| 008627 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Buku ini membahas tentang konsep, teori, dan implementasi dari pemasaran holistik di era 4.0. Pemasaran merupakan ujung tombak dalam suatu perusahaan. Konsep pemasaran holistik merupakan salah satu strategi pemasaran yang disusun atau dibuat dengan menggunakan keseluruhan unsur bisnis dalam sebuah perusahaan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena pemasaran di era 4.0 menggabungkan sentuhan kepada konsumen secara manusiawi melalui kecanggihan teknologi dengan mengkombinasikan interaksi online dan offline yang terjadi antara penjual dan konsumen.
C. Kinerja Pemasaran: Studi E-Commerce Melesat jauhnya perkembangan teknologi informasi, internet dalam genggaman, meratanya pengetahuan dan penggunaan teknologi seolah membuat dunia terasa tidak lagi memiliki batasan.
Buku ini sesuai dijadikan panduan untuk pengurus kualiti mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti kepada organisasi mereka. Secara khususnya buku ini mengandungi perbahasan tentang teori dan amalan sistem pengurusan kualiti pada masa kini yang meliputi Konsep Asas Kualiti, Definisi Kualiti, Budaya Kualiti, Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti dan Program Anugerah Kualiti serta Sistem Pengurusan Kualiti. Kekuatan buku ini terletak pada perbincangan secara terperinci klausa atau elemen utama ISO 9001 dari perspektif Islam mengenai klausa tanggungjawab pengurusan, pengurusan sumber, penghasilan produk dan pengukuran, analisis dan penambahbaikan. Akhir sekali, buku ini mengemukakan satu ringkasan garis panduan untuk kegunaan organisasi bagi mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti dari perspektif Islam berasaskan MS ISO 9001.
Kajian kepuasan pelanggan mesti merangkumi juga kajian persepsi pelanggan tentang sejauh mana organisasi melaksanakan tuntutan Syariah dalam operasi organisasi. (ii) Subklausa 8.2.2 Audit Dalaman berikut diberi: – Cadangan Islam yang ...
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Aplikasi”. Buku ini telah kami susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam pembuatan buku ini. Terlepas dari semua itu, kami tentunya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat ataupun kaidah penulisan. Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima segala saran serta kritik dari para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki buku ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ... (economic growth) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun.
Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. lmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan yaitu isu identitas, isu ekonomi dan isu tenaga kerja. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan yang berbeda dengan pilihan kita.
Untuk program aksi Hijrah dia membagi dalam beberapa bidang, bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta ajaran Islam yang lainnya. Dalam bagian tentang politik dia hanya menyebutkan Politik Islam ...
Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai manajemen biaya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi semua pembaca. Ide penulisan buku ini berasal dari para praktisi dan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Hasil pemikiran penulis, dituangkan dalam bentuk book chapter yang diberi judul Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi). Sistematika penyusunan buku ini terdiri dari tiga belas bab yang menyajikan pembahasan mengenai seluk-beluk manajemen biaya.
Lima tahap pada pengambilan keputusan strategis untuk kecepatan dan efisiensi pada industri mode, yaitu: 1. Menentukan isu-isu strategis yang mengitari masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif. 3.
Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.
Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?
Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun 2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten. Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian. Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.
Penyajiannya, diawali dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen ...
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia.
... Economics an Islamic Perspective ) . Kami juga telah menerbitkan tiga karyanya , yaitu Sistem Moneter Islam ( Toward a Just Monetary System ) ... Islam — vii - konvensional dan menggantikannya dengan ekonomi syariah yang tepat - guna.
