Sebanyak 3001 item atau buku ditemukan

Teknik dan Aplikasi Produktivitas Hijau (Green Productivity) pada Agroindustri

Buku ini memperkenalkan konsep Produktivitas Hijau yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization sebagai guidance untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan industri di Asia. Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap suatu cara pandang Produktivitas Hijau dalam pengelolaan industri, dalam pengambilan keputusan dan aplikasinya dalam agroindustri. Aspek kajian diawali dengan pembahasan tentang konsep produktivitas secara umum sehingga bisa memandang produktivitas sebagai sebuah sistem

Panji Islam F.P, S.TP, Wibisono Adhi, S.TP ... Merujuk kepada konsep ekonomi, bahwa sumberdaya bersifat terbatas. ... tersebut telah dipergunakan dalam banyak konteks pada berbagai level, terutama dalam sistem ekonomi (Tangen 2005).

Dasar-Dasar Ilmu Politik: Teori dan Aplikasi

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. lmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan yaitu isu identitas, isu ekonomi dan isu tenaga kerja. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan yang berbeda dengan pilihan kita.

Untuk program aksi Hijrah dia membagi dalam beberapa bidang, bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta ajaran Islam yang lainnya. Dalam bagian tentang politik dia hanya menyebutkan Politik Islam ...

Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Abad 21

Penulisan buku ajar ini guna memenuhi kekurangan buku di UNIKA Santu Paulus Ruteng. Kebutuhan buku ajar maupun buku referensi bagi para dosen dan mahasiswa. Dengan munculnya berbagai fenomena pendidikan di abad 21, maka harus dijabarkan ke dalam konsep yang lebih sederhana dan dapat dirumuskan tingkat ketercapaiannya secara terukur. Ketercapaian tujuan pendidikan pada setiap jenjang juga harus dirumuskan dan dijabarkan secara rinci ke dalam materi ajar dengan menggunakan metodologi yang relevan agar keterkaitan antara tujuan dan cara pencapaiannya dapat tergambar jelas. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Abad 21 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Abad 21 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Bagian pertama, Birokrasi, terdapat sepuluh artikel yang dimulai dari tulisan Penulis di Harian Kompas yang mengkritisi lambannya respon dari perwakilan kita di Canberra, Ibu Kota Australia, terhadap penggeledahan warga negara Indonesia di Australia yang dilakukan oleh aparat keamanan setempat, sebagai respon terhadap peristiwa Bom Bali yang menewaskan beberapa warga negara Australia. Bagian kedua, Akuntabilitas dan Korupsi, terdiri dari sembilan artikel dimulai dari pentingnya peran akuntabilitas bagi kinerja organisasi pemerintah, disusul dengan tulisan mengenai akuntabilitas moral penyelenggara negara dan akuntabilitas politik anggota parlemen. Bagian ketiga, Kinerja, terdiri dari delapan artikel yang secara umum berisi pandangan Penulis tentang perlunya kinerja organisasi sektor publik dinilai tidak hanya dengan ukuran-ukuran objektif berbasis kuantitas seperti efisiensi dan efektifitas tetapi juga dengan ukuran-ukuran subjektif berbasis kualitas.

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Bagian pertama, Birokrasi, terdapat sepuluh artikel yang dimulai dari tulisan Penulis di Harian Kompas yang mengkritisi lambannya respon dari perwakilan kita ...

BIROKRASI akuntabilitas kinerja

(Sebuah Refleksi)

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara yang telah maju”. Satu lagi tulisan yang menarik disimak dalam buku ini, yaitu “Pensiun Dini” terutama jika kita kaitkan dengan Komisi percepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar yang pernah heboh. Topik ini menawarkan dilakukannya Anjab, analisis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputi kelembagaannya. Menurut penulis, hal ini perlu untuk mengetahui apakah eksistensi setiap institusi pemerintah masih perlu atau sudah saatnya dihapuskan. Kegiatan analisis ini akan menunjukkan pula bahwa institusi pemerintah sebenarnya bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak abadi. Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (public servants), jabatan itu bukanlah pekerjaan seumur hidup (lifetime employment), karena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat limitative, selamanya. Keberadaannya sesuai hasil analisis fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah kegiatan atau layanan publik (public services) yang selama ini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil analisa ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus dihapuskan (abolished).

Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang ...

Mengembangkan Kompetensi Etis di Lingkungan Kita

Etika memang bukan “barang mahal”. Namun, ketika kita tidak memiliki etika, maka seberapa pun tinggi pendidikan atau jabatan, kita seperti bukan apa-apa. Tidak perlu melihat jauh-jauh, bagaimana dengan kondisi keluarga kita. Apakah kita sudah memberi contoh yang baik kepada anak-anak? Sekadar memperoleh gambaran sederhana, cobalah menjawab jujur pernyataan-pernyataan berikut. Dalam seminggu ini, saya tidak pernah datang terlambat; saya selalu sabar mengantre; saya tidak menggunakan ponsel saat menghadiri rapat; tidak juga merokok di tempat yang dilarang; saya tidak bergosip. Inti dari persoalan-persoalan bangsa saat ini adalah kecenderungan bahwa kita “tidak” memahami dan tidak mengindahkan etika yang berlaku. Dengan kata lain, perilaku kita yang mau menang sendiri, bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan, bahkan mengabaikan moralitas. Sehingga kita begitu akrab dengan yang namanya korupsi, kekerasan, pelecehan, ataupun perselingkuhan. Buku ini memberikan pandangan terhadap bagaimana mengimplementasikan Revolusi Mental dalam keseharian, yakni dengan mengembangkan Kompetensi Etis. Dikaji dari berbagai aspek dan sudut pandang, melalui pendekatan ilmu komunikasi. Lengkap dengan indikator pengukurannya. Pembaca diharapkan tidak saja mampu memahami, mengukur dan mengasah kompetensi etisnya, tetapi juga mengkritisi perilaku yang bertentangan dengan etika. Sasaran buku ini adalah para orang tua, pendidik, dan kaum muda yang ingin memiliki nilai tambah, unggul dalam persaingan, kehidupan keluarga yang berkualitas serta menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik.

Khususnya sektor Teknologi Informasi, di mana program televisi dari berbagai negara, internet, inovasi aneka gadget dan smartphone banyak memberi kemudahan akses informasi pada manusia di mana pun mereka berada.

Menggagas keterbukaan informasi publik

upaya kolektif berantas korupsi

Legal analysis on the needs and establishment of public information transparency in Indonesia.

Legal analysis of the need for and establishment of public information transparency in Indonesia.

Menegakkan Undang-Undang Penyiaran

hukum penyiaran : judicial review, 7 peraturan pemerintah, PP nomor 11, 12,13, 49, 50, 51, 52 tahun 2005

Judicial review on enforcement of broadcasting law in Indonesia.

Judicial review on enforcement of broadcasting law in Indonesia.

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang penyiaran

Undang-Undang nomor 32 tahun 2002

Analysis and evaluation on Indonesian law concerning broadcasting.

Analysis and evaluation on Indonesian law concerning broadcasting.