan; (4) kenyataan bahwa lembaga politik resmi atau partai politik tidak selamanya mampu menjadi arena perpolitikan yang handal untuk dapat memenangkan kandidat dalam sebuah kompetisi seperti Pilkada; (5) Teori Were (1996) yang mengatakan bahwa partai politik yang representative merupakan wadah dan alat untuk proses konsolidasi, komunikasi, dan kompetisi dalam pemilihan umum, dapat digugurkan oleh munculnya politik identitas yang memenangkan tokoh etnis Dayak pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007. Buku dengan analisis komprehensif ini membawa kita pada kenyataan bahwa partai politik tidak selamanya dan bukan satu-satunya yang dapat diandalkan sebagai wadah atau alat pemenangan Pemilihan Umum. Munculnya politik identitas telah berhasil mengkonsolidasikan etnis Dayak secara emosional untuk memenangkan tokoh Dayak dalam kontestasi politik. Buku Kebangkitan Etnis menuju Pilitik Identitas ini menawarkan referensi bagi kepala Negara (cq. Kementrian dalam negeri) sebagai penentu kebijakan daerah di seluruh Indonesia terutama dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman yang sudah lama terabaikan, pengkaji ilmu politik, peminat studi politik, dan para pemangku kepentingan di bidang politik.

Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami sebuah etnis dalam kurun waktu yang sangat lama membuat ikatan emosional etnis semakin erat dan kuat, karena adanya common cause, common goal, and common interest dan akhirnya memunculkan politik ...

Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer

Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada saat bersamaan, komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui komunikasi politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik politik. Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan interaksi sosial-politik lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi referensi penting untuk pembelajaran demokrasi politik Indonesia sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas, dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI *** Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi politik terdepan di Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan terhadap partai politik atau tokoh politik tertentu. Buku ini menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat politik Indonesia yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang meminati (komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu ingin maju. Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Guru Besar Fikom Unpad

Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, ...