Sebanyak 1975 item atau buku ditemukan

Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Buku ini memotret salah satu dari sekian banyaknya persoalan hukum ketatanegaraan di republik ini. Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tentu saja hal ini mengguncang Hukum Tata Negara Indonesia. Sebab, Pasal 22 UUD 1945 menempatkan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada masa lalu undang-undang di Indonesia didominasi oleh lembaga eksekutif sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan pengesahannya tergantung pada Presiden. Kita mempunyai catatan tentang kasus Rancangan Undang-Undang Penyiaran ...

Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)

Dalam beberapa dekade terakhir, di dunia peradilan Indonesia muncul beberapa model gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses beracara dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang merupakan adopsi dari sistem hukum lain. Di antara model gugatan baru tersebut adalah Gugatan “Citizen Lawsuit‖ atau dalam terminologi hukum Indonesia saat ini diterjemahkan sebagai “Gugatan Warga Negara”. Kemudian timbullah pertanyaan terkait citizen lawsuit bahwa yang menjadi pokok objek gugatan dalam gugatan ini adalah mengenai sikap tindak pemerintah (Negara) dalam menjalankan urusan pemerintahan (bestuurzorg) yang mana semestinya hal ini merupakan ranah hukum publik. Lalu mengapa gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia diadili oleh hakim perdata? Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Citizen Lawsuit sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, karakteristik sengketa nya, serta wacana tinjauan mengenai kompetensi absolut mengadilinya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Antologi Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan

MANAJEMEN PEMASARAN HOLISTIK ERA 4.0

Konsep, Teori, dan Implementasi

Buku ini membahas tentang konsep, teori, dan implementasi dari pemasaran holistik di era 4.0. Pemasaran merupakan ujung tombak dalam suatu perusahaan. Konsep pemasaran holistik merupakan salah satu strategi pemasaran yang disusun atau dibuat dengan menggunakan keseluruhan unsur bisnis dalam sebuah perusahaan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena pemasaran di era 4.0 menggabungkan sentuhan kepada konsumen secara manusiawi melalui kecanggihan teknologi dengan mengkombinasikan interaksi online dan offline yang terjadi antara penjual dan konsumen.

C. Kinerja Pemasaran: Studi E-Commerce Melesat jauhnya perkembangan teknologi informasi, internet dalam genggaman, meratanya pengetahuan dan penggunaan teknologi seolah membuat dunia terasa tidak lagi memiliki batasan.

Aplikasi Sistem Pengurusan Kualiti dari Perspektif Islam (UUM Press)

Buku ini sesuai dijadikan panduan untuk pengurus kualiti mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti kepada organisasi mereka. Secara khususnya buku ini mengandungi perbahasan tentang teori dan amalan sistem pengurusan kualiti pada masa kini yang meliputi Konsep Asas Kualiti, Definisi Kualiti, Budaya Kualiti, Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti dan Program Anugerah Kualiti serta Sistem Pengurusan Kualiti. Kekuatan buku ini terletak pada perbincangan secara terperinci klausa atau elemen utama ISO 9001 dari perspektif Islam mengenai klausa tanggungjawab pengurusan, pengurusan sumber, penghasilan produk dan pengukuran, analisis dan penambahbaikan. Akhir sekali, buku ini mengemukakan satu ringkasan garis panduan untuk kegunaan organisasi bagi mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti dari perspektif Islam berasaskan MS ISO 9001.

Kajian kepuasan pelanggan mesti merangkumi juga kajian persepsi pelanggan tentang sejauh mana organisasi melaksanakan tuntutan Syariah dalam operasi organisasi. (ii) Subklausa 8.2.2 Audit Dalaman berikut diberi: – Cadangan Islam yang ...

EKONOMI PEMBANGUNAN TEORI DAN APLIKASI

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Aplikasi”. Buku ini telah kami susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam pembuatan buku ini. Terlepas dari semua itu, kami tentunya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat ataupun kaidah penulisan. Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima segala saran serta kritik dari para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki buku ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ... (economic growth) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun.

Teknik dan Aplikasi Produktivitas Hijau (Green Productivity) pada Agroindustri

Buku ini memperkenalkan konsep Produktivitas Hijau yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization sebagai guidance untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan industri di Asia. Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap suatu cara pandang Produktivitas Hijau dalam pengelolaan industri, dalam pengambilan keputusan dan aplikasinya dalam agroindustri. Aspek kajian diawali dengan pembahasan tentang konsep produktivitas secara umum sehingga bisa memandang produktivitas sebagai sebuah sistem

Panji Islam F.P, S.TP, Wibisono Adhi, S.TP ... Merujuk kepada konsep ekonomi, bahwa sumberdaya bersifat terbatas. ... tersebut telah dipergunakan dalam banyak konteks pada berbagai level, terutama dalam sistem ekonomi (Tangen 2005).

OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?

Masa depan ilmu ekonomi

sebuah tinjauan Islam

... Economics an Islamic Perspective ) . Kami juga telah menerbitkan tiga karyanya , yaitu Sistem Moneter Islam ( Toward a Just Monetary System ) ... Islam — vii - konvensional dan menggantikannya dengan ekonomi syariah yang tepat - guna.