Sebanyak 38340 item atau buku ditemukan

Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

... Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Tate, C. Neal , Fellman, . David , Shugart, . Matthew F. and Bognetti, . Giovanni. (2023). constitutional law. In Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/constitutional-law ...

Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945

enyimpangan hukum itu dinamakan ‘state of exception’ kata Carl Schmitt. Menurutnya syarat diberlakukannya hukum normal adalah situasi normal. Sehingga jika terjadi kondisi abnormal, maka hukum normal tidak lagi berlaku. Dalam Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Carl Schmitt menyatakan; “Every norm presupposes a normal situation, and no norm can be valid in an entirely abnormal situation. As long as a state is a political entity, this requirementfor internal peace compels it in critical situations to decide also upon the domestic enemy ’. Kajian Carl Schmitt ini, kemudian menjadi dasar dari pemberlakuan State of Exception, State of Emergency, atau yang dalam literatur Indonesia disebut ‘Hukum Tata Negara Darurat’. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh Carl Schmitt dalam menggunakan Pasal 48 Konstitusi Weimar memberikan memungkinkan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum dengan bantuan kekuatan bersenjata dan menangguhkan hak-hak dasar. Mengapa Pasal 48 Konstitusi Weimar dan state of exception dari Carl Schmitt menjadi landmark hingga saat ini? Terlepas digunakan sebagai landasan hukum lahirnya kesewenangan Hitler-Nazi, Pasal 48 Konstitusi Weimar ini memberikan sebuah paradigma baru mengenai konsepsi kedaruratan dalam konstitusi. Hal ini dikarenakan Konstitusi Weimar memberikan secara detail (1) pre-kondisi apa saja yang dapat mengaktifkan keadaan darurat, (2) hak constitutional apa saja yang dapat ditangguhkan saat darurat, (3) apa kekuasaan yang dapat didapatkan oleh pemimpin pada saat darurat. Ketiganya merupakan norma yang tidak banyak diatur dalam konstitusi pada masa itu. Mengutip John Ferejohn & Pasquale Pasquino (2004), model kedaruratan klasik Roman Dictatorship Model hanya mengatur pemberian kewenangan kepada pemimpin untuk berlaku apa saja demi mempertahankan kedaulatan negara. Namun model ini tidak dilengkapi dengan batasan-batasan dan syarat-syarat detail ten tang hak-hak apa saja yang tidak boleh dilanggar yang proporsionaL Kondisi ex ante tentang apa yang mungkin dibutuhkan pada saat darurat diupayakan diteliti untuk dapat dituliskan dalam sebuah norma. Sehingga terbentuk sebuah arsitektur hukum tata negara baru yang dijalankan dalam kondisi darurat dengan berbagai instrument pengawasan yang dimungkinkan. Pendekatan ex ante ini yang kemudian banyak di promosikan dalam pendekatan kedaruratan, termasuk yang digunakan pula dalam Legislative Model. Penulis sengaja menjabarkan teori Carl Schmitt tentang State of Exception untuk merespon perdebatan mengenai penggunaan dalil ‘stilus populi supremo et sola lex esto ’ seolah-olah menjadi dalil untuk dapat mengenyampingkan segala-galanya.

... Constitutional Law 19, Desember 2021). Pertama, kekuasaan kehakiman mempertimbangkan legalitas formil dan materiel apakah prosedur dan kesesuaian dasar hukum telah digunakan dengan tepat. Kedua, kekuasaan kehakiman menilai penggunaan ...

HUKUM TATA NEGARA : Teori dan Praktik

Buku "Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik" merupakan panduan lengkap yang membahas esensi hukum tata negara dengan penekanan pada teori dan aplikasinya. Mengawali dengan Pengantar Hukum Tata Negara, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar sistem hukum negara. Prinsip-prinsip Konstitusi diperinci secara mendalam, memberikan landasan bagi pembaca untuk memahami prinsip-prinsip pokok yang membentuk dan mendasari hukum tata negara. Buku ini tidak hanya mengulas teori, namun juga menggali praktik aktual dalam penerapan hukum tata negara, menjelaskan secara terperinci Pembagian Kekuasaan dalam Negara, serta peran lembaga-lembaga pemerintahan. Puncak pembahasannya adalah pada konsep Otonomi Daerah, yang memberikan perspektif menyeluruh tentang bagaimana sistem hukum mendukung pemberian otonomi kepada daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang berminat memahami dinamika kompleks hukum tata negara dalam konteks global.

... tata usaha negara, atau hukum tata pemerintahan, sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit merupakan hukum tata negara yang berlaku di suatu negara.(Tutik, 2016) Inggris membagi istilah hukum konstitusi (Constitutional Law) dan hukum ...

Hukum Tata Negara: “Negara, Konstitusi, dan Rakyat: Dialog Hukum Tata Negara untuk Publik”

Buku "Hukum Tata Negara" ini mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip dasar dan perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia. Disusun dengan pendekatan sistematis dan akademis, buku ini membahas aspek-aspek fundamental seperti kedaulatan rakyat, bentuk negara, sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta peran konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Disertai dengan analisis terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia, buku ini menguraikan dinamika yang terjadi pasca reformasi, seperti perubahan UUD 1945, peran Mahkamah Konstitusi, serta hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah. Selain itu, dibahas pula pentingnya supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan yang efektif dan demokratis. Dengan gaya bahasa yang lugas namun tetap akademik, buku ini sangat cocok digunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi, referensi bagi peneliti, serta pegangan bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan.

