Sebanyak 38305 item atau buku ditemukan

Kebijakan Pendidikan

: Reformasi, Komponen, dan Isu

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan mengalami reformasi dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan sosial masyarakat. Adapun tujuan reformasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secra efektif dan efisien.

berita online maupun cetak, dan komentar dari para pengguna layanan pendidikan terkait mutu pendidikan nasional. Respons atas tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam ...

Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan

Buku ini memuat pengertian dan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, inovasi serta perubahan dalam pendidikan, analisis kebijakan di berbagai tingkat pendidikan, pendekatan dan model analisis kebijakan pendidikan, permasalahan pendidikan dan pembelajaran di berbagai tingkatan, pendidikan dan kebijakan politik; pendidikan abad 21, serta kekurangan dan kelebihan pendekatan dan model analisis kebijakan dan permasalahan pendidikan hingga contoh kasus sebuah kebijakan pendidikan mulai dari pembentukan, praktik hingga penanganan masalah.

Buku ini memuat pengertian dan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, inovasi serta perubahan dalam pendidikan, analisis kebijakan di berbagai tingkat pendidikan, pendekatan dan model analisis kebijakan pendidikan, permasalahan ...

Pengambilan Keputusan & Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah suatu yang bersifat teoritis sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Tindakan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada teoritis dapat mengurangi keilmiahan sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yang tidak disertai dengan pengambilan keputusan sulit akan menemukan wujudnya. Pengambilan keputusan merupkan hal yang sangat urgen bagi setiap orang, terutama bagi para piminan atau manajer. Ekstensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Seorang pimpinan atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang relevan. Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam secara substantif tidak terlalu jauh berbeda dengan teori-teori kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada. Hanya saja kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Pendidikan Islam lebih mengacu kepada prinsip – prinsip yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.

Misalnya mengenai fungsi dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan. Dalam pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, ...

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Buku ini berisi tentang Dua Badan Pelayanan pendidikan, Strategi Komunikasi dan implementasi kebijakan pendidikan, Perencanaan Pendidikan dan strategi komunikasi pendidikan, serta Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi komunikasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan ...

Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah: 1911-1942

Semangat Muhammadiyah untuk mencerahkan semesta sejatinya sejalan dengan mimpi besar sang pendiri, KH Ahmad Dahlan. Hal ini dapat dilihat melalui pidato iftitah yang disampaikan M. Junus Anies dalam “Congres (Muktamar) Muhammadiyah Seperempat Abad” yang berlangsung tanggal 21-26 Juli 1936 di Betawi (Jakarta). M. Junus Anies sebagai Sekretaris Hoofdbestuur (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah saat itu mengutip mimpi besar sang pendiri yang menginginkan persyarikatan ke depannya mampu menjadi “Bapa Doenia”, dan ‘Aisyiyah sebagai “Iboe Doenia”. Dalam bahasa saat ini, KH Ahmad Dahlan ingin Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dapat menjadi ikon gerakan Islam berkemajuan yang berpengaruh di dunia. Upaya untuk mewujudkan mimpi besar tersebut tentu saja tidak mudah. Jalan berliku yang terkadang curam, licin, dan mendaki terus dilewati Muhammadiyah. Kontak langsung para tokoh Muhammadiyah dengan umat Islam di luar negeri juga tidak hanya dapat disaksikan pada saat sekarang. M. Junus Anies dalam pidatonya juga menyebut bahwa intensitas komunikasi tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan umat Islam di luar negeri telah semakin menguat setelah KH Ahmad Dahlan wafat (23 Februari 1923). Komunikasi tersebut membuahkan hasil yang cukup gemilang, khususnya pada rentang tahun 1927 hingga 1929. Pada rentang tersebut, banyak umat muslim di beberapa negara yang mengajukan diri untuk bergabung dan mendirikan Muhamadiyah di daerahnya masing-masing. Di antara umat muslim itu, sebagaimana dikemukakan oleh M. Junus Anies, berasal dari Kaapstad (sekarang Ibukota Afrika Selatan), Siam (sekarang Thailand) dan Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, Selangor, serta Kelang. Niat baik umat muslim itu hanya saja belum dapat dipenuhi, sebab Muhammadiyah saat itu masih fokus menyelesaikan masalah-masalah “di dalam negeri”. Selain masih fokus untuk menyelesaikan urusan internal organisasi, Muhammadiyah saat itu juga sedang berupaya manyadarkan dan memajukan masyarakat agar terlepas dari jeratan penjajah. Penggalan pidato M. Junus Anies di atas merupakan bagian dari narasi yang telah disajikan dalam buku berjudul Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah: 1911-1942 ini.

Sistem pendidikan modern yang telah didesain dan dikembangkan Kiai Dahlan (selanjutnya dikenal dengan pendidikan Muhammadiyah)45 pada saat itu berada di antara dua arus besar pendidikan yang berkembang: pendidikan Islam tradisional yang ...

Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Para penulis mencoba untuk menganalisis secara kritis terkait dengan kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan merupakan pondasi dalam mengembangkan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjadi agen pembangunan di masa depan. Kebijakan pendidikan turut diterapkan pada lembaga pendidikan Islam dengan harapan mampu beradaptasi dengan keilmuan dan pengetahuan modern. lembaga pendidikan Islam memerlukan pemikiran, wawasan dan unsur kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan tentang bagaimana nasib pendidikan Islam dimasa yang akan datang.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; PROBLEM DAN SOLUSINYA UNTUK MEMAHAMI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Buku Analisis Kebijakan Pendidikan; Problem dan Solusinya untuk Memahami Kebijakan Pendidikan di Indonesia ini yang ditulis oleh DR. H. Masduki Duryat, M.Pd.I. untuk menambah khazanah teoretik atas dinamika yang terjadi dalam proses, formulasi dan implementasi kebijakan Pendidikan di Indonesia. Kita mengetahui betul bahwa munculnya kebijakan—termasuk di bidang Pendidikan—yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merespon sekaligus mengeliminir dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan ekspektasinya yang sedemikian tinggi. Ironisnya, alih-alih akan bisa menjadikan sebuah solusi malah terkadang memunculkan masalah baru. Sehingga beberapa persoalan di bidang pendidikan kadang tidak terselesaikan secara maksimal. Buku ini juga memberikan ilustrasi bahwa kebijakan Pendidikan—masuk kategori kebijakan public—pasti akan terjadi tarik-menarik kepentingan, dengan segala sikap pro dan kontranya. Apalagi dunia Pendidikan merupakan entitas yang menarik banyak pihak, laksana ‘gadis cantik’ di tengah komunitas pemuda lajang. Banyak pihak yang memiliki kepentingan seperti pemerintah, politisi, pengusaha, pegiat sosial, aktivis, ulama, tokoh masyarakat, orang tua siswa, pendidik dan stakeholder lainnya. Buku ini disajikan agar dapat dijadikan landasan sekaligus menambah wawasan dalam melakukan analisis di bidang Pendidikan. Dengan kata lain, buku ini layak untuk dijadikan bahan rujukan untuk menambah wawasan para penentu kebijakan, pelaku kebijakan, analis dan akademisi untuk semakin meningkatkan mutu dan daya saing luaran Pendidikan kita dan dalam sekali tarikan nafas tujuan Pendidikan kita dapat diraih.

Buku Analisis Kebijakan Pendidikan; Problem dan Solusinya untuk Memahami Kebijakan Pendidikan di Indonesia ini yang ditulis oleh DR. H. Masduki Duryat, M.Pd.I. untuk menambah khazanah teoretik atas dinamika yang terjadi dalam proses, ...

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Pendidikan dengan berbagai keputusan politik yang sudah dilegitimasikan oleh DPR RI merupakan human investment yang hendaknya mampu menghasilkan perancang perubahan (change designers) dan pendorong perubahan (change pusers) yang berjiwa entrepreneur dan inovator. Dalam proses modernisasi menuju masyarakat teknologi. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, melalui pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. Dengan demikian perlu adanya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di antaranya seperti: pemerataan pendidikan, daya serap dunia kerja, mutu lulusan, akuntabilitas dan pencitraan publik, khususnya dalam menghadapi tuntutan global dengan merevitalisasi pendidikan sebagai human investment. Melalui Pendidikan diharapkan akan lahir SDM-SDM yang berkualitas, berkarakter, kompeten dan berdaya saing tinggi baik di level nasional, regional maupun internasional. Untuk itulah buku Analisis Kebijakan Pendidikan ini disajikan untuk menjadi landasan, rujukan dan sekaligus menambah wawasan bagi para pemangku kebijakan, khususnya di bidang Pendidikan.

Pendidikan dengan berbagai keputusan politik yang sudah dilegitimasikan oleh DPR RI merupakan human investment yang hendaknya mampu menghasilkan perancang perubahan (change designers) dan pendorong perubahan (change pusers) yang berjiwa ...

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Tulisan pada buku ini merupakan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pendidikan, khususnya pada masa pandemi covid-19, yang dilakukan oleh tim sesuai dengan yag tertulis pada isi buku. Buku diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan pada khususnya.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Dikbud, 2003). Sistem pendidikan nasional harus mampu meningkatkan relevansi dan efisiensi ...

Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan dalam buku ini mengacu pada kondisi eksisiting, lingkungan eksternal dan internal pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah. Selain itu juga didasarkan pada peraturan-peraturan dan kebijakan pembangunan pendidikan yang ditetapkan dari pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Rumusan strategi dan alternatif kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh Provinsi-Provinsi lain yang ada di Indonesia. kami berharap buku ini dapat dijadikan refrensi bagi stakeholders yang tertarik melakukan pembangunan pendidikan, termasuk instansi oemerintah, praktisi pendidikan dan akademisi. akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Rumusan strategi dan alternatif kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh Provinsi-Provinsi lain yang ada di Indonesia. kami ...