Buku Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah ini, menguraikan tentang fiqih haji dan umrah yang dilengkapi dengan pandangan para ulama fiqih 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hambali), yang mana dapat membantu para jemaah haji dan umrah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan situasi dan kondisinya sepanjang dibenarkan dalam syariah. Kehadiran buku ini, dapat menjadi referensi bagi para jemaah maupun calon jemaah haji dan umrah, para pembimbing haji dan umrah, dan umat Islam pada umumnya dalam memahami fiqih haji dan umrah serta informasi lainnya yang terkait dengan ibadah di Tanah Suci. -- Drs. H. Suryadharma Ali, MA Menteri Agama Republik Indonesia Buku Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah yang disusun oleh Gus Arifin ini seperti yang saya kemukakan pada awal Pengantar patut disambut gembira serta dibaca dan dijadikan penuntun-penuntun pokok dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebab sebagai sebuah ensikopedia, isinya bukan seperti kamus yang sekadar bersisi terjemahan lettertlike atas kata-kata, melainkan sekaligus berisi pengertian dan pedoman teknis yang paling elementer dalam keseluruhan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang terkait dengan istilah-istilah. Insya Allâh kehadiran buku ini bermanfaat. -- Prof. Dr. M Mahfud MD, SH Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (20082011) Ensiklopedia Fiqh Haji dan Umrah ini merupakan salah satu bukti komitmen penulis yang begitu kuat untuk mengedukasi seluruh umat Islam, terutama para calon jemaah haji dan umrah, untuk memahami secara esensial makna ibadah haji dan umrah. Agar pelaksanaan ibadah ini tidak hanya menjadi pengguguran kewajiban terhadap rukun Islam yang kelima semata. Semua materi disajikan secara ilmiah. Semua kosakata dalam buku ini diurut sesuai alphabet. Para pembaca juga disuguhi gambar yang aktual serta matan (teks-teks) dalam bahasa Arab yang komprehensif. -- Muhammad Hasan Pemilik Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Gaido Travel & Tours dan Ketua Bidang Umrah dan Wisata Muslim Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH)
Buku Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah ini, menguraikan tentang fiqih haji dan umrah yang dilengkapi dengan pandangan para ulama fiqih 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hambali), yang mana dapat membantu para jemaah haji dan umrah ...
Penulisan buku ini merupakan ide dari para praktisi dan dosen dari berbagai penjuru di tanah air, dan dituangkan dalam bentuk kolaborasi. Buku ini berjudul Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Teori dan Aplikasi) yang terdiri atas tiga belas bab, membahas mengenai teori tentang ilmu adminsitrasi dan manajemen serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyusunan buku ini dapat berjalan dengan baik, karena adanya kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah memberikan kontribusinya. Secara khusus, terima kasih kepada Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini.
Komunikasi Ritual Komunikasi ritual yaitu sebuah komunikasi yang sering digunakan atau dilakukan dengan cara kolektif. Komunikasi ini, disampaikan dalam suatu acara atau kelompok seperti upacara perkawinan, acara ulang tahun, sungkem, ...
Buku ini dibuat untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa perawat yang akan praktik manajemen keperawatan di rumah sakit slaam era pandemi Covid-19. Buku ini berisikan tentang pengelolaan ruangan rawat inap. Pembahasan buku ini dimulai dari dasar hukum sampai dengan kebijakan rumah sakit saat pandemi Covid-19, sehingga adanya buku ini mahasiswa keperawatan mampu untuk mengaplikasikan dan tidak mengalami kendala saat praktik di ruang rawat inap.
Buku ini dibuat untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa perawat yang akan praktik manajemen keperawatan di rumah sakit slaam era pandemi Covid-19.
Keberadaan suatu Undang-undang Keantariksaan yang visioner, komprehensif, berstandar internasional, sesuai dengan karakteristik serta mampu mengakomodasikan kepentingan nasional adalah merupakan suatu kebutuhan. Berkat kemajuan dan pencapaian manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan serta visi yang tepat dari Pemerintah, pada tahun 1976 Indonesia menjadi Negara Berkembang pertama yang memiliki dan mengoperasikan satelit untuk kepentingan sistem komunikasi domestik. Dengan kondisi geografi s dan demografi s yang khusus, Indonesia memiliki ketergantungan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya untuk mengakomodasikan kepentingan nasional. Upaya pemenuhan kepentingan nasional tersebut harus diwadahi oleh suatu Undang-Undang Keantariksaan yang memiliki visi yang jelas dan berorientasi ke masa depan, diformulasikan secara jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang.
Bidang Penyiaran Salah satu bentuk aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan adalah satelit siaran langsung (direct broadcasting satellite). Dengan pertimbangan tersebut dalam perumusan rancangan Undang-Undang ...
Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. lmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan yaitu isu identitas, isu ekonomi dan isu tenaga kerja. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan yang berbeda dengan pilihan kita.
Untuk program aksi Hijrah dia membagi dalam beberapa bidang, bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta ajaran Islam yang lainnya. Dalam bagian tentang politik dia hanya menyebutkan Politik Islam ...
JURNALISME LINGKUNGAN, meskipun diakui sebagai “spesialisasi” baru, tetaplah jurnalisme yang mesti bertolak dari etika baku di dalam jurnalistik. Jurnalisme lingkungan dapat dilihat sebagai usaha menyampaikan seruan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan hidup. Pers harus memiliki sikap yang jelas terhadap persoalan lingkungan hidup, yang hampir selalu berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Apa saja prinsip etis yang perlu diketahui oleh jurnalis lingkungan hidup? Buku panduan praktis ini menjawabnya. Harus diakui, gagasan tentang pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan acapkali berbenturan dengan kepentingan publik yang lain: keadilan ekonomi, pembangunan infrastruktur publik, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain. Wartawan harus bersikap bijak, etis, dan hati-hati dalam hal ini. Buku ini secara memadai, praktis, dan ilustratif memberikan panduan etis untuk wartawan dalam menghadapi dilema tersebut. -- Bagir Manan, Ketua Dewan Pers 2013-2016 Berpengalaman menangani beragam kasus pers, penulis bukan hanya membahas teori etika jurnalistik, namun juga penerapannya pada kasus-kasus yang nyata. Dengan gaya penyajian yang rinci, jelas, dan memberikan jalan keluar, buku ini layak menjadi panduan bagi semua jurnalis, khususnya yang meliput isu-isu lingkungan. -- Suwarjono, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sedikit jurnalis yang berusaha agar karyanya mampu mewujudkan perubahan. Dan itu hanya dilakukan oleh jurnalis yang menjunjung etika. Dalam konteks itulah buku ini sangat bermanfaat sebagai seruan kepada semua jurnalis untuk selalu menjunjung etika jurnalistik, khususnya untuk jurnalis lingkungan hidup. -- Yadi Hendriyana, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
... menyebarkan peristiwa /G fotofotoC itu. yang memG-3 Konvergensi Media Sekarang membuat bangan jurnalisme ini perubahan perkembangan secara D igyangita lPu b lis teknologi h in g /K dan informasi telah cukup besar dalam perkemumum.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia.
