Sebanyak 513 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN STRATEGIK (sebuah kajian dalam Pendidikan Islam)

Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya. Dengan karya-karya semacam ini, yang tergabung dalam sistem keilmuan program studi MPI, kita dapat berharap secara bertahap stigma terhadap LPI sebagai lembaga pendidikan “yang tahan hidup, banyak masalah, dan tidak maju” itu dapat kita atasi.

Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya.

UNDANG-UNDANG KEANTARIKSAAN

V I S I , F O R M U L A S I D A N T A N T A N G A N I M P L E M E N T A S I

Keberadaan suatu Undang-undang Keantariksaan yang visioner, komprehensif, berstandar internasional, sesuai dengan karakteristik serta mampu mengakomodasikan kepentingan nasional adalah merupakan suatu kebutuhan. Berkat kemajuan dan pencapaian manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan serta visi yang tepat dari Pemerintah, pada tahun 1976 Indonesia menjadi Negara Berkembang pertama yang memiliki dan mengoperasikan satelit untuk kepentingan sistem komunikasi domestik. Dengan kondisi geografi s dan demografi s yang khusus, Indonesia memiliki ketergantungan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya untuk mengakomodasikan kepentingan nasional. Upaya pemenuhan kepentingan nasional tersebut harus diwadahi oleh suatu Undang-Undang Keantariksaan yang memiliki visi yang jelas dan berorientasi ke masa depan, diformulasikan secara jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang.

Bidang Penyiaran Salah satu bentuk aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan adalah satelit siaran langsung (direct broadcasting satellite). Dengan pertimbangan tersebut dalam perumusan rancangan Undang-Undang ...

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Kajian Konsep, Kebijakan dan Implementasi

Masalah yang paling krusial dalam kebijakan adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan (policy content) dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan (policy context). Faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh kerena itu, fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan EMIS-PTKIS. Untuk menjelaskan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir analisis kebijakan publik terutama dari perspektif implementasinya (George Edward III). Dari perspektif ini, kebijakan EMIS di PTKIS, hanya akan dapat diimplementasikan, jika didukung oleh adanya komunikasi, sumberdaya, kesiapan, dan struktur birokrasi yang tepat dan memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Unit analisis penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 15 PTKIS di wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang dianggap mewakili keseluruhan wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi terkait masalah penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan EMIS kurang efektif, sehingga para pelaksana kebijakan menganggap bahwa; Peran komunikasi belum sepenuhnya tepat waktu, lengkap, relevan, dan komprehensif; Sumber daya, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan informasi belun bersinergi antara satu dengan yang lainnya, dalam membantu proses manajemen; disposisi belun mendukung, struktur birokrasi, belum mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, yang faktual, memberikan timbal balik yang positif terhadap pelayanan mutu terstandarisasi, serta menjadi media komunikasi efektif. Maka penelitian ini merekomendasikan kepada; Pimpinan PTKIS, diharapkan selalu pro aktif melakukan komunikasi internal dan ekternal, Para pelaksana EMIS, sejatinya selalu meningkatkan keahlian; Pemerintah, (Dijen Pendis/Kopertais), untuk merubah paradigma, pola fikir sumber daya manusia agar lebih professional, Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini, dapat dijadikan acuan untk penelitian selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan. Apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainya.

Masalah yang paling krusial dalam kebijakan adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan (policy content) dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan (policy context).

EKONOMI PEMBANGUNAN TEORI DAN APLIKASI

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Aplikasi”. Buku ini telah kami susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatan buku ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam pembuatan buku ini. Terlepas dari semua itu, kami tentunya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat ataupun kaidah penulisan. Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima segala saran serta kritik dari para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki buku ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, akhir kata kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ... (economic growth) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun.

Teknik dan Aplikasi Produktivitas Hijau (Green Productivity) pada Agroindustri

Buku ini memperkenalkan konsep Produktivitas Hijau yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization sebagai guidance untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan industri di Asia. Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap suatu cara pandang Produktivitas Hijau dalam pengelolaan industri, dalam pengambilan keputusan dan aplikasinya dalam agroindustri. Aspek kajian diawali dengan pembahasan tentang konsep produktivitas secara umum sehingga bisa memandang produktivitas sebagai sebuah sistem

Panji Islam F.P, S.TP, Wibisono Adhi, S.TP ... Merujuk kepada konsep ekonomi, bahwa sumberdaya bersifat terbatas. ... tersebut telah dipergunakan dalam banyak konteks pada berbagai level, terutama dalam sistem ekonomi (Tangen 2005).

KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

BUKU yang ada dihadapan pembaca merupakan kelanjutan dari buku saya yang terdahulu kepemerintahan yang baik melalui penerapan tata kelola dan keabsahan pemerintahan. Dalam buku yang kedua ini dengan mengambil judul kepemerintahan yang bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan diharapkan bisa memberikan gambaran seperti apa konsep kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dijalankan atau dilakukan. Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Kepemerintahan yang bertangggungjawab memberi batasan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan dasar tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Dalam hukum administrasi pemerintahan jelas disebutkan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dalam arti, bahwa semua perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya. Dalam buku kedua ini saya ingin memberikan penekanan pada tiga hal apabila kepemerintahan yang bertanggungjawab itu dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik dan benar yakni, berkenaan dengan seperti apa pemerintahan yang bertanggungjawab itu dilakukan. Untuk mengurai hal tersebut menurut saya perlu dilakukan pembenahan birokrasi pemerintahan melalui kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan, untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan itu sudah bertanggungjawab ataukah tidak maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintahan.

Dengan kata lain, kepemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar.

Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 7

Sistem Ekonomi Islam; Pasar Keuangan; Hukum Hadd Zina; Qadzf; Pencurian

Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal. Oleh karena itu, bukuini tidak hanya membahas fiqih sunnah atau membahas fiqih berasakan logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan karena mencakup materi fiqih dari semua madzhab disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli (Al-Quran, hadits, serta ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri yang otentik. Pembahasan dalam buku ini juga menekankan pada merode perbandingan di antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab, yaitu Imam Hanadi, Imam Maliki, Imam asy-Syafi’i, dan Imam Hambali. Ebook ini terdiri dari sepuluh jilid yang telah diterbitkan. Jilid tujuh menyajikan pembahasan sistem ekonomi Islam, pasar keuangan, hukum had zina, qadzf, dan pencurian. [Gema Insani]

Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal.

PENDIDIKAN PROFETIK

Aktualisasi & Internalisasi dalam Pembentukan Karakter

Pendidikan dan moral merupakan dua aspek yang memiliki relasi secara kausalitas. Ketika terjadi peningkatan kasus dekadensi moral, maka di sisi lain dapat dipastikan telah terjadi penurunan capaian kualitas dalam pendidikan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Kasus kriminalitas, pelanggaran hak asasi, kekerasan di kalangan pelajar hingga kasus pelecehan seksual sudah menjadi headline dalam beberapa media yang tidak ada habis- nya. Realitas semacam itu tentu memiliki gap kontradiktif dengan idealisme tentang tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, perlu kembali menengok ke belakang, di mana terdapat praktik pendidikan yang mencakup isi serta esensi pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan yang tidak hanya sekadar proses transfer of knowledge semata, namun juga memperhatikan penanaman nilai yang tentu akan menyentuh moral peserta didik secara langsung. Untuk itu, pendidikan profetik ini dinilai menjadi konsep solutif yang diharapkan mampu mengentaskan keadaan pendidikan yang saat ini sedang dibalut problematika kasus dekadensi moral. Mengapa buku ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi krisis moral pendidikan? Buku pendidikan profetik ini hadir sebagai gambaran proses pendidikan yang ideal. Dalam buku ini diulas keseluruhan komponen pendidikan serta ditambah dengan proses kepemimpinan dengan paradigma profetik. Di mana kualitas dijadikan sebagai acuan, bukan hanya sekedar omong kosong formalitas sebagaimana percontohan implementasi pendidikan pada umumnya. Selain itu, dalam buku ini juga diulas tuntas bagaimana pendidikan profetik dijadikan sebagai fondasi fundamental dalam membangun karakter peserta didik. Tidak hanya sekadar paparan teori, buku ini juga menyuguhkan best practice dalam implementasi pendidikan profetik sebagai fondasi fundamental dalam membangun karakter.

Buku pendidikan profetik ini hadir sebagai gambaran proses pendidikan yang ideal. Dalam buku ini diulas keseluruhan komponen pendidikan serta ditambah dengan proses kepemimpinan dengan paradigma profetik.