Sebanyak 40 item atau buku ditemukan

Bertumpu pada Kata, Merengkuh Cakrawala: Jejak Pustaka

Sehimpun Artikel Guru SMP Muhammadiyah 1 Gamping

Buku yang berada di tangan pembaca sekalian ini merupakan sekumpulan catatan kreatif dari para pendidik yang dengan serius dan suntuk memilih ide serta gagasan, lantas mengupayakannya menjadi sekumpulan tulisan

Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat di Nusantara, khususnya sejak permulaan hidup bernegara adalah serba majemuk: bersifat multietnik, multiagama, dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang ...

Collaborative governance : Suatu konsep penguatan kelembagaan dalam dunia investasi

Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan. Konsep tata kelola pemerintah ini menyatukan berbagai stakeholder bersama forum beserta lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam buku ini kami melakukan studi analisis yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dengan tujuan menguraikan konsep umum dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance). Dalam melakukan melakukan studi meta-analisis ini kami mengadopsi konsep yang disebut dengan '‗pendekatan berturut-turut‖ dengan menggunakan sampel dari literatur Internasional untuk mengembangkan bahasa umum dalam menganalisa tata kelola pemerintahan kolaboratif secara berurutan serta menguji konsep ini terhadap studi kasus tambahan dengan upaya dalam menyempurnakan dan mengelaborasi sebuah konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) ketika kami menganalisa studi kasus dalam dunia investasi Berbicara tentang investasi maka yang terlintas dibenak kita yaitu suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal sehingga entitas yang paling terlibat tentu saja sektor swasta karena topik utama dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) tidak bisa vi terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep rekan kerja (partnership). Salah satu perwujudan konkret dari Collaborative Governance pada saat ini adalah adanya konsep Public Private Partnership. Konsep partnership atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum dan bukan hal yang tabu lagi dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelengaraan pelayanan publik. Berbeda dengan masa lampau, dalam hal penyediaan infrastrukturdan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini sektor swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) mesti ikut terlibat dalam penyelengaraan pelayanan publik. Meskipun kontemporer ini Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mungkin memiliki pengelolaan yang modis karakter konsep yang kurang rapi dalam membahas bagaimana pemerintah berkolaborasi mencerminkan konsep ini meluap terhadap banyak eksperimen lokal namun sayangnya seringkali hal itu sebagai reaksi terhadap kegagalan konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif hadir sebagai tanggapan atas kegagalan implementasiyang mengalir dengan biaya tinggi dan politisasi atas regulasi konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Konsep ini telah dikembangkan sebagai bentuk alternatif untuk kepentingan kelompok yang pluralis dan kegagalan mengelola akuntabilitas (terutama karena kewenangan para ahli banyak ditolak). Buku ini juga akan membahas Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif sebagai suatu konsep penguatan kelembagaan yang mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk berkolaborasi dimana hal yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif disini merupakan desain kelembagaan dari para pemangku vii kepentingan. Akses kepada proses kolaboratif itu sendiri mungkin terletak pada masalah desainnya yang paling mendasar. Siapa yang seharusnya termasuk didalam proses kolaboratif? Tidak mengherankan jika menemukan bahwa tulisan tentang ukuran Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Kami juga menemukan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mensyaratkan dimasukkannya perusahaan swasta dan kewenangan organisasi publik itu secara tradisional telah dikembangkan menjadi upaya sebuah model pemerintahan konvensional. Konsep ini berbasis inklusi yang luas dimana tidak hanya merupakan refleksi dari semangat kolaborasi yang terbuka serta menjadikan pemerintahan yang kooperatif. Hal ini adalah inti dari proses legitimasi berdasarkan (1) kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berunding dengan entitas yang lain tentang hasil kebijakan dan (2) klaim bahwa hasil kebijakan mewakili konsensus yang berbasis luas. Dalam buku ini kami mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) sebagai proses yang 'berorientasi konsensus sekalipun menunjukkan bahwa konsensus pada dasarnya tidak selalu tercapai. Masalahnya di sini adalah apakah semua keputusan kolaboratif yang harus dikembangkan secara formal membutuhkan konsensus. Dalam kolaborasi yang para ahli pelajari konsensus dilihat sebagai mempromosikan representasi sudut pandang individu dan mendorong lebih banyak kerja sama. Namun, aturan konsensus sering dikritik karena mengakibatkan hasil denominator paling umum. Akan tetapi konsep ini juga dapat memungkinkan pemerintah mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan meskipun dimungkinkan bagi proses kolaboratif untuk memulai dengan viii konsensus yang prosedural dan kemudian kembali ke prosedur lain dalam kasus kebuntuan yang lainnya. Oleh karena itu buku ini akan membahas bagaimana strategi dalam menguatkan kelembagaan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks organisasi banyak diskusi yang berkembang yang menekankan pendekatan multipihak (multistakeholder) serta berbasis pada masyarakat (civil society). Organisasi masyarakat atau organisasi lokal lainnya perlu mendapat perhatian lebih. Entitas semacam ini biasanya lebih berfungsi memecahkan masalah-masalah sosial sehingga memudahkan pemerintah dalam memetakan masalah yang ada di tengah masyarakat dengan berkolaborasi dengan entitas tersebut. Dengan demikian penguatan kelembagaan perlu menekankan pada penguatan organisasi di tingkat lokal pula. Proses pembangunan di masa lalu lebih memperhatikan penguatan kelembagaan di lapisan atas. Biaya, tenaga dan perhatian pada penguatan organisasi pemerintah sangat besar. Kekuatan utamanya biasanya dipegang oleh sektor swasta (private sector) dengan kemampuan mereka dalam menguasai segala dimensi dan unsur modal kelembagaan yang diperlukan. Dari permasalahan dan perdebatan teori diatas maka penyusun mengambil judul buku yaitu: Collaborative Governance (Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi).

Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan.

Evaluasi Pada Pembelajaran Era Society 5.0

Buku ini merupakan refleksi dari berbagai pemikiran oleh para praktisi pendidikan, akademisi dan peneliti yang bekecimpung di dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang begitu dinamis menuntut kita agar selalu meng-upgrade skill dan wawasan terhadap perubahan yang terjadi. Demikian halnya dalam dalam pembelajaran, berawal dari kegiatan input, proses, dan outputnya harus di desain sedemikian rupa agar menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gambaran umum tentang evaluasi pembelajaran dan bagaimana melakukan evaluasi di era society 5.0 merupakan isi yang dibahas dalam buku ini. Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan atau pembanding dalam melakukan dan menyusun evaluasi pada pembelajaran era society 5.0.

Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis, sedangkan mengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran di antara strategistrategi pembelajaran yang lain ...

MODEL ASUHAN KEPERAWATAN COVID 19 BERDASARKAN TEORI BETTY NEUMAN (APLIKASI PADA KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KEPERAWATAN JIWA)

Pasien yang terpapar Covid-19 sering merasakan gejala dari berat sampai ringan, dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun emosional. Buku ini bertujuan memberikan panduan asuhan keperawatan yang diintegrasikan dengan teori model Betty Neuman yang dapat membantu memberikan kemudahan dalam pentalakasanaan pasien Covid-19.

Pasien yang terpapar Covid-19 sering merasakan gejala dari berat sampai ringan, dan hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun emosional.

Media Kiblat Baru Politik Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan perubahan besar dalam masyarakat. Hampir seluruh aspek kegiatan manusia baik pribadi maupun umum, selalu berhubungan dengan komunikasi massa. Manfaat kecanggihan teknologi yang semakin pesat membuat kita harus menyesuaikan diri jika tidak, tentu kita akan tertinggal dalam mudahnya mengakses berbagai hal terutama informasi atau sekedar hiburan. Media menjadi bagian terpenting karena pengaruhnya dalam kehidupan, baik itu sosial budaya, ekonomi bahkan politik. Kehidupan manusia yang erat kaitannya dengan media berpengaruh dalam perubahan sikap maupun pola pikir dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Kebebasan berpendapat, menyampaikan komentar dan mengkritik menjadikan media sebagai tempat berkumpulnya seluruh umat manusia secara tidak langsung. Terutama ketika menjelang Pemilu, media menjadi sasaran empuk untuk membranding diri, adu gagasan serta kemampuan untuk menarik hati masyarakat. Berbagai kepentingan politik mulai menjajaki media agar mendapat alat dukungan paling berpengaruh di masyarakat. Buku berjudul “Media Kiblat Baru Politik Indonesia” ini terbagi menjadi empat bagian : Buzzer Politik dalam Pemilu, Kacamata Media Jelang Pemilu, Peran Media dalam Penentuan Suara, Pemilu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Ilmu Komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan perubahan besar dalam masyarakat.

