Buku ini mengangkat peran vital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Meskipun menjadi tulang punggung ekonomi, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat kemampuannya untuk tumbuh dan mandiri. Dalam konteks ini, buku ini menjadi panduan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap UMKM Binaan. Buku ini memanfaatkan pendekatan Business Model Canvas untuk mengeksplorasi secara komprehensif model bisnis UMKM Binaan. Pembaca akan diajak untuk memahami struktur bisnis mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merinci peluang dan ancaman yang dihadapi. Tak hanya itu, buku ini juga mengintegrasikan analisis SWOT sebagai alat strategis, memberikan wawasan mendalam tentang posisi UMKM Binaan dalam pasar yang kompetitif. Melalui buku ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Binaan. Dengan membahas secara sistematis menggunakan Business Model Canvas dan strategi SWOT, buku ini tidak hanya sekadar analisis, tetapi juga penyediaan solusi konkret. Rekomendasi strategis yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi UMKM Binaan untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka, menciptakan keberlanjutan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di masa depan.
Buku ini mengangkat peran vital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pilar utama dalam perekonomian suatu negara.
Landasan pendidikan merupakan pijakan dasar konsep yang menjadi acuan dalam proses pendidikan secara komprehensif. Dalam konteks ini, landasan pendidikan difokuskan pada hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, interaksi sosial, proses pembelajaran, hingga problematika yang mendasari dalam pendidikan. Landasan pendidikan merupakan tumpuan, landas pacu atau pijakan dasar dalam melaksanakan proses pendidikan. Landasan-landasan tersebut adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan ilmiah dan teknologi, landasan hukum, landasan ekonomi, landasan historis, dan landasan religious. Oleh karenanya, landasan-landasan di atas diperlukan sebagai pondasi dan pijakan dalam proses pendidikan. Pendidikan yang ada di suatu negara akan berubah atau akan adah penambahan sistem ataupun program. Hal ini dilakukan agar menjadikan negara yang maju dan tidak tertinggal zaman. Program yang akan dibuat dari waktu ke waktu tetap memeperhatikan perkembangan zaman dan landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah pijakan dasar konsep yang menjadi acuan dalam proses pendidikan secara komprehensif. Landasan Pendidikan difokuskan pada hakikat manusia sebagai maklhuk pembelajar, interkasi sosial, proses pembelajaran, hingga problematika yang mendasari dalam pendidikan. Nadim Makarin telah membuat Program Merdeka Belajar Episode Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Sekolah penggerak dalam konteks landasan pendidikan mengacu pada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan ilmiah dan teknologi, landasan hukum, landasan ekonomi, landasan historis, dan landasan religious dalam mewujudkan merdeka belajar. Program ini akan mendorong transisi pendidikan daerah untuk memiliki posisi yang sangat penting sebagai tempat konsultasi, mengacu pada kearifan lokal masingmasing daerah sehingga sekolah dapat lebih terinspirasi untuk membawa lebih banyak inspirasi perubahan lagi. Pasuruan, Magister Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Wiranegara
... Education. School of Education. Oregon: Oregon State University. Orstein, A. (1989). Foundation of Education. Fourth Edition. Boston: Houghton Miflin Company. Salahudin, D. A. (2011). Filsafat Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia ...
Definisi mengenai pendidikan telah banyak diungkapkan oleh para ahli, salah satunya Kneller dalam bukunya yang berjudul Foundation of Education (1967: 63), yang mengungkapkan bahwa pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti luasnya pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengelaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa (mind), watak (character), atau kemampuan fisik (physical ability) individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung seumur hidup.
Definisi mengenai pendidikan telah banyak diungkapkan oleh para ahli, salah satunya Kneller dalam bukunya yang berjudul Foundation of Education (1967: 63), yang mengungkapkan bahwa pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti ...
Setiap negara dengan sistem perekonomian terbuka akan memiliki net capital outflow. Terlebih di zaman globalisasi. Net capital outflow atau ekspor modal akan membuahkan kumpulan aset nasional suatu negara di luar negeri. Ini berisikan aneka investasi milik Pemerintah, individu dan korporasi milik warga negara. Lane dan Milesi-Ferretti (2007) mendefisikannya sebagai external wealth. Negara-negara maju menangani pertumbuhan net capital outflow dan external wealth secara by design sehingga segenap dimensi dan aspek strategisnya dapat dijadikan sebagai alat efektif dari national interest. Sekarang, banyak negara berkembang mengikutinya. Sejak reformasi ekonomi tahun 1967 Indonesia menjalankan sistem perekonomian terbuka dan menjalani posisi ganda: di samping importir modal, sekaligus menjadi negara eksportir modal. Tetapi pendekatan Pemerintah terhadap ekspor modal belum ideal, kurang sense of belonging. Di satu sisi tidak merencanakan, tidak melarang, tidak menganjurkan, dan tidak mengatur. Tetapi beberapa kebijakannya memberi peluang besar bagi net capital outflow. Maka aset ekonomi milik individu dan perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri yang jumlahnya ditengarai sangat besar, cenderung dianggap hanya ekses beberapa kebijakan ekonomi dan ada di luar jangkauan negara, bukan sebagai external wealth Indonesia atau sebagai overseas economy Indonesia. Sebagai negara berperekonomian besar dan anggota One Trillion Dollar Club yang menuju Big Five World Economy di tahun 2040, Indonesia ditantang untuk segera memiliki kebijakan nasional atas external wealth-nya. External wealth yang bekerja untuk national interest Indonesia disebut sebagai overseas economy Indonesia. Dengannya, ekonomi Indonesia akan lebih kokoh dan akan memiliki peran setara dan serupa dengan negara maju dan berkembang berperekonomian besar dalam G-20 untuk menjadi penggerak perekonomin global terutama melalui perdagangan dan investasi. G-20 adalah fora kerjasama internasional yang telah mendorong Indonesia melirik potensi external wealth-nya dan Presidensi G-20 Indonesia 2022 adalah momen yang tepat untuk memulai sebuah diskusi nasional terkait isu ini. Buku ini menyodorkan kerangka policy direction dan policy recommendation yang didasari semangat Indonesia Incorporated untuk mengambil kembali kontrol atas external wealth Indonesia, mengintegrasikannya dengan perekonomian domestik secara sinergis dan me-utilisasi-nya untuk kepentingan nasional baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.
