Sebanyak 3110 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN BIAYA

COST MANAGEMENT

mata kuliah ini membahas peran informasi manajemen biaya dalam hubungannya dengan (1) strategi dan implementasinya, seperti konsep biaya, balancer scorecard dan value chain, ABC dan ABM, (2) Perancangan dan pengambilan keputusan seperti pembuatan anggaran induk, biaya relevan dan telaah stratejik, dan perencanaan biaya untuk siklus hidup produk, (3) pengendalian operasional, seperti produktivitas dan efektivitas pemasaran dan analisis profitabilitas stratejik, (4) Pengendalian Manajemen, seperti pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja stratejik, dan unit – unit investasi stratejik dan penetapan harga transfer, dan (5) Topik – topik lanjutan manajemen biaya, sepertia kompensasi manajemen dan penilaian bisnis, dan penganggaran kapital.

Selain itu antusiasme pelaksanaan pendidikan yang sangat tinggi, didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang cukup memadai. 2.

MANAJEMEN LABORATORIUM PENDIDIKAN

Manajemen laboratorium (laboratory management) adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan satu dengn yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih, dengan staf profesional yang tampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik, oleh karena itu manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kegiatan laboratorium sehari-hari. Suatu (job description) yang jelas, pemanfaatan fasilitas yang efektif, efesien, disiplin dan administrasi laboratorium yang baik pula. Sedangkan manajemen laboratorium pendidikan adalah pengaturan dan pelaksanaan proses fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan) tempat riset (penelitian) ilmiah, eksperimen (percobaan), pengukuran ataupun pelatihan ilmiah guna memudahkan para peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Buku ini mengkaji tentang manajemen laboratorium dalam upaya meningkatkan ii mutu pembelajaran di sekolah, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen laboratorium di sekolah.

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan 6. Manajemen Hubungan Masyarakat Prinsip-prinsip manajemen hubungan masyarakat a. Komunikasi b.

Modal Sosial dalam Manajemen Bencana

Buku ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas mengenai pemulihan kondisi pasca bencana dilihat dari aspek sosial ekonomi. Secara geografis, Indonesia terletak pada wilayah yang rentan terhadap ancaman bencana alam, mulai dari letusan gunungapi, banjir, gempa bumi, hingga tsunami. Keadaan ini membuat masyarakat harus dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut mengingat dampak dari bencana tersebut sangat luas, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi. Buku Modal Sosial dalam Manajemen Bencana berisi tentang kumpulan penelitian berupa studi kasus yang telah dilakukan dengan memfokuskan pada perilaku dan cara masyarakat dalam beradapatasi terhadap dampak bencana. Secara detil buku ini menjelaskan bagaimana masyarakat pesisir maupun yang tinggal di gunung melakukan manajemen sosial untuk memulihkan penghidupan ekonomi kembali. Aspek sosial ekonomi merupakan faktor yang penting dalam kajian manajemen kebencanaan, disamping aspek fisik. Manusia memegang peranan penting untuk terciptanya kembali kondisi penghidupan seperti sediakala sebelum terjadi bencana (disaster resilience). Manusia sebagai pelaku objek dalam kajian kebencanaan serta pemulihan perekonomian pasca bencana yang dilakukan manusia, menjadi topik utama dalam buku ini. Nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong antar masyarakat, khususnya masyarakat terdampak bencana, tercermin dari masih mengakarnya budaya gotong royong di kawasan pedesaan. Belajar dari bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, erupsi Gunungapi Merapi 2010, serta banjir rob yang yang rutin terjadi di Demak., gotong royong menjadi senjata yang ampuh dalam komunitas masyarakat menanggulangi akibat yang ditimbulkan suatu bencana karena gotong royong merupakan kombinsi antara solidaritas dan kerjasama antar sesama. Kajian bencana tidak dapat terlepas dari pemulihan kondisi ekonomi. Dalam proses pemulihan kondisi ekonomi ,modal sosial dalam masyarakat merupakan salah satu summberdaya yang penting untuk dimaksimalkan efektifitasnya. Modal sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan jenis strategi adaptasi untuk bertahan hidup. Sumberdaya lokal dan kearifan lokal menjadi dasar dan bentuk dari modal sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modal sosial menjadi faktor yang penting dalam penanggulangan bencana. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]

Beberapa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah mengalami kerusakan fisik dan tidak dapat dipergunakan. Sebuah Puskesmas pembantu ...

Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru

Praktik Baik Pemerintahan Di Kabupaten Puncak, Papua

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017. Buku ini memuat tujuh bab, yaitu tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru, pelembagaan pemerintahan daerah, kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, kinerja pemerintahan daerah 2013-2017, serta tantangan dan harapan agar proses pelembagaan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik selama ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Bab I menjelaskan tentang konsolidasi pemerintahan daerah baru setelah pemekaran Kabupaten Puncak (periode 2008-2013). Konsolidasi pemerintahan ini penting karena sejak pemekaran tahun 2008, pemerintahan daerah berjalan secara tidak lancar. Tekad para pemangku kepentingan dalam membentuk kabupaten baru memang sudah kuat, tetapi pemerintahan baru tidak segera dapat melembaga dengan baik. Pejabat bupati berganti sampai empat kali. Pemilukada tertunda-tunda beberapa kali akibat terjadinya perang suku pada tahun 2011-2012. Pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan banyak masyarakat belum dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akibat beratnya kendala struktural pembangunan di Kabupaten Puncak, yaitu keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas pelayanan publik dasar, dan rendahnya kualitas SDM. Walau mulai ada pembangunan sarana prasarana perkantoran, rumah dinas pejabat, gedung DPRD, penambahan fasilitas bandara, penambahan frekuensi penerbangan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan migrasi masyarakat dari daerah atau distrik lain ke Ilaga, peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat belum merata. Melihat lambatnya pembangunan, pasangan Willem Wandik-Repinus Telenggen melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka akhirnya mengusung keduanya menjadi kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Setelah menang di dalam Pemilukada demokratis pertama pada tanggal 14 Februari 2013, tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah menciptakan perdamaian di antara kelompok yang bertikai akibat perang suku seputar Pemilukada tahun 2011-2012. Ada beberapa harapan baru terhadap pemimpin baru, terutama yang berkaitan dengan perlunya konsolidasi sosial-politik paska konflik, perbaikan roda pemerintahan, pembukaan keterisolasian wilayah, peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Bab II menjelaskan tentang pelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Puncak. Setelah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif, Willem Wandik dan Repinus Telenggen memulai pelembagaan pemerintahan dengan melakukan konsolidasi birokrasi maupun rekonsiliasi politik. Konsolidasi birokrasi dilakukan di kalangan internal birokrasi dengan membentuk perangkat daerah dan lambang daerah serta penyusunan APBD 2013. Sementara itu, rekonsiliasi politik dilakukan dengan DPRD. Tujuannya supaya Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat bersama-sama mengambil langkah terbaik untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama dengan segera diselesaikannya beberapa peraturan daerah yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah di Kabupaten Puncak, khususnya Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Lambang Daerah, serta Struktur Organisasi dan Tata-kelola Pemerintahan. Konsolidasi birokrasi dan konsolidasi ini penting karena keterpaduan langkah di antara elemen pemerintahan dan masyarakat bisa berdampak serius terhadap kelancaran tugas pemerintahan daerah. Selanjutnya, tugas Bupati dan Wakil Bupati definitif adalah melakukan aktivasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah, membangun kerjasama intensif dengan berbagai lembaga pemerintah pusat dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kapasitas dan menegakkan komitmen aparatur pemerintah. Bab III menjelaskan tentang kebijakan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak. Buku ini memaparkan garis kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak berdasarkan Master Plan Pembangunan Puncak bidang politik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Rencana induk ini awalnya disusun pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan rekomendasi arah dan strategi berikut: memperkuat tatanan sosial-politik, membangun struktur kelembagaan dan aparatur birokrasi pemerintahan, mengembangkan pelayanan publik, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi permasalahan objektif sebagai wilayah yang terisolir dan tertinggal, Visi dan Misi Pembangunan ditetapkan, khususnya untuk percepatan pembangunan daerah. Visi pembangunan ini dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018: “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Menuju Masyarakat Kabupaten Puncak yang Damai, Sehat, Terdidik, dan Sejahtera”. Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan permukiman; (2) meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah berlandaskan pada keunggulan dan potensi strategis daerah; (3) meningkatkan ketersediaan, akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah; dan (5) membangun kesadaran kewarganegaraan dan kerukunan hidup antar masyarakat. Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bab IV menjelaskan tentang kinerja pemerintahan daerah 2013-2017. Buku ini memaparkan beberapa capaian kinerja, khususnya dalam program penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana penunjang aparatur pemerintah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan harmoni sosial masyarakat. Pertama, penyediaan infrastruktur dasar dilakukan dengan membangun sarana transportasi udara dan darat, sarana air bersih, BBM dan pembangkit listrik, sarana penunjang aparatur pemerintah, dan sarana permukiman. Kedua, peningkatan pelayanan bidang pendidikan telah dilakukan dengan membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Puncak Tahun 2014-2025 melalui kerjasama dengan PPKK Fisipol UGM; pembangunan sekolah terpadu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Distrik Ilaga; bekerjasama dengan Gugus Tugas Papua UGM melakukan rekrutmen dan penempatan para Guru Perintis - GP (kemudian istilah GP diganti menjadi GPDT - Guru Penggerak daaerah terpencil) baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA/SMK; dan pelatihan PNS dan kontrak kerja di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2013-2018 memberikan prioritas pada program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun fasilitas sosial seperti Posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut juga didukung dengan penyediaan tenaga paramedis dan tenaga kesehatan, walau masih belum optimal. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur pemerintah, antara lain penyediaan kantor dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor, dan penyediaan rumah dinas. Keempat, pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Puncak. Beberapa hasil yang dicapai hingga tahun 2017 adalah: penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik; Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian; pembangunan Pasar Ilaga; pembangunan Pusat Grosir Ilaga; pemberian subsidi hasil bumi; Gerakan Masyarakat Sejahterakan Kampung (GEMAS); pengembangan perekonomian berbasis pariwisata, khususnya ekowisata pegunungan; dan pengembangan semangat wirausaha putra daerah.

