Judul : KOMUNIKASI BISNIS : Informatif, Persuasif, Kolaboratif dan Integratif di Era Digital Penulis : Alif Lukmanul Hakim, S. Fil., M. Phil Dr. Teguh Setiawan Wibowo, MM., M. Si., M. Farm., Apt Dr. Yohannes Don Bosco Doho, S. Phil, MM Dr. Drs. Samsudin, SH., M.Pd Dr Effy Zalfiana Rusfian Dra. Sri Sumiyati, M.Si Dr. Ir. Muji Indarwanto, MM., MT Syaiful Mujab, S.Sy., M.M Dr. Dr. Ir. Juni Gultom, ST. MTP Dr. Zulfikar, S. Sos. I., M. Ag Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 156 Halaman ISBN : 978-623-497-899-5 SINOPSIS Buku ini berjudul “Komunikasi Bisnis : Informatif, Persuasif, Kolaboratif dan Integratif di Era Digital”. Buku ini ditulis oleh beberapa penulis dari beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Buku ini penulis kontribusikan untuk bidang komunikasi dan bisnis di Indonesia. Buku ini terdiri dari sebelas bab. Adapun pembahasan masing-masing bab dalam buku ini sebagai berikut : Bab 1 Mengenal Komunikasi Bisnis Bab 2 Perencanaan Pesan Bisnis Bab 3 Etika dalam Komunikasi Bisnis Bab 4 Komunikasi dalam Komunikasi Bisnis Bab 5 Komunikasi Interpersonal VS Komunikasi Kelompok Bab 6 Wawancara Kerja Bab 7 Persentasi Bisnis Bab 8 Negosiasi Bisnis Bab 9 Rapat Bisnis Bab 10 Komunikasi Bisnis di Era Digital Bab 11 Merangkum Kembali Tentang Komunikasi Bisnis Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan menambah wawasan tentang “Komunikasi Bisnis : Informatif, Persuasif, Kolaboratif dan Integratif di Era Digital”.
... Pendidikan Multi- kultural, Buku Bisnis Digital, Buku Peran ICT dalam Pendidikan Tinggi, Ekonomi Kreatif: Mengubah Ide Menjadi Uang, Buku Literasi dan Model Pembelajaran: Kunci Terampil di Era Revolusi 4.0 (Penerbit Adab).
Judul : KONSEP, TEORI DAN IMPLEMENTASI TECHNOPRENEURSHIP Penulis : Eva Ruliyana Ditha Alvira Megasari Rita Irviani Suyono Maretha Rahmawati Melta Sari Reza Septian Z Alfian Dio Firmansyah Editor : Muhamad Muslihudin Nabila Kharimah Vedy Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 226 Halaman ISBN : 978-623-497-059-3 Sinopsis Perkembangan dunia bisnis juga memicu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi dalam berbagai disiplin ilmu kewirausahaan, karena dalam membangun bisnis tidak hanya dibutuhkan ilmu pengetahuan mengenai manajemen, akuntansi, strategi dan lainnya. Buku Konsep, Teori Dan Implementasi Technopreneurship disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan panduan bagi para mahasiswa, para akademisi, dan semua orang yang ingin belajar mengenai tentang dasar membangun jiwa technopreneurship. Buku ini terdiri dari sepuluh Bab bahasan. bagian Bab I Kewirausahaan, Bab II Manajemen Bisnis, Bab III Kewirausahaan Digital, Bab IV Memahami Technopreneurship, Bab V Membangun Start-Up Bisnis, Bab VI Manajemen Inovasi, Bab VII Manajemen Keuangan Usaha, Bab VIII Prinsip Dasar Bisnis, Bab IX Sistem Informasi Manajemen, Bab X Etika Berwirausaha. Dalam buku ini menjelaskan juga tentang bagaimana membangun bisnis dengan menggunakan media pemsaran digital. Pada tiap bab dalam buku ini di uraikan juga hasil kajian penelitian terkini yang menjadi tambahan sumber rujukan bagi para pembaca. Sehingga, akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan untuk memperdalam konsep, teori dan implemantasi technopreneurship.
Judul : KONSEP, TEORI DAN IMPLEMENTASI TECHNOPRENEURSHIP Penulis : Eva Ruliyana Ditha Alvira Megasari Rita Irviani Suyono Maretha Rahmawati Melta Sari Reza Septian Z Alfian Dio Firmansyah Editor : Muhamad Muslihudin Nabila Kharimah Vedy ...