KOMUNIKASI POLITIK : Demokrasi, Media Massa, dan Pemilihan Umum di Indonesia

Buku ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab pertama membahas tentang definisi Komunikasi Politik secara umum. Ditambah peran dan fungsi dari komunikasi politik itu sendiri. Proses alur komunikasi politik dijalankan, peran partisipan, saluran (channel) yang dipakai, sampai bagaimana pengaruh yang diakibatkan dari alur proses komunikasi politik itu dijalankan. Bab kedua membahas tentang Demokrasi yang dijalankan dan ditetapkan di Negara Indonesia. Mahasiswa akan di perkaya akan bahasan apa itu demokrasi normatif dan empirik, peran dan fungsinya seperti apa, faktor pendorong dan penghambat berdemokrasi, serta format yang terbaik buat Negara Indonesia.

Buku ini terdiri dari 5 (lima) Bab.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia merupakan sebuah kesatuan perihal bagaimana sub-subsistem dalam pemerintahan Indonesia seperti Lembaga eksekutif (presiden), legislatif (MPR/DPR/DPD), yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial) ditambah dengan komisi-komisi serta badan-badan penunjang pemerintah serta pemerintah daerah hingga desa, bekerja sama saling mengaitkan satu sama lain demi terwujudnya alur birokrasi maupun kebijakan yang berguna bagi sebesar-besarnya pencapaian cita-cita bangsa Indonesia. Buku ini kemudian mencoba menghadirkan secara sistematis dan komprehensif terkait pengertian sistem, penjelasan dalam bentuk pengantar tentang pemerintahan dan negara, hingga Lembaga-lembaga seperti apa yang menunjang konstelasi pemerintahan Indonesia baik sejak masa pemerintahan Soekarno, rezim orde baru, hingga masa reformasi. Buku ini diharapkan menjadi pengantar bagi para pembaca untuk mampu mengenali institusi-institusi ketatanegaraan yang menyokong sistem pemerintahan di Indonesia, agar kemudian pembaca dapat memaknai pemerintahan Indonesia sebagai suatu keniscayaan demi tercapainya efektivisme birokrasi dan alat pencapaian perjuangan sebagai amanat konstitusi.

Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai 10. instrumen untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang 18 D. Pengertian Negara.

Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia

Ibnu, dkk (2003:2) mengatakan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri atas fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang kemungkinan manusia dapat memahami fenomena dan pemecahan masalah yang dihadapi. Fakta merujuk pada kenyataan yang terjadi di lapangan atau di lingkungan. Konsep mengacu pada teori yang telah ada. Generalisasi maksudnya bisa digeneralisasi untuk yang lain atau bisa digunakan untuk yang lain. Ary, dkk (1982:44) mengatakan bahwa penelitian adalah cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat juga diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ilmiah di sini maksudnya telah teruji kebenarannya. Buku Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Ilmiah di sini maksudnya telah teruji kebenarannya. Buku Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Wajah Aceh dalam lintasan sejarah

Essays on Aceh history ; collection of papers.

Menurut kedua penulis ini banyak pedagang dari Pasai mengunjungi Melaka dan memperkenalkan pula sistim penempaan mata uang emas itu di Melaka.4 Peradaban Islam Samudra Pasai Diteruskan oleh Aceh Darussalam Pasai akhirnya diserap oleh ...

Statistika Pendidkan

Buku Statistika Pendidikan ini memberikan pemahaman metode penelitian tentang bagaimana menentukan dan memahami situasi atau fenomena atau data-data pendidikan, serta mampu menjelaskan dalam bentuk deskriptif maupun inferensia. Untuk mamaksimalkan pemahaman pembaca, maka buku ini dilengkapi dengan konsep, prinsip, prosedur, dan contoh-contoh yang variatif dalam dunia pendidikan. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan menambah referensi dan memperkaya khasanah keilmuan dalam Metode Statistika khususnya bidang pendidikan.

Buku Statistika Pendidikan ini memberikan pemahaman metode penelitian tentang bagaimana menentukan dan memahami situasi atau fenomena atau data-data pendidikan, serta mampu menjelaskan dalam bentuk deskriptif maupun inferensia.