Sebanyak 3008 item atau buku ditemukan

Refleksi atas persoalan keislaman

seputar filsafat, hukum, politik, dan ekonomi

Islamic teaching on philosophy, law, politics, and economy.

Islamic teaching on philosophy, law, politics, and economy.

Masalah-masalah hukum perdata adat di koordinator pemerintahan Kota (Kopeta) Atambua, kecamatan Tasifeto Timur, kecataman Tasifeto Barat, kecematan Lamaknen, kabupaten Belu, propinsi Nusa Tenggara Timur, daerah hukum pengadilan negeri Atambua, wilayah hukum pengadilan tinggi Kupang

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein

Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun

Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam book chapter ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Azas dan dasar hukum perdata

Di daerah Koto - Piliang , parui - parui itu terdiri atas empat sampai sembilan clan
, jang terhimpun merupakan uni - uni ( suku ) . Tiap - tiap parui dikepalai oleh
panghulu ... Mauti , urusan pemerintahan . 2 . Dubalang , urusan kepolisian . 3 .

Pola hukum kewarisan adat dan hak ulayat daerah Kampar

Adat inheritance and land rights in Kabupaten Kampar, Riau Province.

Adat inheritance and land rights in Kabupaten Kampar, Riau Province.

Citizen Lawsuit

Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara

Perkembangan implementasi dan penegakan hukum di Indonesia dirasakan semakin jauh dari harapan dan keidealan, mulai dari fenomena kriminalisasi terhadap para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penyelesaian kasus Bank Century yang berlarut-larut adalah bukti konkret yang tidak dapat diabaikan. Implementasi dan penegakan hukum masih jauh dari tujuan utama yaitu penegakan dan pemberian keadilan terhadap semua orang. Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan kadangkala mencabik-cabik rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.

Perkembangan implementasi dan penegakan hukum di Indonesia dirasakan semakin jauh dari harapan dan keidealan, mulai dari fenomena kriminalisasi terhadap para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penyelesaian kasus Bank ...

Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh

Aceh merupakan daerah otonomi khusus setiap peraturan yang hendak diberlakukan di Aceh harus terlebih dahulu diqanunkan. Meskipun Qanun Aceh adalah produk perundang-undangan di daerah, namun ia memiliki karakteristik tersendiri. Qanun Aceh juga diberi kekuatan yuridis untuk mengatur materi-materi muatan, yang tidak dapat diatur dalam peraturan daerah pada umumnya. Walaupun Qanun Aceh adalah produk peraturan perundang-undangan di daerah, namun dia diberi kekuatan untuk mengatur ancaman pidana melampaui apa yang biasanya diatur oleh peraturan daerah pada umumnya. Kewenangan yang dimiliki Qanun Aceh untuk mengatur materi tertentu, bukanlah sesuatu yang menyimpang atau keluar dari hukum nasional. Ia tetap menjadi bagian hukum nasional karena kewenangan itu diberikan kepada Qanun atas perintah Undang-undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006.

Buku Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Buku pokok ketiga konsepsi bidang hukum dan perundang-undangan pembangunan masjarakat desa

Concept on laws and regulations for community development.

... jang meliputi Hukum Tertulis terutama Undang2 , Peraturan Pemerintah ,
Peraturan2 Daerah dan Peraturan2 lain dari ... Bagian terbesar dari pada hukum
ini menjangkut pengutaraan bidang Pemerintahan Desa , Pengaturan
Pendjabat2 ...

Hukum administrasi pemerintahan daerah

sejarah, asas, kewenangan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Administrative law of local government in Indonesia.

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

konsep, azas, dan aktualisasinya

On local government according to Indonesian laws and regulations.

On local government according to Indonesian laws and regulations.