Kita menyadari bahwa peristiwa 26 Desember 2004 telah menjadi hari peringatan terjadinya Gempa dan Tsunami di Aceh, dan memakan banyak korban jiwa. Hingga saat ini, peristiwa Gempa dan Tsunami belum mampu dilupakan oleh masyarakat, terutama Aceh. Hadirnya buku ini bukan hanya berfokus pada Gempa dan Tsunami dengan satu peristiwa saja yang sudah terjadi, namun juga menjelaskan terkait gunung berapi, banjir, dan peristiwa lainnya. Buku ini mengupas tentang pengetahuan dan praktik lokal untuk mengurangi resiko kebencanaan, memahami kearifan lokal dengan perspektif ekosemiotika, gempa dan tsunami, perencanaan lanskap alami, dan lain-lain secara detail dan rinci mengenai kebencanaan atau peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi secara berulang-ulang sejak dulu. Buku ini mengajak pembaca untuk dapat memahami dan mampu membaca alam agar ketika bencana alam terjadi kita siap serta mengetahui apa yang akan kita lakukan nanti. Memiliki pengetahuan atas peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan mempraktekkan apa yang sudah kita didapatkan agar bisa mengurangi risiko bencana.
| 008786 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
... sarana prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan serta ruang publik, yang paling utama adalah adanya perencanaan serta implementasi relokasi permukiman ...
Sistematika buku “Manajemen Pendidikan” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 10 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan, diantaranya: Esensi Pendidikan, Teori Pembelajaran, Konsep Dasar Manajemen dalam Pendidikan, Lingkup Manajemen Pendidikan, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pendidikan, Manajemen Kurikulum, Manajemen Kelas Unggulan, Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler, Manajemen Perpustakaan, Keluarga dalam Mengimplementasikan Manajemen Pendidikan.
Buku ini terdiri atas 10 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan, diantaranya: Esensi Pendidikan, Teori Pembelajaran, Konsep Dasar Manajemen dalam Pendidikan, Lingkup Manajemen Pendidikan, ...
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan referensi kemuhammadiyahan bagi dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah baik Starata 1 (S1) maupun Pascasarjana (S2 dan S3) dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK), serta direkomendasikan bagi para kader Muhammadiyah demi pemantapan akan esensi persyarikatan Muhammadiyah. Cakupan isi buku ini terdiri atas tujuh bab, yang secara garis besar pembahasannya adalah: Sejarah dan perkembangan Muhammadiyah; Muhammadiyah antara organisasi dan dogma; Ketarjihan dan pemahaman agama dalam Muhammadiyah; Revitalisasi ideologi Muhammadiyah; Perkembangan pemikiran Islam di Muhammadiyah; Muhammadiyah dalam konstelasi politik di era reformasi; serta gerakan berkemajuan dan akulturasi budaya.
Ideologi merupakan proyeksi ke depan tentang gejala yang akan terjadi berdasarkan sistem tertentu, misalnya berdasarkan sitem kapitalisme maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi, sedangkan berdasar sosialisme akan terjadi pemerataan.
Buku ini layak dibaca dan dimiliki, dengan kajian seputar isu-isu sebagai berikut: 1. Mengenal Covid: 19 dari berbagai perspektif keilmuan 2. Memahami efek sosial dari pandemik Corona. 3. Memahami peran media dalam situasi darurat bencana 4. Memahami Corona dan peran serta strategi agama 5. Buku ini bermaksud merangkum mode of thought dari ragam perspektif ilmu humaniora 6. Memahami dampak psikologis dari pandemi covid-19 7. Citra pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 8. Pembaca butuh VAKSIN anti panik, diperoleh lewat membaca CORONAlogy
Buku ini layak dibaca dan dimiliki, dengan kajian seputar isu-isu sebagai berikut: 1.
Metode dalam mempelajari Islam perlu untuk dipelajari dan mendapat perhatian dari kaum Muslimin agar pemahamannya tentang Islam memiliki landasan yang kuat. Metode yang secara bahasa diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan perlu dipahami oleh siapa saja yang mempelajari Islam. Oleh karena itu, metodologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang “cara” menjadi penting dalam rangka studi Islam. Buku ini menjadi pelengkap bagi khazanah keilmuan khususnya terkait dengan hal yang mendasar dalam studi Islam yaitu metodologinya. Kehadiran buku ini diperlukan untuk lebih memudahkan mahasiswa maupun masyarakat umum dalam mempelajari Islam. Di dalam buku ini, selain metodologi secara umum juga disampaikan beberapa metode yang sudah berkembang saat ini dalam rangka studi Islam beserta contoh-contohnya yang diambil dari hasil penelitian penulis. Dengan demikian, buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Syariah saja, tetapi dapat bermanfaat juga bagi mahasiswa fakultas lainnya seperti Fakultas Hukum dan Ekonomi/Ekonomi Syariah, dan juga masyarakat umum. Buku ini diharapkan bermanfaat pula bagi para pengajar, dosen, mubalig dan mubaligah yang tugasnya menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat.
... Islam. Dengan demikian, studi tentang misi ajaran Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan. Misi utama ajaran Islam, yaitu sebagai rahmatan lil 'alamin, artinya ajaran Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Secara bahasa, rahmat ...
Buku ini ditulis berdasarkan keinginan para penulis yang mengamati perilaku siswa di sekolah pada masa pandemi ini. Para siswa menjadi terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru, ditambah lagi para guru ikut kewalahan dalam menyiapkan sumber belajar, dan tentunya Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang tepat untuk dilaksanakan di luar sekolah. Terlebih lagi, masalah ini menjadi perhatian bersama dan harus dicarikan solusi segera.
Terlebih lagi, masalah ini menjadi perhatian bersama dan harus dicarikan solusi segera.
Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA yang baik sekurang- kurangnya memerlukan dua kepakaran, yaitu ahli ilmu politik dan ilmu hukum. Dalam Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA ini para pembaca terlebih dahulu diajak untuk mengenali apa itu HUKUM TATA NEGARA sebagaimana diuraikan pada bab pertamanya. Kemudian, pada bab kedua dikemukakan Konsep Dasar Hukum Tata Negara berisi Pengertian Hukum Tata Negara, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara, dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lainnya. Selanjutnya, pada bab ketiga dikemukakan Sumber Hukum Tata Negara berisi Pengertian dan Kedudukan Sumber Hukum Tata Negara, Macam Macam Sumber Hukum Tata Negara, dan Sumber Hukum Tata Negara menurut Ilmu Hukum Tata Negara. Sedangkan pada bab keempat dikemukakan tentang Sejarah Ketatanegaraan Indonesia berisi Sistem Pemerintahan Indonesia, Masa berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Pertama (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949), Masa Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 17 Agustus 1950), Masa Berlakunya Undang Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Masa Berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Kedua (5 Juli 1959), dan Masa Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001). Terakhir, pada bab kelima dikemukakan Lembaga Negara berisi Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan, Perkembangan Lembaga Lembaga Independen, Lembaga Lembaga Negara, Trias Politika, dan Sistem Pemerintahan Daerah.
Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA yang baik sekurang- kurangnya memerlukan dua kepakaran, yaitu ahli ilmu politik dan ilmu hukum.
Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan’, paradigm pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Mentri (Pemerintah Pusat). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” di era reformasi, kewenangan pengelolaan pertambangan diserahkan kepada kabupaten/kota dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara menunggu amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Dalam peruses penyesuaian tersebut ternyata baru pada akhir 2014 disetujui dan diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”. Berarti hampir 10 (sepuluh) tahun pengelolaan pertambangan tidak memiliki undang-undang yang menjadi pedomannya. Hal ini membawa potret kelam pengelolaan pertambangan di Indonesia, yang berakibat tidak terkendalinya penerbitan-penerbitan izin tambang di Indonesia. Baru sekita 4 (empat) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian terbit Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, yang kembali membawa perubahan drastis dalam kewenangan pengelolaan pertambangan. Dimulailah kembali usaha melakukan amandemen dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam buku ini dibahas secara komprehensif perjalanan panjang perubahan pengelolaan pertambangan di Indonesia hingga saat ini. Buku ini sangat cocok bagi para akademisi maupun praktisi termasuk lawyer,para mahasiswa. Pemerhati hukum pertambangan, pejabat pemerintah, para pelaku usaha dan para pengambil kebijakan.
Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan.
