Sebanyak 21619 item atau buku ditemukan

Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara

Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum tata Negara. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum tata Negara serta diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar hukum tata Negara serta dapat menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari konsep dasar hukum tata Negara dan lembaga perwakilan di Indonesia. Selain itu, materi mengenai sumber-sumber hukum tata Negara, Pemilihan Umum dan Partai Politik juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

... TATA NEGARA Istilah Hukum Tata Negara dianggap identik atau merupakan terjemahan dari istilah Belanda Staatsrecht, bahasa Inggris Constitutional Law, bahasa Perancis Droit Constitutionelle, bahasa Italia Diritto Constitutionale ...

Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

... Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Tate, C. Neal , Fellman, . David , Shugart, . Matthew F. and Bognetti, . Giovanni. (2023). constitutional law. In Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/constitutional-law ...

HUKUM TATA NEGARA : Teori dan Praktik

Buku "Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik" merupakan panduan lengkap yang membahas esensi hukum tata negara dengan penekanan pada teori dan aplikasinya. Mengawali dengan Pengantar Hukum Tata Negara, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar sistem hukum negara. Prinsip-prinsip Konstitusi diperinci secara mendalam, memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami prinsip-prinsip pokok yang membentuk dan mendasari hukum tata negara. Buku ini tidak hanya mengulas teori, namun juga menggali praktik aktual dalam penerapan hukum tata negara, menjelaskan secara terperinci Pembagian Kekuasaan dalam Negara, serta peran lembaga-lembaga pemerintahan. Puncak pembahasannya adalah pada konsep Otonomi Daerah, yang memberikan perspektif menyeluruh tentang bagaimana sistem hukum mendukung pemberian otonomi kepada daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang berminat memahami dinamika kompleks hukum tata negara dalam konteks global.

... tata usaha negara, atau hukum tata pemerintahan, sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit merupakan hukum tata negara yang berlaku di suatu negara.(Tutik, 2016) Inggris membagi istilah hukum konstitusi (Constitutional Law) dan hukum ...

Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara

Perspektif dan Praktik

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.

... constitutional law in Latin America : Trends and challenges * . In Law and Society in Latin America . Routledge . Van Den Berge , L. ( 2022 ) . Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory : A Reappraisal . Netherlands Journal of Legal ...

Pembentukan Produk Hukum Daerah: Segi-segi Teoretik, Dinamika, dan Pergumulan dalam Praktik

Buku ini mengawali pembahasannya dengan menguraikan kedudukan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut menjadi norma tertulis yang mengejawantah dalam beberapa bentuk instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, legislasi semu, putusan pengadilan, keputusan dan Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta perjanjian. Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek historis, pada Bab Dua dijelaskan bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan sejak masa Hindia Belanda sampai dengan saat ini termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang ada saat itu dan siapa yang berwenang untuk menyusunnya. Bab Tiga buku ini menjelaskan tentang kewenangan dan aspek pembentukan produk hukum daerah, serta bentuk norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan mengenai asas, prosedur, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, urgensi naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, serta bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap produk hukum daerah, terutama peraturan daerah. Pada Bab berikutnya dikemukakan mengenai kedudukan, fungsi dan materi muatan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan dan penetapan. Penjelasan penting dalam bab ini adalah uraian tentang bagaimana mengidentifikasi masalah yang akan diatur, tujuan yang ingin dicapai, peraturan perundang-undangan yang terkait (baik vertikal maupun horizontal), termasuk pembahasan tentang bagaimana merumuskan ruang lingkup pengaturan, elemen pengaturan, dan sistematika produk hukum daerah. Selanjutnya Bab Lima menjelaskan mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan, termasuk apa yang menjadi ciri khasnya sebagai ragam bahasa hukum. Untuk melengkapi pemahaman dalam merumuskan norma hukum dalam redaksi pasal. Bab ini juga menguraikan kategori, relasi, wujud dan sifat norma dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bab ini mengemukakan dua bahasan penting yang kerap terlewatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu kesalahan teknis penulisan (clerical error) dan pemakaian tanda baca. Buku ini ditutup dengan penjelasan mengenai pengarusutamaan beberapa isu yang harus menjadi dasar dalam penyusunan norma, seperti hak asasi manusia, tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Dalam bab ini, diuraikan mengapa ketiga hal tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan produk hukum daerah.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan menguraikan kedudukan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut menjadi norma tertulis yang mengejawantah dalam beberapa bentuk instrumen hukum, seperti peraturan ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan salah satu bagian materi terpenting dalam “Ilmu Perundang-undangan” secara teoretis merupakan fase keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan (Legal Drafter) sehingga dapat menjawab tujuan pembangunan hukum nasional yaitu menuju pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbicara mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seakan-akan tidak pernah habis, dan lekat dimakan waktu tetapi sebaliknya akselerasi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan pasca reformasi dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Embrio inilah yang bermuara pada terjadinya dinamika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dipelajari.

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs.

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini mengulas dan memberikan contoh bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik mulai dari sistematika dan teknik penyusunan naskah akademik, kemudian terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan teknik perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan.

Buku ini mengulas dan memberikan contoh bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik mulai dari sistematika dan teknik penyusunan naskah akademik, kemudian terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari kerangka ...

Ilmu perundang-undangan dan legal drafting

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.

Legal Drafting

JUDUL BUKU : Legal Drafting PENULIS : Adhe Ismail Ananda,Annisa Nurul Irviani, Nelisari,Rifka Wahyuni, St.Afini Zasmika.G, Gadriawati, Nur Hikmawati NO. QRCBN : 62-39-4034-837 PENERBIT : GUEPEDIA TAHUN TERBIT : Oktober 2023 JENIS BUKU : BUKU HUKUM, NON FIKSI KONDISI BUKU : BUKU BARU / BUKU ORIGINAL ASLI, LANGSUNG DARI PENERBITNYA Sinopsis : Legal drafting adalah kegiatan praktik hukum berupa penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Buku ini menjelaskan kepada pembaca seputar teori dan dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi dan materi muatan yang harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritisi, teknisi dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan tersebut secara lebih baik. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

JUDUL BUKU : Legal Drafting PENULIS : Adhe Ismail Ananda,Annisa Nurul Irviani, Nelisari,Rifka Wahyuni, St.Afini Zasmika.G, Gadriawati, Nur Hikmawati NO. QRCBN : 62-39-4034-837 PENERBIT : GUEPEDIA TAHUN TERBIT : Oktober 2023 JENIS BUKU : ...