Sebanyak 79 item atau buku ditemukan

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Kajian Teoritik dan Aplikatif

Pendidikan merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan suatu negara. Kebijakan pendidikan yang tepat dan terarah dapat membawa dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Namun, proses perumusan kebijakan pendidikan bukanlah tugas yang sederhana. Dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai konsep dasar, pendekatan, serta proses yang terlibat dalam perumusan hingga implementasi kebijakan pendidikan. Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan mahasiswa yang ingin mendalami dunia kebijakan pendidikan. Dalam buku ini, kami menyajikan berbagai bab yang mencakup: Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan: Memaparkan landasan teoritis dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kebijakan pendidikan. Pendekatan dan Proses dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan: Menguraikan berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam proses perumusan kebijakan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui. Konsep Analisis Kebijakan Pendidikan: Menjelaskan metode dan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan. Meneliti Hakekat Isu dan Masalah dalam Konteks Analisis Kebijakan Pendidikan: Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu dan masalah yang sering muncul dalam konteks kebijakan pendidikan. Implementasi Kebijakan Pendidikan: Membahas langkah-langkah dan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan efisien.

Pendidikan merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan suatu negara.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Teori & Praktek

Beberapa permasalahan pendidikan yang menonjol, di antaranya: 1) pendidikan telah kehilangan objektivitas, masih jauh dari realitas yang dihadapi peserta didik di masyarakatnya; 2) pendidikan belum mendewasakan peserta didik; 3) pendidikan tidak menumbuhkan pola berpikir kritis; 4) belum menghasilkan manusia terdidik, apalagi berakhlak; 5) pendidikan masih membelenggu; 6) belum mampu membangun individu belajar; 7) belum mampu menghasilkan kemandirian, dan 8) belum mampu memberdayakan dan membudayakan peserta didik (Djohar, 2013: 3). Pada tataran praktis, masih terdapat penyelenggaraan pendidikan “bergaya bank” (banking education) dengan ciri yang sangat “verbalism” yakni konsep mengajar merupakan pemindahan pengetahuan kepada hafalan, bukan mendorong siswa belajar untuk belajar (learn to learn). Pendidikan belum berdialog atau berhadapan dengan masalah (problem possing education) yaitu upaya meletakkan pendidikan pada kerangka dasar untuk melibatkan anak didik dalam problematisasi yang dihadapi terus menerus akan situasi eksistensial mereka (Yunus, 2004). Untuk memecahkan berbagai masalah dan menghadapi tantangan dunia pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan. Terkait dengan itu, tulisan ini akan menyoroti dua kebijakan penting pemerintah Indonesia, yaitu inovasi bidang kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru. Hal ini didasarkan pada dua asumsi: Pertama, keberhasilan untuk mencapai kemajuan tergantung pada keberhasilan mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya, ini ditentukan oleh Standar kompetensi Lulusan (SKL) yang terkabarkan dalam kurikulum. Kedua, kunci keberhasilan meningkatkan kualitas pendidikan tergantung pada keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab

Beberapa permasalahan pendidikan yang menonjol, di antaranya: 1) pendidikan telah kehilangan objektivitas, masih jauh dari realitas yang dihadapi peserta didik di masyarakatnya; 2) pendidikan belum mendewasakan peserta didik; 3) pendidikan ...

ANALISIS PEDAGOGIS TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA 4.0

Buku ini berisi tetang kumpulan tulisan beberapa penulis yang merupakan mahasiswa program studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu untuk memenuhi tugas akhir menganalisis pedagogik terhadap kebijakan pendidikan di era 4.0 dalam mata kuliah Wawasan Pedagogik Dan Ilmu Pendidikan. Dan kemudian disatukan atau dimonumentalkan menjadi sebuah buku.

Buku ini berisi tetang kumpulan tulisan beberapa penulis yang merupakan mahasiswa program studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu untuk memenuhi tugas akhir menganalisis pedagogik terhadap ...

Kebijakan Pendidikan

Pengantar kebijakan pendidikan, konsep dasar dan isu-isu pendidikan, evaluasi kebijakan, kebijakan pendidikan islam, kebijakan pendidikan inklusi, kebijakan wajib belajar, kebijakan program sekolah gratis.

Pengantar kebijakan pendidikan, konsep dasar dan isu-isu pendidikan, evaluasi kebijakan, kebijakan pendidikan islam, kebijakan pendidikan inklusi, kebijakan wajib belajar, kebijakan program sekolah gratis.

TELAAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN "Analisis Pendidikan Era Pandemi Covid-19"

Diandra Kreatif

Buku ini merupakan kumpulan telaah penulis terhadap berbagai fenomena dunia pendidikan tanah air, khususnya yang terjadi saat pandemi Covid-19. Telaah tersebut dibagi dalam lima bab yang memiliki fokus berbeda dengan jumlah subbab bahasan yang berbeda pula. Bab I menyoroti posisi guru dalam kebijakan negara; bab II berisi telaah mengenai PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh); bab III mengenai PTM (Pembelajaran Tatap Muka); bab IV berfokus pada isu literasi dan teknologi—yang tentu saja terkait penerapannya di dunia pendidikan; dan bab V (bab terakhir) adalah sudut pandang kritis Jejen Musfah terhadap tiga isu di dunia pendidikan, yaitu “Putus Sekolah”, “Nasib Siswa di Tengah Pandemi”, dan “Gotong Royong Melawan Virus Corona”. Buku ini bisa menjadi contoh yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mempelajari praktik analisis kebijakan pendidikan, baik melalui penulisan opini maupun makalah. Selain itu, berbagai telaah yang dihadirkan merupakan sarana bagi para mahasiswa dan dosen untuk memahami kebijakan pendidikan pemerintah dari kacamata seorang analis kebijakan pendidikan di luar pemerintah. Dalam cakupan yang lebih luas, praktisi dan pemerhati pendidikan juga perlu membaca buku ini sebagai panduan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran yang ideal, serta bagaimana melakukan analisis atas fenomena pendidikan dan kebijakan dari sudut pandang akademisi.

Bab I menyoroti posisi guru dalam kebijakan negara; bab II berisi telaah mengenai PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh); bab III mengenai PTM (Pembelajaran Tatap Muka); bab IV berfokus pada isu literasi dan teknologi—yang tentu saja terkait ...

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Hand Out Mata Kuliah Kebijkan Pendidikan

Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap anggota masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama. Perjalanan kehidupan manusia yang dimulai dari adanya Adam Hawa sampai kini berjumlah lebih dari 2 milyar merupakan sejarah panjang yang telah melahirkan berbagai ”hasil budaya”yang salah satunya adalah adanya prinsip-prinsip yang dipahami sebagai suatu disiplin untuk mengadministrasikan keberadaan organisasi dan permasalahan-permasalahannya dengan segala kearifan dan kebijaksanaan (policies). Pada mulanya, Kebijakan lahir karena ingin memberi aktiftas-aktifitas yang bermakna bagi masyarakat untuk tetap dapat mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerusnya. Namun seiring dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan tuntutan yang melahirkan berbagai permalahan dan dengan berkembangnya kajian-kajian keilmuan administrasi dan kebijakan. Kebijakan menjadi suatu keputusan-keputusan sebagai ketetapan yang mengikat warganegara dan ditunjukan untuk memecahkan masalah-masalah pelik, ‟sering terjadi‟dan bersifat umum. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi pendahulunya ke generasi penerusnya agar tetap terpelihara, terjaga dan terkembangkan. Untuk itu, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran yang diemban pemerintah sebagai penguasa. Hal ini disebabkan karena kompleksitas penyelenggaraan, substansi dan keberlanjutan (sustainability) pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan penguasa/pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terintgrasi dan berkualitas. Di samping itu, masyarakat memiliki keterbatasan sedangkan pemerintah memiliki kekuatan (power) dan kewenangan (authority) yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan diharapkan menjadi solusi terbaik.

Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan ...

Kebijakan Pendidikan

: Reformasi, Komponen, dan Isu

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan mengalami reformasi dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan sosial masyarakat. Adapun tujuan reformasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secra efektif dan efisien.

berita online maupun cetak, dan komentar dari para pengguna layanan pendidikan terkait mutu pendidikan nasional. Respons atas tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam ...

Pengambilan Keputusan & Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah suatu yang bersifat teoritis sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Tindakan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada teoritis dapat mengurangi keilmiahan sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yang tidak disertai dengan pengambilan keputusan sulit akan menemukan wujudnya. Pengambilan keputusan merupkan hal yang sangat urgen bagi setiap orang, terutama bagi para piminan atau manajer. Ekstensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Seorang pimpinan atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang relevan. Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam secara substantif tidak terlalu jauh berbeda dengan teori-teori kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada. Hanya saja kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Pendidikan Islam lebih mengacu kepada prinsip – prinsip yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.

Misalnya mengenai fungsi dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan. Dalam pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, ...

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Buku ini berisi tentang Dua Badan Pelayanan pendidikan, Strategi Komunikasi dan implementasi kebijakan pendidikan, Perencanaan Pendidikan dan strategi komunikasi pendidikan, serta Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi komunikasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan ...