Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Konsep Negara Hukum, Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara, Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Mandiri, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan ...
On constitutional law in Indonesia.
On constitutional law in Indonesia.
The 2021 Annual Supplement, like prior Supplements, includes excerpts from recent scholarship and from important new decisions of the Supreme Court. With the departure of Justice Ruth Bader Ginsburg and the appointment of Justice Amy Coney Barrett, this was an especially interesting Term, and several of the new decisions that are covered in the Annual Supplement are listed below. New to the 2021 Supplement: Uzuegbunam v. Preczewski – standing California v. Texas – ACA challenge on federalism grounds Collins v. Mnuchin – Separation of Powers challenge to FHFA Cedar Point Nursery v. Hassid – Takings Clause Mahanoy Area School District v. B.H. – off-site school speech Americans for Prosperity v. Rodriguez – campaign disclosures Tandon v. Newsom – religious liberty Fulton v. City of Philadelphia – religious liberty
The 2021 Annual Supplement, like prior Supplements, includes excerpts from recent scholarship and from important new decisions of the Supreme Court.
Buku PERANCANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ini memberikan pengenalan tentang organisasi dan keragamannya, diikuti dengan keragaman perilaku kelompok kerja tim hingga bagaimana memperkuat hubungan industrial. Secara tuntas juga menyajikan strategi multi-bisnis dan organisasi, konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan politik yang sangat mungkin berpengaruh terhadap pengelolaan organisasi. Buku ini juga menyajikan struktur organisasi sebagai bentuk alur komunikasi dan secara khusus tentang perancangan organisasi. Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Perancangan, Ruang Lingkup dan Keragaman Organisasi Bab 2 Perilaku Kelompok, Kerja Tim, dan Komunikasi Bab 3 Hubungan Industrial Bab 4 Strategi Multibisnis dan Organisasi Bab 5 Kepemimpinan, Kekuasaan, dan Politik Bab 6 Struktur Organisasi Bab 7 Lingkungan dan Perancangan Organisasi Bab 8 Risiko Proses Bisnis Bab 9 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Bab 10 Analisis Pekerjaan Bab 11 Pendidikan, Pelatihan, dan Manajemen Karir Bab 12 Penilaian Kinerja Bab 13 Kompensasi Mahasiswa dituntut untuk belajar merancang organisasi, sebagai persiapan dalam memasuki organisasi bisnis. Buku ini merupakan modal penting sebagai referensi pengetahuan dan pengalaman, sehingga terkumpul semangat untuk mendesain organisasi dan mengintegrasikan sumber daya yang tersedia. Selain itu, mahasiswa akan terbiasa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menghasilkan ide, dan berani serta cekatan dalam mengambil keputusan, terutama di saat menganalisis situasi dan merumuskan rancangan organisasi.
98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama sudah diratifikasi dan di Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional, yaitu masing-masing dengan KEPPRES No. 80 th. 1998, dan UU No. 18 th. 1956.
Pada umumnya, setiap orang pasti tahu pengertian fungsi Bank adalah tempat menabung, menyimpan uang atau harta benda penting, serta tempat dimana kita dapat meminjam sejumlah uang dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka Istilah Lembaga keuangan diartikan sebagai perusahaan yang berkombinasi dengan berbagai sumber daya ekonomi (resources) seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen (managerial skill) dalam memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan UU RI NO. 10 Tahun 1998: Bank adalah Badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Lembaga Keuangan non-BANK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/I97 yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Oleh Maka dari itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang Lembaga keuangan, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang Lembaga keuangan.
Sedangkan Lembaga Keuangan non-BANK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/I97 yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan ...
... support nation - wide coalition building to advocate for pro - poor reforms at Federal level and influence policy makers . 3 . Other Strategies to be employed 1 . Review , adopt and maintain macro - economic policies and development ...
On Economics system from Islamic perspective in Indonesia.
On Economics system from Islamic perspective in Indonesia.
Buku digital ini berjudul "Globalisasi Hukum", merupakan tulisan yang berisi tentang "ilmu hukum dan politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Globalisasi Hukum", merupakan tulisan yang berisi tentang "ilmu hukum dan politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