Buku ini memaparkan tentang pemerintahan daerah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Willem Wandik dan Wakil Bupati Repinus Telenggen dalam implementasi program percepatan pembangunan daerah tahun 2013-2017.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pendidikan yang sehat secara materi dan unggul dalam prestasi. Buku ini secara spesifik akan mengantarkan pembaca pada penyelesaian masalah penting dalam pendidikan. Ya, soal finansial. Persoalan finansial memang menjadi persoalan fundamental dan efeknya sangat jelas terasa. Beberapa komponen dalam pendidikan tidak akan berjalan maksimal, atau sama sekali tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan biaya. Karena itulah buku ini hadir. Sebagai upaya mengelola biaya dan mengalokasikannya kepada program-program yang semestinya. Lebih jauh lagi buku ini akan mengantarkan pembaca kepada bagaimana seharusnya lembaga pendidikan memperoleh alternatif tambahan dana selain dari dana rutin yang biasa diperoleh. Di samping itu buku ini juga menawarkan trik kepada para pengelola lembaga pendidikan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha/industri. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik.

Sejak Tahun 2013 mendirikan Organisasi “PUSAT STUDY PENDIDIKAN RAKYAT” (PUSDIKRA). ... Analisis kebijakan publik (2020); Landasan pendidikan (2019); Biokimia terintegrasi AlQuran (2019); Pembelajaran matematika untuk calon guru MI/SD ...

MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Manajemen Perawatan

Buku Ajar Manajemen Perawatan disusun untuk melengkapi salah satu sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan pada Program Diploma D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sarana dan prasarana berupa Buku Ajar akan sangat membantu baik dosen maupun mahasiswa sehingga bisa menghasilkan alumni yang berkualitas. Buku Ajar ini menjadi referensi materi mata kuliah Manajemen Perawatan yang akan disampaikan dosen kepada mahasiswa. Buku Ajar ini terdiri dari Pendahuluan, Sistem Perawatan Terancana, Faktor Penunjang Perawatan Terencana, Pengelolaan dan Pengontrolan Suku Cadang, Peningkatan Jadwal Kerja Perawatan, Perencanaan Jaringan Kerja, dan Latihan Kerja Perawatan. Dalam Buku Ajar ini mahasiswa diarahkan untuk mempelajari dan memahami tentang penerapan materi manajemen perawatan yang dapat dijumpai dalam industri termasuk industri pertambangan. Berdasarkan informasi tersebut diharapkan mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar dan memahami materi kuliah.

Berdasarkan informasi tersebut diharapkan mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar dan memahami materi kuliah. Buku Manajemen perawatan ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Prosiding rapat kerja

tema, pemantapan manajemen sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja litbang hortikultura yang akuntabel dan profesional, Batu, 18-21 Juni 2007

MANAJEMEN PERKANTORAN PROFESIONAL

Realitanya masih ada yang memandang sebelah mata terhadap profesi tenaga administrasi sekolah (TAS) karena tugasnya dianggap remeh dan gampang sehingga semua orang bisa melakukannya. Misalnya lulusan otomotif bisa menjadi TAS sebab urusan administrasi surat-menyurat dianggap mudah, tinggal copy-paste tanpa adanya aturan baku. Padahal tidak semua orang bisa telaten mengerjakan tugas detail-rumit administrasi dan etika service work sekolah dengan benar sesuai standar. Staf TAS sendiri kadangkala bekerja sesuai pengetahuannya tanpa mengikuti pedoman standar. Misalnya mengetik surat tanpa mengikuti kaidah yang ada atau peraturan yang berlaku. Akibatnya sering kita jumpai format surat dinas yang bisa berbeda-beda antar sekolah walaupun masih dalam satu kabupaten/kota. Alasannya ada yang berpedoman pada aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati/Walikota, pada Peraturan Gubernur, dsb. Tidak adanya kesepakatan baku inilah yang bisa menjadi “bumerang” bagi wibawa profesi TAS.

Realitanya masih ada yang memandang sebelah mata terhadap profesi tenaga administrasi sekolah (TAS) karena tugasnya dianggap remeh dan gampang sehingga semua orang bisa melakukannya.