Sistematika buku Pengantar Pasar Modal Indonesia ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan penerapan. Buku ini terdiri atas 13 bab yang dibahas secara rinci, yaitu: Pengenalan Pasar Modal, Kelembagaan dan Instrumen Pasar Modal, Prosedur Penerbitan Saham dan Transaksi, Analisis Fundamental, Analisis Teknikal, Penilaian Saham, Penilaian Obligasi, Reksadana, Right Issue, dan Kontrak Opsi Saham, Indeks Harga Saham, Stock Split, Repurchase Stock dan Reverse Split, Imbal Hasil dan Resiko, Pasar Efisien, serta Manajemen Laba dan Insider Trading.
Indeks saham syariah di Indonesia ada 3, yaitu Indonesia Shariah Stock Index (ISSI) yang berisi semua saham syariah di ... Berdasarkan portofolio investasinya reksa dana konvensional dapat terdiri dari empat jenis yaitu (BEI, 2022): a.
Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Sistematika buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan penerapan. Buku ini terdiri atas 14 bab yang dibahas secara rinci, yaitu: Sistem Keuangan dan Moneter, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah, Asuransi, Dana Pensiun, Pegadaian, Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen.
Sistematika buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan penerapan.
Buku ini terdiri dari dua belas (12) bab yang ditulis oleh periset dan akademisi dari berbagai latar belakang agar dapat memberikan berbagai sudut pandang. Adapun isi buku ini mencakup: Memahami Prinsip dan Pengelolaan Penelitian; Menentukan Bidang Penelitian; Menentukan Topik Penelitian; Menentukan Masalah Utama pada Topik Penelitian; Menentukan Kesenjangan dan Fenomena Penelitian; Memahami Penulisan Ilmiah dan Publikasi Penelitian; Memahami Hibah dan Pendanaan Penelitian; Memahami Plagiarisme dan Etika Publikasi; Memahami Platform Digital dalam Mengelola Penelitian; Memahami Jurnal dan Indexing; Memahami Seminar dan Konferensi Akademik; dan Memahami Tren Penelitian Masa Depan dan Kontribusi bagi SDGs.
Metode Penelitian untuk Public Relations. Bandung: Simbiosa Bahak Udin By Arifin, M., Rais, P., & Nurdyansyah, N. (2017). An Evaluation of Graduate Competency in Elementary School. Atlantis Press. Advances in Social Science, ...
Secara teoritis, pendidikan mengandung makna “memelihara” (opvoe nding) bagi peserta didik agar memperoleh kepuasan spiritual, yang juga bermuara pada pengembangan fitrah damn kapasitas dasar versi manusia. Dari satu pengertian, pengertian lain dapat disimpulkan sebagai berikut: Pedoman ini diberikan oleh umat Islam (dewasa) dengan penuh kesadaran memberikan pelayanan bagi pertumbuhan rohani anak-anak. Dari segi bahasa pendidikan dapat dipahami sebagai tindakan pendidikan (hal, cara, dll); dan juga berarti pengetahuan tentang makanan atau pemeliharaan (latihan, dll. ) dari tubuh, pikiran, dll.
Secara teoritis, pendidikan mengandung makna “memelihara” (opvoe nding) bagi peserta didik agar memperoleh kepuasan spiritual, yang juga bermuara pada pengembangan fitrah damn kapasitas dasar versi manusia.
Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat memberikan sebuah informasi yang dihasilkan dari rangkaian aktivitas mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan penyusunan laporan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan baik oleh pengguna internal maupun eksternal. Pada Buku ini dijelaskan tentang struktur sistem informasi akuntansi (SIA), sistem informasi akuntansi berbasis komputer, bentuk pengawasan dalam sistem informasi akuntansi, teknik dan dokumentasi sistem, komponen sistem pemrosesan transaksi, hardware dan software komputer, metode pemrosesan data dan file, dan siklus produksi dan keuangan, serta struktur kontroling sistem informasi akuntansi
Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat memberikan sebuah informasi yang dihasilkan dari rangkaian aktivitas mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai dengan penyusunan laporan akuntansi yang dapat digunakan untuk ...
Buku yang berada di tangan pembaca sekalian ini merupakan sekumpulan catatan kreatif dari para pendidik yang dengan serius dan suntuk memilih ide serta gagasan, lantas mengupayakannya menjadi sekumpulan tulisan
Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat di Nusantara, khususnya sejak permulaan hidup bernegara adalah serba majemuk: bersifat multietnik, multiagama, dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang ...
Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan. Konsep tata kelola pemerintah ini menyatukan berbagai stakeholder bersama forum beserta lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam buku ini kami melakukan studi analisis yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dengan tujuan menguraikan konsep umum dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance). Dalam melakukan melakukan studi meta-analisis ini kami mengadopsi konsep yang disebut dengan '‗pendekatan berturut-turut‖ dengan menggunakan sampel dari literatur Internasional untuk mengembangkan bahasa umum dalam menganalisa tata kelola pemerintahan kolaboratif secara berurutan serta menguji konsep ini terhadap studi kasus tambahan dengan upaya dalam menyempurnakan dan mengelaborasi sebuah konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) ketika kami menganalisa studi kasus dalam dunia investasi Berbicara tentang investasi maka yang terlintas dibenak kita yaitu suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal sehingga entitas yang paling terlibat tentu saja sektor swasta karena topik utama dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) tidak bisa vi terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep rekan kerja (partnership). Salah satu perwujudan konkret dari Collaborative Governance pada saat ini adalah adanya konsep Public Private Partnership. Konsep partnership atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum dan bukan hal yang tabu lagi dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelengaraan pelayanan publik. Berbeda dengan masa lampau, dalam hal penyediaan infrastrukturdan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini sektor swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) mesti ikut terlibat dalam penyelengaraan pelayanan publik. Meskipun kontemporer ini Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mungkin memiliki pengelolaan yang modis karakter konsep yang kurang rapi dalam membahas bagaimana pemerintah berkolaborasi mencerminkan konsep ini meluap terhadap banyak eksperimen lokal namun sayangnya seringkali hal itu sebagai reaksi terhadap kegagalan konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif hadir sebagai tanggapan atas kegagalan implementasiyang mengalir dengan biaya tinggi dan politisasi atas regulasi konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Konsep ini telah dikembangkan sebagai bentuk alternatif untuk kepentingan kelompok yang pluralis dan kegagalan mengelola akuntabilitas (terutama karena kewenangan para ahli banyak ditolak). Buku ini juga akan membahas Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif sebagai suatu konsep penguatan kelembagaan yang mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk berkolaborasi dimana hal yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif disini merupakan desain kelembagaan dari para pemangku vii kepentingan. Akses kepada proses kolaboratif itu sendiri mungkin terletak pada masalah desainnya yang paling mendasar. Siapa yang seharusnya termasuk didalam proses kolaboratif? Tidak mengherankan jika menemukan bahwa tulisan tentang ukuran Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Kami juga menemukan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mensyaratkan dimasukkannya perusahaan swasta dan kewenangan organisasi publik itu secara tradisional telah dikembangkan menjadi upaya sebuah model pemerintahan konvensional. Konsep ini berbasis inklusi yang luas dimana tidak hanya merupakan refleksi dari semangat kolaborasi yang terbuka serta menjadikan pemerintahan yang kooperatif. Hal ini adalah inti dari proses legitimasi berdasarkan (1) kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berunding dengan entitas yang lain tentang hasil kebijakan dan (2) klaim bahwa hasil kebijakan mewakili konsensus yang berbasis luas. Dalam buku ini kami mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) sebagai proses yang 'berorientasi konsensus sekalipun menunjukkan bahwa konsensus pada dasarnya tidak selalu tercapai. Masalahnya di sini adalah apakah semua keputusan kolaboratif yang harus dikembangkan secara formal membutuhkan konsensus. Dalam kolaborasi yang para ahli pelajari konsensus dilihat sebagai mempromosikan representasi sudut pandang individu dan mendorong lebih banyak kerja sama. Namun, aturan konsensus sering dikritik karena mengakibatkan hasil denominator paling umum. Akan tetapi konsep ini juga dapat memungkinkan pemerintah mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan meskipun dimungkinkan bagi proses kolaboratif untuk memulai dengan viii konsensus yang prosedural dan kemudian kembali ke prosedur lain dalam kasus kebuntuan yang lainnya. Oleh karena itu buku ini akan membahas bagaimana strategi dalam menguatkan kelembagaan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks organisasi banyak diskusi yang berkembang yang menekankan pendekatan multipihak (multistakeholder) serta berbasis pada masyarakat (civil society). Organisasi masyarakat atau organisasi lokal lainnya perlu mendapat perhatian lebih. Entitas semacam ini biasanya lebih berfungsi memecahkan masalah-masalah sosial sehingga memudahkan pemerintah dalam memetakan masalah yang ada di tengah masyarakat dengan berkolaborasi dengan entitas tersebut. Dengan demikian penguatan kelembagaan perlu menekankan pada penguatan organisasi di tingkat lokal pula. Proses pembangunan di masa lalu lebih memperhatikan penguatan kelembagaan di lapisan atas. Biaya, tenaga dan perhatian pada penguatan organisasi pemerintah sangat besar. Kekuatan utamanya biasanya dipegang oleh sektor swasta (private sector) dengan kemampuan mereka dalam menguasai segala dimensi dan unsur modal kelembagaan yang diperlukan. Dari permasalahan dan perdebatan teori diatas maka penyusun mengambil judul buku yaitu: Collaborative Governance (Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi).
Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan.
