Sebanyak 1421 item atau buku ditemukan

Kuliah Akhlak Tasawuf

Mata kuliah Akhlak Tasawuf termasuk Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang ditawarkan kepada seluruh mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama RI, baik negeri maupun swasta. Buku ini merupakan buku wajib bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kulliah akhlak tasawuf. Pembahasan bidang akhlak, meliputi akhlak, etika, moral, dan susila; pendidikan akhlak muslim; akidah dasar muslim; akidah dasar pembinaan akhlak muslim; salat; pendidikan, pelatihan, dan pengembangan akhlak muslim; akhlak individu dan akhlak sosial; dan tanggung jawab dalam Islam. Adapun pembahasan bidang tasawuf, meliputi tasawuf akar dan asal; pembagian tasawuf; integrasi tasawuf dan syariat; tazkiyat al-nafs: upaya penyucian jiwa; maqamat dan ahwal dalam tasawuf; tarekat dalam tasawuf. Pembahasan akhlak dan tasawuf dalam buku ini diawali dengan pembahasan tentang tiga jangkar ajaran Islam guna menjelaskan kedudukan tasawuf di dalamnya.

Mata kuliah Akhlak Tasawuf termasuk Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang ditawarkan kepada seluruh mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama RI, baik negeri maupun swasta.

Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik

Teori dan Implementasi

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bacaan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik dalam paradigma administrasi publik. Tujuan lainnya adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami konsep-konsep responsivitas dan akuntabiltas sektor publik. Buku ini juga berupaya menjembatani pemahaman konsep responsivitas dan konsep akuntabilitas publik dengan dunia praktik khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga pada dasarnya buku ini pembahasanya lebih fokus pada beberapa konsep yang berkembang di sektor publik terkait responsivitas dan akuntabilitas. Materi pembahasan buku ini terdiri atas 11 (sepuluh) bab. Dalam buku ini digambarkan dan diuraikan contoh kasus pada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan bagaimana kondisi nyata tingkat responsivitas dan akuntabilitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada publik. Mengapa daerah Gorontalo menjadi objek yang diteliti karena Provinsi Gorontalo merupakan salah provinsi baru pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yang tingkat pertumbuhan ekonominya yaitu 6,74% sedangkan Provinsi Sulawesi Utara yaitu 6,32%. Untuk rata-rata nasional, pertumbuhan Provinsi Gorontalo berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,1%. Namun hasil penilaian lembaga formal seperti Kementerian PAN-RB justru tingkat akuntabilitasnya rendah. Kondisi ini merupakan sebuah anomali dalam pembangunan yang mengusung demokrasi. Realitas dari anomali ini harus bisa terpecahkan di dalam sebuah strategi dan arah kebijakan yang tepat bagi setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bacaan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik dalam paradigma administrasi publik.

Komunikasi Antar Budaya: Orientasi Budaya Individu dalam Organisasi

Buku digital ini berjudul "Komunikasi Antar Budaya: Orientasi Budaya Individu dalam Organisasi", merupakan tulisan yang berisi tentang "Komunikasi Budaya" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan komunikasi dan budaya yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

... Integrasi faktor-faktor budaya dalam plot dua dimensi itu menjelaskan kompleksitas efek pemahaman budaya terhadap perilaku. Selanjutnya, bukti empiris tentang dampak dimensi budaya mungkin berbeda dari keyakinan atau stereotip umum yang ...

Proceedings of IAC 2020 in Budapest

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning International Academic Conference on Management, Economics and Marketing International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning International Academic Conference on Management, Economics and Marketing International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science

Ekonomi Politik Industri Halal di Indonesia

“Buku ini amat menarik. Layak jadi referensi, apalagi untuk wakil rakyat dalam menyusun regulasi pengembangan industri halal di berbagai sektor.” Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. “Islamisasi pemikiran diperlukan dalam segala hal, termasuk di bidang politik dan ekonomi. Buku ini mengajak kita untuk memahami pentingnya aplikasi dari “The Golden Triangle: Iman, Ilmu, dan Amal.” A.M. Saefuddin, Guru Besar Bidang Ekonomi Politik/Menteri Negara Pangan dan Holtikultura 1998-1999 “Secara ekonomi politik industri halal di Indonesia telah menjadi komoditas penting serta punya prospek yang cerah baik di tingkat nasional maupun global. Yang diperlukan adalah menguatkan struktur mikro dan makro supaya melindungi kemaslahatan orang banyak, bukan kepentingan sekelompok orang". Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Bidang Ekonomi Politik, Universitas Paramadina. “Buku ini mengkaji satu bidang yang jarang dibahas yakni afirmasi politik pada industri halal dari sisi Al-Qur’an demikian juga applikasinya di Indonesia. Buku ini wajib dibaca oleh setiap insan yang berminat dengan keuangan syariah, halal food, halal tourism, halal pharmacy, halal media, dan halal life style.” Muhammad Syafii Antonio, Guru Besar Ekonomi Islam/Praktisi Keuangan Syariah & Industri Halal “Politik dalam ekonomi termasuk pariwisata halal yang dibahas dalam buku ini perlu mendapatkan perhatian. Banyak peluang yang dapat digali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia namun perlu kebijakan politik yang tepat.” Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2020-2024/Penasihat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) 2023-2026. “Perempuan yang peduli dengan dunia politik tidak banyak. Buku ini adalah karya dari seorang perempuan yang bukan hanya menguraikan kata-kata politik tapi menggabungkannya dengan Al-Qur’an dan ekonomi Islam.” Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, 2019-2024/Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2019-2023

Buku ini mengajak kita untuk memahami pentingnya aplikasi dari “The Golden Triangle: Iman, Ilmu, dan Amal.” A.M. Saefuddin, Guru Besar Bidang Ekonomi Politik/Menteri Negara Pangan dan Holtikultura 1998-1999 “Secara ekonomi politik ...

Citizenship in Indonesia

Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi

Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikkan kewarganegaraan dalam keseharian. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka yakini? Berfokus pada kewarganegaraan adalah suatu perubahan dari menyalahkan atau memuji kaum elite untuk semua hal yang terjadi di negara ini. Pada kenyataannya, jika demokrasi berjalan dengan baik, maka hal itu terjadi karena warga negara-lah yang membuatnya berhasil. Sebaliknya, jika demokrasi memburuk, hal itu bisa terjadi warga negara tidak berbuat cukup untuk memprotes keegoisan para elite. Kami meyakini bahwa kewarganegaraan adalah cara yang bermanfaat untuk membahas tentang politik Indonesia pasca tahun 1998. Kewarganegaraan menyangkut cara-cara warga negara berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara. Perlu dikaji secara empiris, tetapi pada sisi yang lain juga membuat kita berpikir tentang cita-cita bersama. Buku ini memperkenalkan suatu konsep kewarganegaraan yang disesuaikan, tanpa muatan asosiasi dunia Barat, untuk diterapkan di Indonesia. Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik. Kewarganegaraan relevan dengan serangkaian topik hangat - mulai dari hak atas tanah, layanan kesehatan bersubsidi, seks pranikah, hingga peran syariah dan keberadaan LGBT. Kami percaya bahwa gagasan tentang kewarganegaraan dapat menghasilkan energi baru untuk menangani ketidaksetaraan yang semakin meluas di Indonesia

Buku Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi disusun berdasarkan tiga fitur kewarganegaraan, yaitu hak, identitas sosial, dan keikutsertaan politik.

Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme

Buku ini berbicara tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak – komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi. Dalam sebuah buku pendek, kiranya lebih baik memusatkan perhatian pada isme-isme yang membentuk nasib dunia daripada membicarakan secara terperinci sejumlah besar isme-isme penting lainnya, tapi tidak menentukan dalam perjuangan merebut pikiran umat manusia. Isme-isme yang kurang penting ini, apakah bersifat filosofis, politis, sosial maupun ekonomis, oleh karena itu dalam buku ini hanya disinggung sepanjang ada hubungannya dengan keempat isme yang besar. Dasar-dasar psikologis dari sistem totaliter dan demokrasi mendapat sorotan khusus dari dekat, karena adalah sukar untuk memahami kedua sistem apabila kita tidak mengerti sifat-sifat kepribadian dan alasan-alasan kejiwaan yang jadi daya tarik bagi masing-masing sistem itu.

Buku ini berbicara tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak – komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi.

Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...

Adjudicating Family Law in Muslim Courts

While there are many books on Islamic family law, the literature on its enforcement is scarce. This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab. It thereby aids the understanding of shari'a law in practice in a number of different cultural and political settings. It shows how the existence of differing views of what shari'a is, as well as the presence of a vast body of legal material which judges can refer to, make it possible for courts to interpret Islamic law in creative and innovative ways.

This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab.

Women and Muslim Family Laws in Arab States

A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy

A number of Arab states have recently either codified Muslim family law for the first time, or have issued amendments or new laws which significantly impact the statutory rights of women as wives, mothers and daughters. In Women and Muslim Family Laws in Arab States Lynn Welchman examines women's rights in Muslim family laws in Arab states across the Middle East while also surveying the public debates surrounding the issues. The author considers these new laws alongside older statutes to comment on the patterns and dynamics of change both in the texts of the laws, and in the processes through by which they are drafted and issued. She draws on original legal texts and explanatory statements as well as on extensive secondary literature particular to certain states for an insight into practice, and on; interventions by women's rights organizations and other parties to the debate in the press and in advocacy materials. The discussions are set in the contemporary global context that 'internationalises' the domestic and regional debates.The book considers laws in states from the Gulf to North Africa in regard to their approaches to issues of codification processes and issues of and of registration, capacity and guardianship in marriage, polygyny, the marital relationship, divorce and child custody. -- Publisher description.

... Islamic law and the challenges of modernity , ( Walnut Creek , 2004 ) pp.183-211 . - ' Modernizing Muslim family law : the case of Egypt ' , 37 Vanderbilt Journal of Transnational Law ( 2004 ) , 1043 . ' Modern family law , 1800 ...