| 011267 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
| 011266 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
| 011184 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
| 011183 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut untuk dijalankan. Jadi studi kelayakan bisnis dengan kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan, untuk menentukan bisnis layak dijalankan atau tidak. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek bisnis dapat diselesaikan, dapat memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, iklim, hukum dan penjadwalan. Proyek bisnis dapat menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif atau negatif dari suatu proyek sebelum untuk dapat menginvestasikan waktu, ide dan uang
Studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut untuk dijalankan.
Buku “Pemasaran Syariah Era Digital” ini memuat informasi tentang disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan proses sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Buku ini mencoba mengungkapkan bagaimana mengemas model pemasaran yang menarik, saling menguntungkan, up to date, berdaya saing, sarat dengan nilai-nilai, revolusioner digital, era VUCA dan memiliki profitabilitas yang tinggi serta memberikan kecepatan, ketepatan dan kemudahan pelayanan serta kepuasan kepada pelanggan.
Buku “Pemasaran Syariah Era Digital” ini memuat informasi tentang disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan proses ...
Kehadiran buku ini diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi mahasiswa, para dosen hukum, praktisi hukum, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim serta masyarakat secara umum. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang luas tentang dasar-dasar ilmu hukum, sehingga siapapun yang mempelajari ilmu hukum akan berusaha menegakkan keadilan
DOSEN/GURU MENGANCAM MEMBERI NILAI RENDAH, BISAKAH TERMASUK ANCAMAN? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, ...
This book maps out a new paradigm of teacher education and, by implication, professional education generally. The book opens with two alternative theories of teacher education and training and explains the concepts and assumptions on which they rest including beliefs about the nature and role of education in society. It then proposes a ‘natural science’ paradigm and its implications for establishing a coherent view of teacher education. Subsequent chapters indicate the professional implications of such a model.
teachers' professional careers. This is especially significant given the problem of occupational socialization which presents itself in the context of initial training programmes that involve an early immersion into a direct experience ...
Pembahasan dalam buku ini meliputi Sistem Keuangan Dan Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bank Umum dan Perkreditan Rakyat, Bank Syariah, Leasing (Sewa Guna Usaha), Pegadaian, Asuransi, Anjak Piutang, Modal Ventura, Kartu Kredit, Dana Pensiun dan Financial Technology.
Pembahasan dalam buku ini meliputi Sistem Keuangan Dan Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, ...
Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Manajemen Bisnis Syariah. Manajemen Bisnis Syariah turut mengisi khazanah keilmuan untuk para akademisi maupun praktisi. Manajemen Bisnis Syariah dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu sistem bisnis yang lebih terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dari segala aspek kehidupan. Sistematika buku Manajemen Bisnis Syariah mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 18 bab yang dibahas secara rinci.
Desember 1970, Mesir mengajukan proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of ...
Kajian terhadap politik di tanah air belakangan ditandai dengan maraknya kajian di sekitar identitas dengan sasaran kajian yang lebih ditujukan kepada Muslim sebagai entitas terbesar. Beberapa kajian membingkai politik identitas sebagai perilaku politik kolektif yang menganggu proses demokratisasi. Kajian Eman Sulaeman menggunakan perspektif yang tidak dilazim digunakan oleh kajian sebelumnya yang kemudian melahirkan hasil kajian yang berbeda. Dalam kajian ini, Eman Sulaeman coba mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan politik identitas. Dengan cara yang demikian, kajian ini—setidaknya menurut perspektif penulisnya-memperkuat keterkaitan Al-Qur’an dengan isu-isu politik kontemporer. Tidak berhenti di situ, kajian ini juga coba mengeksplorasi Al-Qur’an sebagai basis dan rujukan etis dalam merespon persoalan politik kontemporer. Kajian dalam buku ini patut diapresiasi dan pada gilirannya akan mengundang kajian kritis. (Syamsul Arifin, Guru Besar Sosiologi Agama dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan al-Islam-Kemuhammadiyahan (AIK) Universitas Muhammadiyah Malang) Politik Aliran sesungguhnya adalah istilah yang netral. Menggambarkan secara sosiologis afiliasi politik pada satu kelompok berdasarkan pada kesamaan latar belakang; agama, ras, ataupun idiologi. Namun dalam wacana politik mutakhir, terutama pasca Pilkada DKI 2017 mendapat makna peyoratif. Framing dan mendiskreditkan umat Islam. Kalau umat Islam memilih pemimpin berdasarkan latar belakang agama: Politik Aliran. Bila bukan Islam: itu bukan Politik Aliran. Sesimpel itu. (Hersubeno Arif, Pengamat Politik) - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Dalam kajian ini, Eman Sulaeman coba mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan politik identitas.
This is the first comprehensive treatment in any language of the history of customary law in Hungary, from the thirteenth to the twentieth centuries. Hungary's customary law was described by Stephen Werboczy in 1517 in the extensive law code known as the Tripartitum. As Werboczy explained, Hungarian law derived from the interplay of Romano-canonical law, statute, written instruments, and court judgments. It was also responsive, however, to popular conceptions of the law's content and application, as communicated through the lay membership of the kingdom's courts. Publication of the Tripartitum was intended to make the law more certain by fixing it in writing. Nevertheless, its text was customized by actual use, in the same way as the statute laws of the kingdom were adjusted as a consequence of court practice and of errors in their transmission. The reputation attaching to the Tripartitum and Hungary's insulation from the Roman Law Reception meant that the Tripartitum continued to retain authority until well into the nineteenth century. Attempts to replace it foundered and it was the principal text on which the courts and the schools relied, not only in Habsburg Hungary but also in Transylvania. Courts, nevertheless, continued to modify its provisions in the interests of rendering judgments that they deemed either to be right or in conformity with developing practices. Even after the establishment of a parliamentary form of government in the nineteenth century, a strong customary element attached to Hungarian law, which was amplified by the association of customary law with national traditions. The consequence was that Hungary maintained aspects of a customary law regime until the Communist period.
This is the first comprehensive treatment in any language of the history of customary law in Hungary, from the thirteenth to the twentieth centuries.
