Sebanyak 144 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN LABORATORIUM PENDIDIKAN

Manajemen laboratorium (laboratory management) adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan satu dengn yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih, dengan staf profesional yang tampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik, oleh karena itu manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kegiatan laboratorium sehari-hari. Suatu (job description) yang jelas, pemanfaatan fasilitas yang efektif, efesien, disiplin dan administrasi laboratorium yang baik pula. Sedangkan manajemen laboratorium pendidikan adalah pengaturan dan pelaksanaan proses fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan) tempat riset (penelitian) ilmiah, eksperimen (percobaan), pengukuran ataupun pelatihan ilmiah guna memudahkan para peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Buku ini mengkaji tentang manajemen laboratorium dalam upaya meningkatkan ii mutu pembelajaran di sekolah, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen laboratorium di sekolah.

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan 6. Manajemen Hubungan Masyarakat Prinsip-prinsip manajemen hubungan masyarakat a. Komunikasi b.

PENGANTAR MANAJEMEN PAUD

Satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Manajemen adalah proses yang terjadi di dalam, atau sebagai bagian dari, organisasi proses yang diikuti oleh para manajer mencapai visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tampa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dalam menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebaga

Satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian ...

Buku Ajar Filsafat Hukum

Filsafat di artikan kegiatan sistematis yang hanya dapat merasa puas merima hasil - hasil yang muncul dari kegiatan berpikir itu sendiri, yang di maksud dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain, dimana berupaya merumuskan argumen untuk di peroleh pengkajian. Buku ini sangat bermanfaat dan memahami bagi mahasiswa maupun dosen dalam proses perkuliahan, di mana buku ini dapat di gunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam mberikan materi kuliah untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum. Buku Ajar Filsafat Hukum ini ber isi seperti : BAB I Pengantar Filsafat, BAB II Aliran -Aliran Filsafat Hukum, BAB III Aliran - Aliran Filsafat Hukum (Lanjutan), BAB IV Tutorial untuk tugas mahsiswa, BAB V Masalah - Masalah Terkait Filsafat Hukum, BAB VI Hukum dan Moral, BAB VII Sebab Orang Mentaati Hukum, BAB VIII Sebab Negara Berhak Menghukum.

Buku Ajar Filsafat Hukum ini ber isi seperti : BAB I Pengantar Filsafat, BAB II Aliran -Aliran Filsafat Hukum, BAB III Aliran - Aliran Filsafat Hukum (Lanjutan), BAB IV Tutorial untuk tugas mahsiswa, BAB V Masalah - Masalah Terkait Filsafat ...

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH TAMAN NASIONAL (EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA)

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Berbagai studi antropologi mengindikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi biasanya merupakan negara yang didiami oleh ragam masyarakat adat tradisional.1 Indonesia yang menyandang status sebagai negara dengan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografi Indonesia berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari pada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.2 M.A Jaspan3 dalam tulisannya berjudul daftar sementara suku bangsa suku bangsa di Indonesia berdasarkan klasifikasi patokan bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakat merinci sebagai berikut: 1. Sumatera : 49 Suku Bangsa 2. Jawa : 7 Suku Bangsa 3. Kalimantan : 73 Suku Bangsa 4. Sulawesi : 117 Suku Bangsa 5. Nusa Tenggara : 30 Suku Bangsa 6. Maluku Ambon : 41Suku Bangsa 7. Irian Jaya : 49 Suku Bangsa Dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan masingmasing pendukung kebudayaan yang di dalam kebudayaan tersebut terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah tumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dikelola secara turun-temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Keanekaragaman kebudayaan dengan masing-masing pendukungnya oleh Cornelis van Vollenhoven4 untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati.

Teori dan Hukum Perancangan Perda

Bertitik pangkal pada niat dari hati yang paling dalam dan ihktiar yang sungguh kelahiran buku yang berjudul,”Teori dan Hukum Perancangan Perda (The Turning Point of Legal Paradigm on Sustainable Regulation)” telah diselesaikan dengan baik meskipun penulis sendiri berpandangan masih banyak celah kelemahan. Namun demikian celah sebagaimana dimaksud tiada lain adalah bentuk ikhtiar kami dalam mengembangkan gagasan pemikiran yang diharapkan mampu menjadi pencerahan dan lokomotif pembangunan di tengah arus pasang surut politik legislasi di daerah. Dalam naskah ini tim penulis mengangkat berbagai topik menarik tentang paradigma baru analisis dan pembacaan terhadap produk hukum daerah, perencanaan Perda APBD, Perda Pelayanan Publik, Perda Keterbukaan Informasi Publik, dan Perda RTRW yang tidak hanya melihat sisi teknis legislative drafting sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi secara lebih substansial adalah berolah ilmu untuk menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud diramu dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam pembahasan bab demi bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi khalayak yang membacanya.

... perundang-undangan. Berdasarkan executive summary diskusi, terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi penurunan ... Drafting. 62 The Habibie Center (THC) dan Hans Seidel Foundation (HSF), dalam Saldi Isra, 2007, Urgensi Naskah Akademik ...

PAJAK PENGHASILAN

Teori, Kasus dan Praktik

Pajak merupakan salah satu kewajiban semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Buku ini menawarkan cara yang praktis dan cepat untuk memahami cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan berdasarkan analisis yang cepat dan tepat berdasarkan peraturan terkini, sehingga mudah bagi pembaca untuk memahaminya. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi: • Dasar-Dasar Perpajakan • Ketentuan Umum Perpajakan • Pajak Penghasilan Umum • Pajak Penghasilan Pasal 21,22,23,24,25\29 & 26 Buku ini menguraikan secara detail mengenai pajak penghasilan dan dilengkapi dengan contoh lengkap dan studi kasus serta pembahasannya. SPT yang disajikan SPT masa dilengkapi dengan bukti potong dan kode billing sebagai dasar dalam membayar pajak dan pelaporan pajak dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan uraian berdasarkan peraturan perpajakan terbaru. Buku ini adalah bekal bagi wajib pajak. Buku ini berguna bagi pengajar, mahasiswa, praktisi serta wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Buku ini menawarkan cara yang praktis dan cepat untuk memahami cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan berdasarkan analisis yang cepat dan tepat berdasarkan peraturan terkini, sehingga mudah bagi pembaca untuk ...

PENYIMPANAN ARSIP SIDIK JARI DI KEPOLISIAN SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari.5 Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah. Ukuran : 13x20 cm 88 halaman

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 6 ayat 1 “Badan Publik berhak menolak memberikan inforamasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 6
ayat ...

HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa maupun para penstudi ilmu Hukum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hukum Dagang Internasional.Buku ini membantu memahami seluk beluk tentang Hukum Dagang Internasional secara sistematis, mendalam dan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia serta ketentuan Hukum Internasional yaitu ketentuan-ketentuan GATT-WTO.

Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa maupun para penstudi ilmu Hukum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hukum Dagang Internasional.Buku ini membantu memahami seluk beluk tentang Hukum Dagang Internasional secara sistematis, ...