Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah menganugerahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku tentang “Pengembangan Karakter Berbasis Budaya Sekolah”. Buku ini disusun terinspirasi oleh pengalaman penulis selama bertugas sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang bertugas mendidik, memimpin sekolah dan membentuk karakter peserta didik di sekolah maupun dalam keluarga dan masyarakat. Buku Pengembangan Karakter Berbasis Budaya Sekolah ini diharapkan dapat memberikan kontibusi terkait pengembangan karakter peserta didik. Pengembangan Karakter Berbasis Budaya Sekolah pada dasarnya bertujuan mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Buku ini antara lain menjabarkan ruang lingkup pendidikan karakter, hakikat pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, pengembangan karakter siswa, membangun budaya sekolah, unsur budaya sekolah, karakteristik budaya sekolah, strategi pengembangan karakter, pendidikan peduli lingkungan, dan kemandirian sekolah dalam pengembangan karakter. Melalui pendidikan karakter akan menjadikan siswa sebagai sosok yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keimanan yang kuat sehingga melahirkan pribadi yang berbudi luhur, toleran terhadap sesama, memiliki motivasi juang dan mempu bekerja keras, berprestasi dan disiplin, sikap menghargai orang lain dan demokratis, bertanggungjawab, kreatif dan mandiri. Penulis mohon saran dan kritik yang membangun dan semoga buku ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengembangan karakter berbasis budaya lembaga pendidikan.
Buku Pengembangan Karakter Berbasis Budaya Sekolah ini diharapkan dapat memberikan kontibusi terkait pengembangan karakter peserta didik.
Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dank ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat meberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada giliranya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral. Penelitian dan penulisan buku hasil riset ini menggunakan paradigma konstruktif. Menurut Thomas S. Kun,[1] paradigma ilmiah adalah contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersama-memberikan model yang darinya timbul tradisi penelitian ilmiah khusus yang koheran. Paradigma adalah cara kita memahami kehidupan, seperti air bagi ikan. Paradigma menjelaskan kehidupan ini kepada kita dan memudahkan kita untuk mengira-ngira perilakunya. Dalam pemahaman yang lain menegaskan bahwa paradigma adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Pengertian paradigma juga dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.[2] Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam mengembangkan suatu paradigma khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi:[3] Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai kontek spesifik yang dinilai relevan pelaku sosial. Epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Metodologis, terutama pendekatan reflective/dialectical menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas diteliti melalui metode-metode kualitatif.
Bahkan lebih dari itu, salah satu persyaratan anggota DPRGR yang untuk dapat diangkat semua anggta DPR harus menyetujui Undang-Undang Dasar, dan Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia ...
Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi. Buku ditangan pembaca ini merupakan hasil gagasan dari mahasiswa kandidat Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021. Buku ini memuat kajian tentang (1) pengembangan kebijakan pendidikan, metode dan strategi pengembangan kebijakan pendidikan, (2) Dimensi ekonomi, meliputi konsep, isu-isu ekonomi, dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif ekonomi, (3) Dimensi hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan regulasi, (4) Dimensi politik dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam prespektif politik, dan (5) Dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep perubahan sosial budaya, isu-isu sosial budaya dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial budaya. Buku ini layak dimiliki, dibaca, menjadi pegangan dan referensi utamanya bagi mahasiswa, guru, pengamat, peneliti, dosen, ilmuwan, pengambil kebijakan pendidikan, dan pihak yang konsen dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Selamat membaca..
Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi.
Arti Supervisi menurut asal usul atau etimologinya merupakan bentuk perkataan atau morfologi maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu atau semantik. Secara morfologis bahwa supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat dan masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilikan. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkrit dari supervisi pendidikan yaitu Meningkatkan mutu kinerja guru, Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik, Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana, Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Fungsi supervisi ini penting diketahui pengawas dan kepala sekolah. Fungsi-fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika oleh para supervisor dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut dalam melaksanakan tugas profesionalnya, diperkirakan para guru akan memperoleh bantuan dalam memecahkan berbagai kesulitannya dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Pendekatan sistem pendidikan dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau metode. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya. Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia jauh lebih mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global.
Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkrit dari supervisi pendidikan yaitu Meningkatkan mutu kinerja guru, Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik, Meningkatkan keefektifan dan ...
Buku ajar ini berisi materi utama: Konsep, Aliran dan Sejarah Koperasi; Pengertian dan Prinsip Koperasi; Organisasi dan Manajemen; Tujuan dan Fungsi Koperasi; Sisa Hasil Usaha; Pola Manajemen Koperasi; Jenis dan Bentuk Koperasi; Permodalan Koperasi; Evaluasi Keberhasilan Koperasi Di Lihat Dari Sisi Anggota; Evaluasi Keberhasilan Koperasi Di Lihat Dari Sisi Perusahaan; Peranan Koperasi; Pembangunan Koperasi. Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku Ajar Ekonomi Koperasi Latar Belakang Koperasi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Tulisan ini merupakan hasil renungan dan analisis dari berbagai isu yang hangat saat itu, dan isu yang diangkat beragam, mulai dari masalah terorisme, persoalan bangsa yang masih simpang siur (seperti kasus misteri Munir, Bank Century), politik, sampai pada isu bernuansakan ekonomi dan agama (seperti bulan Ramadhan dan pemberantasan terorisme, prospek suara partai Islam, wasiat Gus Dur, Muhammadiyah dan pemimpin yang amanah), serta isu di belahan dunia (seperti di balik politik nuklir Iran, Mesir pasca pemilu, dan Korut antara suksesi dan perang) turut mengisi isu global yang juga menjadi sorotan publik. Tiga tokoh nasional (SBY, HB X, dan Jokowi juga manjadi pembicaraan publik).
Mereka terdiri atas, Pertama; Aliansi Liberal terdiri atas Partai Bebas Mesir, Partai Sosial Demokrat Mesir, ... Aliansi Revolusi Berlanjut, yang merupakan aliansi elektoral aktivis Revolusi 25 Januari dan berbagai kelompok sosialis.
