Sebanyak 76 item atau buku ditemukan

Merger Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah mulai berkembang sejak pendirian bank syariah pertama pada tahun 1990. Sejak itu perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dan telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Namun di era persaingan bisnis global seperti sekarang mengkehendaki perbankan syariah melaksanakan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu strategi dengan melakukan merger atau penggabungan perbankan syariah. Perbankan syariah perlu merujuk pada konsep dasar falsafah ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi falsafah inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem lainnya, termasuk dalam dunia perbankan syariah. Bank syariah tidak semata bertujuan untuk mencari keuntungan, namun mempunyai tanggung jawab lain yang lebih besar yakni eksistensinya dapat berkontribusi positif kepada kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan. Falsafah tersebut dapat tercermin dari praktik perbankan syariah pada implementasi Sharia compliance, orientasi sosial dan pemberdayaan ekonominya. Kinerja keuangan, sharia compliance, social fund, dan economic empowerment merupakan esensi perbankan syariah dan menjadi dasar yang perlu mendapatkan telaah lebih lanjut pasca kebijakan merger. Buku ini menguraikannya secara komprehensif sehingga mampu menghadirkan paradigma yang berbeda terkait kebijakan merger perbankan syariah di Indonesia.

Buku ini menguraikannya secara komprehensif sehingga mampu menghadirkan paradigma yang berbeda terkait kebijakan merger perbankan syariah di Indonesia.

Wirausaha Muda Mandiri 2

"""Dari pengarang buku Change!, Mutasi DNA Powerhouse, MYELIN, dan Cracking Zone Banyak orang tersesat di ruang ""kerja"" yang salah dan bertahun-tahun membiarkan dirinya terkunci di sana. Sementara anak-anak muda yang dibahas dalam buku ini menemukan masa depan dengan cara yang berbeda. Mereka sadar, kerja keras diperlukan, tetapi masa depan tidak ditentukan oleh ijazah. Ijazah atau sekolah hanyalah potensi belaka. Sedangkan masa depan harus didatangi. Masa depan bak sebuah pintu yang harus dicari dan diketuk berkali-kali sampai ""seseorang"" membukakannya. Itu pun belum jaminan bahwa itulah pintu yang dicari. Mereka bersusah payah menemukan pintu itu, dan sekarang mereka telah mendapatkannya. Buku ini memotret kisah 24 orang wirausaha muda dalam membangun, mempertahankan, dan mengembangkan bisnis yang telah mereka temukan sejak masih kuliah. Anak-anak muda, agen perubahan dalam lingkungannya ini, tidak memulainya dari modal besar, melainkan dengan merangkai keping demi keping seManga, Manhua & Manhwat, pengetahuan, dan keberanian. Mereka sempat stagnan, jatuh, bahkan gagal. Tetapi yang membuat mereka berhasil adalah keberanian untuk bangkit. Setiap usaha tentu mengandung risiko. Wirausahawan muda tidak mundur setelah mengetahui risiko, tetapi mencari cara untuk meminimalkan risiko dan keluar dari kesulitan. Pada setiap rupiah kerugian, menetes air mata pembelajaran sehingga lebih berhati-hati di kemudian hari. Inilah buku yang akan membuka pemikiran Anda tentang dunia wirausaha dan-tidak menutup kemungkinan- akan menggugah minat Anda menjadi seorang entrepreneur yang naik kelas dan modern. TIDAK DIANJURKAN DIBACA OLEH MEREKA YANG TIDAK INGIN MENGUBAH HIDUPNYA"""

"""Dari pengarang buku Change!

Islamic Family Law in a Changing World

A Global Resource Book

This is a uniquely comprehensive and up-to-date volume spanning nine regions and 38 Islamic countries around the world. More than a billion Muslims have their lives in such matters as marriage, divorce, maintenance, paternity and the custody of children governed by certain aspects of the Shari'a, commonly known as Islamic Family Law. But as the team who have put together this resource book point out, this does not mean that identical principles apply everywhere. In fact, as the socio-cultural and historical contextualisations which precede each country's legal profile make clear, the practical application of Shari'a principles is often modified by theological differences of interpretation, particular customary practices in the country concerned, and state policy and law. This volume documents the scope and actual manner of application of Islamic Family Law worldwide. Part of its purpose is the assumption that while changing social conditions - including a commitment to certain universal human rights -- make legal reform necessary, any strategy must be based first of all on the best possible factual foundations. And secondly, since Islamic Family Law has become contested ground between conservative and fundamentalist forces on the one hand and modernist and liberal trends on the other in most Islamic countries, reform must be conceived only in realistic terms and advocated in ways that motivate and empower potential supporters working in their own communities. This work is a uniquely valuable resource for lawyers, social policymakers and scholars. It is also a contribution to the historical challenge which Islamic societies confront in reforming personal and family law.

This is a uniquely comprehensive and up-to-date volume spanning nine regions and 38 Islamic countries around the world.

The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights

Established in 1969, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) is an intergovernmental organization the purpose of which is the strengthening of solidarity among Muslims. Headquartered in Jeddah, the OIC today consists of fifty seven states from the Middle East, Asia, Africa, and Latin America. The OIC's longevity and geographic reach, combined with its self-proclaimed role as the United Nations of the Muslim world, raise certain expectations as to its role in global human rights politics. However, to date, these hopes have been unfulfilled. The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights sets out to demonstrate the potential and shortcomings of the OIC and the obstacles on the paths it has navigated. Historically, the OIC has had a complicated relationship with the international human rights regime. Palestinian self-determination was an important catalyst for the founding of the OIC, but the OIC did not develop a comprehensive human rights approach in its first decades. In fact, human rights issues were rarely, if at all, mentioned at the organization's summits or annual conferences of foreign ministers. Instead, the OIC tended to focus on protecting Islamic holy sites and strengthening economic cooperation among member states. As other international and regional organizations expanded the international human rights system in the 1990s, the OIC began to pay greater attention to human rights, although not always in a manner that aligned with Western conceptions. This volume provides essential empirical and theoretical insights into OIC practices, contemporary challenges to human rights, intergovernmental organizations, and global Islam. Essays by some of the world's leading scholars examine the OIC's human rights activities at different levels—in the UN, the organization's own institutions, and at the member-state level—and assess different aspects of the OIC's approach, identifying priority areas of involvement and underlying conceptions of human rights. Contributors: Hirah Azhar, Mashood A. Baderin, Anthony Tirado Chase, Ioana Cismas, Moataz El Fegiery, Turan Kayaoglu, Martin Lestra, Ann Elizabeth Mayer, Mahmood Monshipouri, Marie Juul Petersen, Zeynep Şahin-Mencütek, Heiní Skorini, M. Evren Tok.

This volume provides essential empirical and theoretical insights into OIC practices, contemporary challenges to human rights, intergovernmental organizations, and global Islam.