... Bangladesh Katadata.co.id , 10 Oktober 2014 PT Semen Indonesia Tbk di tahun 2014 berencana melakukan ekspan- si ke Bangladesh dan Viet Nam dengan total investasi 300 juta dollar AS atau 3,6 triliun rupiah . Ekspansi di Bangladesh ...
buku ini akhirnya terdiri dari dua belas bab, dimulai dari perkembangan humas pemerintah, batasan humas pemerintah, tujuan dan tugas pokok humas pemerintah, prinsip dasar humas pemerintah, organisasi humas pemerintah, publik–stakeholder– sasaran humas pemerintah, media relations, sistem komunikasi Indonesia, humas pemerintah di tengah pusaran politik, humas pemerintah di era keterbukaan informasi publik, dan kode etik humas pemerintah. Bab-bab tersebut menurut penulis yang harus dipahami khususnya bagi humas pemerintah. Walaupun buku ini berjudul government public relations, bukan berarti buku ini dikhususkan hanya menjadi bacaan yang berkecimpung di humas pemerintah, namun penulis berharap buku ini juga dapat dipakai para mahasiswa komunikasi atau yang mengambil program studi kehumasan. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
buku ini akhirnya terdiri dari dua belas bab, dimulai dari perkembangan humas pemerintah, batasan humas pemerintah, tujuan dan tugas pokok humas pemerintah, prinsip dasar humas pemerintah, organisasi humas pemerintah, ...
| 009236 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Buku ini merupakan buku lanjutan yang lebih bersifat membuktikan apakah segala potensi fenomena kota Surabaya ini memang seperti yang digambarkan dalam buku sebelumnya. Buku sebelumnya dengan judul yang lebih berorientasi pada kapasitas atau kemampuan suatu kampung pada hakekatnya telah mendeskripsikan bahwa kampungkampung unggulan di Surabaya telah menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Dengan produk dan segala dampak yang diperoleh kampung tersebut, maka buku kedua ini akan menjelaskan secara eksplanatif, sejauhmanakah hal tersebut dikenali sebagai kondisi yang nyata di lapangan saat ini.
... kreatif dan inovatif dari para warga pada akhirnya menjadikan kampung lebih berdaya dan meningkatkan nilai posisinya, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial untuk bertahan di tengah persaingan hidup di kota besar. Searah dan mendukung ...
Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma-norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini konsisten dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana, pengajar Metode Penelitian Hukum serta peneliti hukum. Sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Buku ini terdiri dari tiga belas bab, Pertama Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum, Kedua Konsep dasar dan Karakteristik Penelitian Hukum, Ketiga Perumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian Hukum, Keempat Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis Penelitian Hukum, Kelima Jenis-jenis penelitian Hukum, Keenam Strategi dan Metode Penelitian Hukum, Ketujuh Etika Penelitian Hukum, Kedelapan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian Hukum, Kesembilan Penelitian Hukum Komparatif, Kesepuluh Penelitian Socio Legal, Kesebelas Penelitian Hukum Normatif, Keduabelas Penelitian Hukum Empiris, Ketigabelas, Pengembangan Metode Penelitian Hukum untuk Penelitian masa depan.
Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum.
Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikkan kewarganegaraan dalam keseharian. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka yakini? Berfokus pada kewarganegaraan adalah suatu perubahan dari menyalahkan atau memuji kaum elite untuk semua hal yang terjadi di negara ini. Pada kenyataannya, jika demokrasi berjalan dengan baik, maka hal itu terjadi karena warga negara-lah yang membuatnya berhasil. Sebaliknya, jika demokrasi memburuk, hal itu bisa terjadi warga negara tidak berbuat cukup untuk memprotes keegoisan para elite. Kami meyakini bahwa kewarganegaraan adalah cara yang bermanfaat untuk membahas tentang politik Indonesia pasca tahun 1998. Kewarganegaraan menyangkut cara-cara warga negara berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara. Perlu dikaji secara empiris, tetapi pada sisi yang lain juga membuat kita berpikir tentang cita-cita bersama. Buku ini memperkenalkan suatu konsep kewarganegaraan yang disesuaikan, tanpa muatan asosiasi dunia Barat, untuk diterapkan di Indonesia. Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik. Kewarganegaraan relevan dengan serangkaian topik hangat - mulai dari hak atas tanah, layanan kesehatan bersubsidi, seks pranikah, hingga peran syariah dan keberadaan LGBT. Kami percaya bahwa gagasan tentang kewarganegaraan dapat menghasilkan energi baru untuk menangani ketidaksetaraan yang semakin meluas di Indonesia
Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik.
