Sebanyak 197 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (DATA, ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SDM)

Sebuah pengantar untuk tatanan kehidupan perusahaan organisasi maupun yang lainya, yang saling berkaitan anatara unsur satu dengan unsur yang lainya, untuk menjadikan sebuah sistem kehidupan perushana atau organisasi maupun lembaga lebih hidup berlangsung dengan lancar terorganisir serta tertata dengan baik dan sistematis, maka digunakanlah sebuah manajemen untuk menjadikan semua tujuan dan capaian yang telah direncanakan akan di capai dengan cepat tepat dan akurat. Tidak luput dari salah satu unsur terpenting nyaitu sumberdaya manusia sebagai penopang, penggerak seluruh tatanan kehidupan perusahan tersebut, maka jika digabungkan akan menciptakan system yang sangat kuat dalam perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Buku ini menyajikan sgala komponan yang dibutuhkan oleh perushana atau organisasi maupun lembaga dalam menjalankan manajemen sumberdaya manusia, yang dapat menjadikan perushana atau organisasi maupun lembaga tersebut mampu berkembang dengan baik dan menjadikannya lebih sukses. Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang manajemen, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilngkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang manajemen.

sampai sekarang yaitu menjadi Guru TPA, RA/TK, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, KMI, dan Dosen perguruan tinggi dari Program Diploma, Sarjana hingga ... Lulusan Pendidikan S1 di Jurusan Teknik Manajemen Industri Istitut Sains dan Teknologi TD.

DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN (DINIYAH) MELALUI PENDEKATAN GRASSROOTS

Dalam buku sederhana ini berupaya membahas konsep kurikulum pendidikan, pendidikan diniyah, corak kurikulum pendidikan diniyah, teori pengembangan kurikulum, urgensi pengembangan kurikulum pendidikan diniyah, pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan diniyah, relevansi pengembangan kurikulum pendidikan diniyah pendekatan grassroots, needs assessment dalam mendesain kurikulum diniyah, dan formula desain kurikulum pendidikan diniyah pendekatan grassroots. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi pendidik, pengelola pendidikan dan pimpinan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) dan dijadikan sebagai referensi dalam menyusun desain pengembamgan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) di Indonesia.

Pelaksanaan Program Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Diniyah di Kalimantan Selatan Program merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebuah peogram harus melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai ...

TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip muamalah islam dengan kata lain, Bank syariah lahir sebagai solusi altenatif tehadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Kerinduan umat Islam melepaskan diri dari riba telah mendapatkan jawaban dengan lahir bank Islam. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidak adilan, ketidakjujuran dan penghisapan. Dari suatu pihak kepihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan berdagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klein tidak timbul. Semoga book chapter ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah wawasan keilmuannya tentang teori dan praktik manajemen bank syariah Indonesia

... syariah. Melakukan strategi pemasaran yang sesuai syariah menuntut setiap manusia untuk bekerja dengan cara- cara yang sah dan halal menuju ridha Allah sebagai visi ... SYARIAH INDONESIA. |. BAB 6 : MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH. 113.

Hukum Tata Negara Indonesia

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Konsep Negara Hukum, Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara, Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Mandiri, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan ...

Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (staatrecht) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu staatrecht in ruimere zin (arti luas), dan staatrecht in engere zin (arti sempit), dimana dalam arti in engere zin inilah Hukum Tata Negara atau verfassungrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi Istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah law constitutional yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah lehre dan recht pada istilah verfassung yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII : Partai Politik dan Pemilihan Umum.

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum.

Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus. Pembahasan mengenai wakil presiden masih sangat langka, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para pembaca melanjutkan “kisi-kisi persoalan mendasar” dalam bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden seperti kewenangan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kewenangan Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut.

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan bank mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan dan kemudian tabungan yang dikumpulkan tersebut dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Bank menawarkan jasa-jasa bank lainnya untuk memudahkan dan melancarkan nasabah dalam setiap transaksi. Tujuan pemberian jasa-jasa bank lainnya adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa disuatu bank kurang lengkap, maka nasabah terpakasa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Di dalam buku ini dibahas mengenai materi yang mencakup konsep dasar mengenai bank dan lembaga keuangan secara lebih mendalam. Materi dalam buku ini disajikan secara singkat dan jelas agar pembaca baik itu mahasiwa, pengajar, maupun khalayak umum lebih mudah memahaminya. Buku ini tepat untuk dijadikan rujukan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa yang berhubungan dengan mata kuliah manajemen keuangan

Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara.

Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor Jilid 5

Bonus Link Google Classroom yang berisikan softcopy materi buku ini (yang akan diupdated secara terus-menerus) dan rekaman kelas online zoom Penyusunan SELUK BELUK PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR JILID 5 (Lima) ini isi materinya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 247/Mei/V/2007, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Sektor Perdagangan Besar, sub Sektor Perdagangan Ekspor-Impor tertanggal 31 Mei 2007. Disusunnya SKKNI Ekspor-Impor merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, agar memiliki kompetensi dan mampu bekerja sesuai standar minimal yang ditetapkan serta dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja di tingkat level lokal, nasional dan internasional. Setelah SKKNI Ekspor-Impor ini ditetapkan, telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor-Impor dan sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: Kep.425/E/KK/2010 tertanggal 10 November 2010. Peranan Ekspor-Impor di negara kita menjadi semakin penting dan strategis sebagai suatu penggerak utama kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, maka partisipasi masyarakat dalam mengurangi pengangguran dapat tercapai, yang pada gilirannya, menambah kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja melalui rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor Mengingat keragaman karakteristik dan latar belakang peserta didik, maka diperlukan adanya bahan ajar atau modul pembelajaran berupa buku yang sesuai dengan kurikulum ekspor-impor yang telah ditetapkan. Dalam Kurikulum Ekspor-Impor terdiri dari 5 (lima) jilid. Kami menyadari, bahwa tersedianya buku ini ditengah-tengah peserta didik merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak, terutama Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor-Impor dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Ekspor-Impor Seluruh Indonesia (APREISINDO). Kami merasa sangat dibantu oleh tersedianya buku-buku penunjang yang kami cantumkan dalam daftar pustaka buku ini. Atas bantuan tersebut, selayaknya kami mengucapkan terimakasih atas utang budi kami kepada para pengarang dan penyusun buku-buku tersebut. Akhir kata, kami menyadari, bahwa Buku SELUK BELUK PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR JILID 1 (Satu) ini jauh dari sempurna, maka tegur sapa dan kritik membangun dari rekan-rekan seprofesi bagi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya, akan kami sambut dengan hati terbuka. Mudah-mudahan buku yang kami sajikan ini, akan memberikan manfaat yang besar bagi kita, dan terlebih bagi peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi Ekspor-Impor, para praktisi ekspor-impor dan bagi para pengguna lainnya.

Bonus Link Google Classroom yang berisikan softcopy materi buku ini (yang akan diupdated secara terus-menerus) dan rekaman kelas online zoom Penyusunan SELUK BELUK PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR JILID 5 (Lima) ini isi materinya disesuaikan dengan ...

Aplikasi Sistem Pengurusan Kualiti dari Perspektif Islam (UUM Press)

Buku ini sesuai dijadikan panduan untuk pengurus kualiti mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti kepada organisasi mereka. Secara khususnya buku ini mengandungi perbahasan tentang teori dan amalan sistem pengurusan kualiti pada masa kini yang meliputi Konsep Asas Kualiti, Definisi Kualiti, Budaya Kualiti, Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti dan Program Anugerah Kualiti serta Sistem Pengurusan Kualiti. Kekuatan buku ini terletak pada perbincangan secara terperinci klausa atau elemen utama ISO 9001 dari perspektif Islam mengenai klausa tanggungjawab pengurusan, pengurusan sumber, penghasilan produk dan pengukuran, analisis dan penambahbaikan. Akhir sekali, buku ini mengemukakan satu ringkasan garis panduan untuk kegunaan organisasi bagi mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti dari perspektif Islam berasaskan MS ISO 9001.

Kajian kepuasan pelanggan mesti merangkumi juga kajian persepsi pelanggan tentang sejauh mana organisasi melaksanakan tuntutan Syariah dalam operasi organisasi. (ii) Subklausa 8.2.2 Audit Dalaman berikut diberi: – Cadangan Islam yang ...

BIROKRASI akuntabilitas kinerja

(Sebuah Refleksi)

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara yang telah maju”. Satu lagi tulisan yang menarik disimak dalam buku ini, yaitu “Pensiun Dini” terutama jika kita kaitkan dengan Komisi percepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar yang pernah heboh. Topik ini menawarkan dilakukannya Anjab, analisis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputi kelembagaannya. Menurut penulis, hal ini perlu untuk mengetahui apakah eksistensi setiap institusi pemerintah masih perlu atau sudah saatnya dihapuskan. Kegiatan analisis ini akan menunjukkan pula bahwa institusi pemerintah sebenarnya bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak abadi. Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (public servants), jabatan itu bukanlah pekerjaan seumur hidup (lifetime employment), karena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat limitative, selamanya. Keberadaannya sesuai hasil analisis fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah kegiatan atau layanan publik (public services) yang selama ini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil analisa ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus dihapuskan (abolished).

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang ...