Sebanyak 82 item atau buku ditemukan

Transformasi Perekonomian Indonesia

Meningkatnya pendapan masyarakat suatu perekonomian akan disertai oleh perubahan-perubahan yang terkait dengan fungsi ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah Transformasi Perekonomian yang dapat dikelompokkan ke dalam proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi demografi dan pendapatan. Banyak buku yang mencoba menjelaskan Transformasi Perekonomian Indonesia tetapi biasanya lebih menekankan analisis pergerakan data saja tanpa terlebih dahulu memberikan pemahaman teoritis. Karena itu, buku ini mencoba memberikan kerangka berpikir dengan menggunakan teori-teori ekonomi pembangunan sebelum menjelaskan pergerakan data. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami argumen dasar di balik pergerakan data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa buku ini mencoba untuk menjelaskan kerangka konseptual proses-proses tersebut, sekaligus mengungkapkan Transformasi Perekonomian Indonesia berdasarkan data yang tersedia daring (online) dalam jangka panjang. Penjelasan Transformasi Perekonomian Indonesia dalam buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah mencoba memperlihatkan dengan data jangka panjang bagaimana Transformasi Perekonomian Indonesia terjadi secara umum pada semua kelompok indikator dalam proses-proses tersebut secara agregat. Bagian kedua adalah memilih beberapa indikator yang penting dari proses akumulasi, alokasi, dan distribusi untuk dilihat lebih dalam transformasinya berdasarkan data yang berhasil didapatkan penulis saat penulisan buku ini. Buku ini berguna bagi yang ingin memahami perekonomian Indonesia untuk pemula, khususnya mahasiswa, perencana tingkat dasar, dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam jangka panjang. Dalam hal ini adalah memahami Transformasi Perekonomian Indonesia yang juga dapat diaplikasikan konsepnya untuk perekonomian negara lainnya bahkan pada level provinsi atau kabupaten/kota. Meningkatnya pendapan masyarakat suatu perekonomian akan disertai oleh perubahan-perubahan yang terkait dengan fungsi ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah Transformasi Perekonomian yang dapt dikelompokkan ke dalam proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi demografi dan pendapatan. Banyak buku yang mencoba menjelaskan Transformasi Perekonomian Indonesia tetapi biasanya lebih menekankan analisis pergerakan data saja tanpa terlebih dahulu memberikan pemahaman teoritis. Karena itu, buku ini mencoba memberikan kerangka berpikir dengan menggunakan teori-teori ekonomi pembangunan sebelum menjelaskan pergerakan data. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami argumen dasar di balik pergerakan data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa buku ini mencoba untuk menjelaskan kerangka konseptual proses-proses tersebut, sekaligus mengungkapkan Transformasi Perekonomian Indonesia berdasarkan data yang tersedia daring (online) dalam jangka panjang. Penjelasan Transformasi Perekonomian Indonesia dalam buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah mencoba memperlihatkan dengan data jangka panjang bagaimana Transformasi Perekonomian Indonesia terjadi secara umum pada semua kelompok indikator dalam proses-proses tersebut secara agregat. Bagian kedua adalah memilih beberapa indikator yang penting dari proses akumulasi, alokasi, dan distribusi untuk dilihat lebih dalam transformasinya berdasarkan data yang berhasil didapatkan penulis saat penulisan buku ini. Buku ini berguna bagi yang ingin memahami perekonomian Indonesia untuk pemula, khususnya mahasiswa, perencana tingkat dasar, dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam jangka panjang. Dalam hal ini adalah memahami Transformasi Perekonomian Indonesia yang juga dapat diaplikasikan konsepnya untuk perekonomian negara lainnya bahkan pada level provinsi atau kabupaten/kota.

... Indonesia. Berikut ini kita akan lihat pendapatan per kapita Indonesia berdasarkan data yang tersedia dalam World Development Indicators (WDI) yang dapat diunduh langsung dari situs The World Bank. Meskipun tertulis data dari tahun 1960 ...

Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing

Indonesia sangat berpotensi menjadi nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didukung oleh penduduk muslimnya yang mencapai 87% dari total 267 juta penduduk. Market share atau pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia per Februari 2021 tercatat 10,11% dari total industri keuangan syariah. Data Global Economic Indicator 2020 juga mencatat Indonesia menduduki peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah dan masuk 10 terbesar di sektor industri halal dunia. Hadirnya Buku Bunga Rampai dengan judul Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing menjadi sangat relevan di tengah semakin pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global, khususnya syariah. Buku ini menarik, mengingat industri keuangan syariah merupakan salah satu sektor utama yang didorong Presiden RI untuk menjadi Pusat Halal Dunia. Untuk itu diperlukan desain, strategi, dan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat mendorong industri keuangan syariah dalam menghadapi persaingan di pasar global. Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari diskursus konseptual ekonomi dan keuangan syariah dalam perspektif regulasi, kelembagaan dan implementasinya serta bagaimana tantangan dan upaya Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Selanjutnya buku ini juga membahas mengenai sejarah perbankan syariah dan tantangan perkembangannya. Lebih lanjut, buku ini bicara mengenai peran industri keuangan non bank syariah dalam mewujudkan pusat halal Indonesia. Di samping itu, buku ini juga melihat pentingnya penguatan koperasi syariah sebagai bagian dari instrumen ekonomi dan keuangan syariah. Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas bagaimana industri keuangan syariah memegang peranan kunci dalam mendukung perekonomian nasional karena besarnya potensi dan peluang yang dimilikinya Dengan demikian peran dari DPR RI sebagai regulator, pemerintah, SDM sektor jasa keuangan syariah, pelaku usaha halal, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam penguatan ekonomi dan industri keuangan syariah ke depan.

Indonesia sangat berpotensi menjadi nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didukung oleh penduduk muslimnya yang mencapai 87% dari total 267 juta penduduk.

Citizenship in Indonesia

Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi

Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikkan kewarganegaraan dalam keseharian. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka yakini? Berfokus pada kewarganegaraan adalah suatu perubahan dari menyalahkan atau memuji kaum elite untuk semua hal yang terjadi di negara ini. Pada kenyataannya, jika demokrasi berjalan dengan baik, maka hal itu terjadi karena warga negara-lah yang membuatnya berhasil. Sebaliknya, jika demokrasi memburuk, hal itu bisa terjadi warga negara tidak berbuat cukup untuk memprotes keegoisan para elite. Kami meyakini bahwa kewarganegaraan adalah cara yang bermanfaat untuk membahas tentang politik Indonesia pasca tahun 1998. Kewarganegaraan menyangkut cara-cara warga negara berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara. Perlu dikaji secara empiris, tetapi pada sisi yang lain juga membuat kita berpikir tentang cita-cita bersama. Buku ini memperkenalkan suatu konsep kewarganegaraan yang disesuaikan, tanpa muatan asosiasi dunia Barat, untuk diterapkan di Indonesia. Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik. Kewarganegaraan relevan dengan serangkaian topik hangat - mulai dari hak atas tanah, layanan kesehatan bersubsidi, seks pranikah, hingga peran syariah dan keberadaan LGBT. Kami percaya bahwa gagasan tentang kewarganegaraan dapat menghasilkan energi baru untuk menangani ketidaksetaraan yang semakin meluas di Indonesia

Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik.

Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia

Penulis: Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Lisnawati, Izzaty Kehadiran buku ini menjadi sangat tepat di tengah semakin pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global, khususnya ekonomi syariah. Buku ini menarik, mengingat industri halal merupakan salah satu sektor utama yang didorong Presiden RI agar Indonesia menjadi Pusat Halal Dunia. Untuk itu diperlukan desain, strategi, dan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat mendorong pembentukan dan pengembangan kawasan industri halal dalam memenuhi kebutuhan domestik dan menghadapi persaingan di pasar global. Pemerintah juga turut mengembangkan produk dan jasa industri halal di tanah air untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Sebagaimana yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) 2019-2024, untuk mengakselerasi pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau industri halal, perlu memperkuat seluruh rantai nilai industri halal (halal value chain) dari sektor hulu sampai hilir. Hal ini dilakukan antara lain dengan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) dan halal hub di berbagai daerah sesuai keunggulan komparatif masing-masing daerah unggulan. Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari pertumbuhan kawasan industri Indonesia, pembentukan kawasan industri halal Indonesia serta studi kasus kawasan industri halal di Malaysia. Buku ini juga membahas mengenai bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun kawasan industri halal. Lebih lanjut, buku ini juga memaparkan bagaimana strategi untuk mewujudkan kawasan industri halal.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Lisnawati, Izzaty Kehadiran buku ini menjadi sangat tepat di tengah semakin pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global, khususnya ekonomi syariah.

Perempuan Dan Hukum

Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan

... keluarga) terjadi juga pada kasus Ibu Anna dan Ibu Yasinta. Ketiadaan atau ketidakmampuan ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga, ketiadaan anak laki-laki, belum cukup umurnya anak laki-laki dalam keluarga tersebut untuk ...

Hukum yang Bergerak

Tinjauan Antropologi Hukum

Hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan. Oleh karenanya hukum harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara holistik. Banyak persoalan hukum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara normatif tekstual, oleh karenanya pendekatan ilmu sosial, khususnya antropologi sangat menolong untuk dapat menjelaskan tentang bagaimanakah hukum bekerja dan beroperasi dalam keseharian hidup masyarakat. Berbagai tulisan dalam buku ini memperlihatkan studi Antropologi Hukum Indonesia yang sedang berkembang memasuki ranah baru karena terjadinya pertemuan antara berbagai sistem hukum dalam ranah global. Para aktor telah menyumbangkan kepada terjadinya pergerakan hukum dari segala arah menuju ke segala arah. Imbas pergerakan hukum global juga dapat diamati dalam kajian pluralisme hukum Indonesia. Adanya wacana akses keadilan, hak asasi manusia, perempuan dan masyarakat adat, pemberantasan korupsi, sumberdaya alam dan lingkungan, menampakkan konstelasi pluralisme hukum global dalam konteks lokal. Buku ini mengajak pembaca, khususnya mereka yang memberi perhatian pada masalah hukum dan kemasyarakatan, baik kalangan akademisi, praktisi, maupun warga masyarakat luas, untuk memahami bagaimana pentingnya mempelajari hukum dengan menempatkannya dalam konteks kemasyarakatan dan kebudayaan di mana hukum itu berada.

Hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan.

Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Sektor ekonomi kreatif mutlak harus mendapat perhatian. Hal ini karena sektor ini memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional. Namun upaya mengembangkan sektor ekonomi keratif kini dan mendatang masih menghadapi permasalahan. Pertama, penetapan 16 subsektor ekonomi kreatif belum diiringi upaya penyiapan yang sistemik, khususnya pada tataran regulasi dan infrastruktur penunjang. Artinya, sebagian besar pemerintah daerah belum menyadari keberadaan ekonomi kreatif sebagai suatu talenta baru yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan bahkan memicu daya saing daerah.Kedua, kehadiran ekonomi kreatif sebagai wujud ide kreatif-inovatif masyarakat dan manfaat keekonomiannya, belum mampu menstimulasi pemerintah daerah khususnya untuk segera merespons melalui pengaturan dan penataan serta pengembangan usaha dan produk-produk kreatif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan nilai kemanfaatan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.Ketiga, diversifikasi budaya dan potensi wilayah yang spesifik dan sangat variatif telah mendorong masyarakat untuk melakukan usaha-usaha dan menghasilkan produk-produk kreatif. Hanya saja, pemerintah daerah belum melakukan upaya yang dapat terjangkau untuk mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayahnya, sehingga dapat menstimulasi lahirnya kewirausahaan lokal yang berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan turut memicu daya saing daerah, bahkan nasional.

Sektor ekonomi kreatif mutlak harus mendapat perhatian.

Politik Kelautan dan Perikanan

"Buku ini mencerminkan pemikiran Pak Arif yg berusaha jernih menganalisis kebijakan kelautan dan perikanan. Meskipun dekat dengan pengambil kebijakan, beliau tetap kritis dan terus berusaha memberi jalan keluar.Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mewujudkan tiga pilar kelautan dan perikanan kita yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan". (Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI pd kabinet Kerja). "Di tengah upaya Pemerintah Kabinet Kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yakni Laut sebagai sumber kemajuan dan kesejahteraan baru bagi bangsa Indonesia, buku ini menyajikan informasi dan panduan yang sangat tepat. Buku ini berisi tentang bagaimana membangun kelautan, khususnya perikanan, berbasis ekonomi biru untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebuah buku yang mesti disimak oleh semua kalangan yang mencintai laut dan terlibat dalam pembangunan kelautan". (Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS: Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia; Guru Besar Manajemen Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan-IPB)

"Buku ini mencerminkan pemikiran Pak Arif yg berusaha jernih menganalisis kebijakan kelautan dan perikanan.

Kode Etik Dalam Penelitian Ilmu Sosial Di Indonesia

“Belum banyak buku tentang etika yang ada sekarang, terutama di Indonesia. Buku ini dapat mengisi kekosongan itu. Benar-benar buku yang layak dibaca oleh para peneliti, khususnya mengingat makin banyaknya penelitian tentang perilaku manusia. Sebuah karya yang sungguh mengagumkan.” M. Chatib Basri, Direktur Pelaksana IBER Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2013–2014 “Buku ini membahas sejumlah topik penting dalam konteks Indonesia, sebuah negara berkembang di Asia Tenggara. Sebagian besar tulisan tentang etika penelitian memang bersumber dari negara berkembang. Kelebihan buku ini adalah kemampuannya untuk mengaitkan antara banyak sumber pustaka internasional dan masalah-masalah spesifik yang mungkin dihadapi oleh peneliti Indonesia, khususnya yang bergerak dalam ilmu sosial. Buku ini layak dibaca oleh banyak pihak baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain.” Anne Booth, Profesor Emerita, SOAS, University of London “Di dunia yang penuh dengan berita bohong, birokrat korup, dan ketidakadilan ini, penting sekali bagi kita untuk melatih generasi baru para ilmuwan sosial dalam hal etika secara menyeluruh. Buku ini harus dijadikan sebagai bacaan wajib di semua program belajar serta bagian dari koleksi pustaka para sarjana yang hendak meniti karier sebagai peneliti sosial profesional.” Terence H. Hull, Profesor Emeritus di bidang Demografi, the Australian National University “Membaca buku ini merupakan sebuah pengalaman yang memperkaya wawasan. Profesor Mayling Oey-Gardiner menawarkan sebuah kebaruan dengan membahas etika dalam ilmu sosial yang dikaitkan dengan isu-isu mutakhir, seperti mahadata, penelitian berbasis internet, dan penelitian lingkungan. Buku ini dapat membimbing para cendekiawan dan pembuat keputusan untuk menentukan batasan dan mempertimbangkan dampak-dampak dari suatu penelitian sosial.” Rhenald Kasali, Ph.D., Pendiri Rumah Perubahan Profesor di bidang Manajemen, Universitas Indonesia

... dapat membawa kerugian besar bagi banyak orang; oleh karena itu, etika diperlukan dalam menentukan kepenulisan. ... Oleh karena itu, guru, penyelia, mahasiswa, dan orang lain yang hanya membantu menyunting makalah tetapi tidak ...

Pelindungan Merek

Susunan penyajian dalam Buku Pelindungan Merek ini diawali dengan uraian yang membahas perbandingan hukum pelindungan merek terkenal antara Paris Convention dengan Undang-Undang (UU) Merek. Bahasan yang terkandung dalam tulisan pertama, dapat dipandang sebagai payung bagi pembahasan Pelindungan merek pada bab-bab selanjutnya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pelindungan merek dari Konvensi Paris dan UU Merek, tulisan kedua mencermati bahwa pemakaian suatu merek tidak terlepas dari karakter budaya daerah setempat. Indikasi geografis merupakan perwujudan karakter budaya daerah yang dilekatkan pada merek. Pada tulisan ke tiga, analisis penulis mengungkapkan bahwa pengetahuan UMKM Indonesia tentang manfaat dan pentingnya pelindungan hukum atas merek melalui pendaftaran merek masih sangat kurang. Oleh Karena itu, penulis memandang Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis dalam mengupayakan pelindungan merek melalui pendaftaran merek. Pendaftaran merek tersebut menjadi sarana pelindungan hukum merek yang penting bagi UMKM karena Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu bahwa UU memandang pendaftar pertama sebagai pemilik hak merek sampai ada pembuktian sebaliknya. Keterlambatan UMKM dalam pendaftaran merek dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum, baik permasalahan hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam kaitan ini, tulisan selanjutnya menganalisis penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di dalam UU Merek sebagai sarana Pelindungan hukum merek, khususnya bagi UMKM sebagai pemilik hak merek. Untuk memberikan gambaran tentang Pelindungan hukum merek melalui penegakkan hukum pidana, tulisan keempat ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pelindungan merek. Korporasi bukanlah UMKM. Korporasi lazim dipahami sebagai perusahaan skala besar yang lebih memahami manfaat dan pentingnya hukum merek dari pada UMKM karena hukum pidana tidak membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut korporasi atau UMKM. Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pelindungan merek diharapkan akan dapat memperjelas posisi para pemangku kepentingan, baik korporasi maupun UMKM, apabila salah satu dari mereka harus bertanggung jawab secara pidana dalam upaya pihak lawan, baik korporasi maupun UMKM, untuk mencari pelindungan hukum bagi merek dagang atau merek jasanya.

Susunan penyajian dalam Buku Pelindungan Merek ini diawali dengan uraian yang membahas perbandingan hukum pelindungan merek terkenal antara Paris Convention dengan Undang-Undang (UU) Merek.