... Negara. Barendt, E. (1998). An Introduction to Constitutional Law. Oxford : Oxford University Press. Barry Holden, e. (2000). Global Democracy Key Debates. London and New York: Routledge. Beetham, D. (2005). Democracy: a Beginner's ...

Hukum Tata Negara : Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi

Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi

Buku ini adalah salah satu buku referensi yang membahas prinsip, teori, dan implementasi hukum tata negara dalam sistem demokratis. Diawali dengan definisi, ruang lingkup, serta sejarah perkembangannya, buku ini menguraikan fungsi hukum tata negara dalam mengatur sistem ketatanegaraan. Selain itu, konsep dasar negara, unsur-unsurnya, bentuk-bentuk pemerintahan, kedaulatan, serta prinsip negara hukum dan demokrasi dibahas secara mendalam. Pemahaman ini penting untuk menelaah bagaimana hukum tata negara berperan dalam membangun negara yang stabil dan berkeadilan. Bab selanjutnya mengulas struktur organisasi negara, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta tugas dan tanggung jawabnya. Peran lembaga negara dan kewenangan konstitusionalnya dalam menjaga keseimbangan demokrasi juga dikupas. Dengan pendekatan teoritis dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum dalam memahami sistem ketatanegaraan dan penerapannya dalam dinamika pemerintahan demokratis.

... Constitutional Law of India, Eastern Book Company, 2013. M. Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton University Press, 1999. Marshanda, A. (2022). Konstitusi ... Laws. Cambridge University HUKUM TATA NEGARA 103.

Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara

Perspektif dan Praktik

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.

... constitutional law in Latin America : Trends and challenges * . In Law and Society in Latin America . Routledge . Van Den Berge , L. ( 2022 ) . Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory : A Reappraisal . Netherlands Journal of Legal ...

Pembentukan Produk Hukum Daerah: Segi-segi Teoretik, Dinamika, dan Pergumulan dalam Praktik

Buku ini mengawali pembahasannya dengan menguraikan kedudukan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut menjadi norma tertulis yang mengejawantah dalam beberapa bentuk instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, legislasi semu, putusan pengadilan, keputusan dan Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta perjanjian. Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek historis, pada Bab Dua dijelaskan bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan sejak masa Hindia Belanda sampai dengan saat ini termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang ada saat itu dan siapa yang berwenang untuk menyusunnya. Bab Tiga buku ini menjelaskan tentang kewenangan dan aspek pembentukan produk hukum daerah, serta bentuk norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan mengenai asas, prosedur, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, urgensi naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, serta bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap produk hukum daerah, terutama peraturan daerah. Pada Bab berikutnya dikemukakan mengenai kedudukan, fungsi dan materi muatan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan dan penetapan. Penjelasan penting dalam bab ini adalah uraian tentang bagaimana mengidentifikasi masalah yang akan diatur, tujuan yang ingin dicapai, peraturan perundang-undangan yang terkait (baik vertikal maupun horizontal), termasuk pembahasan tentang bagaimana merumuskan ruang lingkup pengaturan, elemen pengaturan, dan sistematika produk hukum daerah. Selanjutnya Bab Lima menjelaskan mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan, termasuk apa yang menjadi ciri khasnya sebagai ragam bahasa hukum. Untuk melengkapi pemahaman dalam merumuskan norma hukum dalam redaksi pasal. Bab ini juga menguraikan kategori, relasi, wujud dan sifat norma dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bab ini mengemukakan dua bahasan penting yang kerap terlewatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu kesalahan teknis penulisan (clerical error) dan pemakaian tanda baca. Buku ini ditutup dengan penjelasan mengenai pengarusutamaan beberapa isu yang harus menjadi dasar dalam penyusunan norma, seperti hak asasi manusia, tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Dalam bab ini, diuraikan mengapa ketiga hal tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan produk hukum daerah.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan menguraikan kedudukan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut menjadi norma tertulis yang mengejawantah dalam beberapa bentuk instrumen hukum, seperti peraturan ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan salah satu bagian materi terpenting dalam “Ilmu Perundang-undangan” secara teoretis merupakan fase keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan (Legal Drafter) sehingga dapat menjawab tujuan pembangunan hukum nasional yaitu menuju pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbicara mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seakan-akan tidak pernah habis, dan lekat dimakan waktu tetapi sebaliknya akselerasi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan pasca reformasi dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Embrio inilah yang bermuara pada terjadinya dinamika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dipelajari.

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs.

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku ini mengulas dan memberikan contoh bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik mulai dari sistematika dan teknik penyusunan naskah akademik, kemudian terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan teknik perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan.

Buku ini mengulas dan memberikan contoh bagaimana teknik penyusunan Naskah Akademik mulai dari sistematika dan teknik penyusunan naskah akademik, kemudian terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari kerangka ...

Ilmu perundang-undangan dan legal drafting

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.