Sebanyak 4565 item atau buku ditemukan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Hand Out Mata Kuliah Kebijkan Pendidikan

Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap anggota masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama. Perjalanan kehidupan manusia yang dimulai dari adanya Adam Hawa sampai kini berjumlah lebih dari 2 milyar merupakan sejarah panjang yang telah melahirkan berbagai ”hasil budaya”yang salah satunya adalah adanya prinsip-prinsip yang dipahami sebagai suatu disiplin untuk mengadministrasikan keberadaan organisasi dan permasalahan-permasalahannya dengan segala kearifan dan kebijaksanaan (policies). Pada mulanya, Kebijakan lahir karena ingin memberi aktiftas-aktifitas yang bermakna bagi masyarakat untuk tetap dapat mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerusnya. Namun seiring dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan tuntutan yang melahirkan berbagai permalahan dan dengan berkembangnya kajian-kajian keilmuan administrasi dan kebijakan. Kebijakan menjadi suatu keputusan-keputusan sebagai ketetapan yang mengikat warganegara dan ditunjukan untuk memecahkan masalah-masalah pelik, ‟sering terjadi‟dan bersifat umum. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi pendahulunya ke generasi penerusnya agar tetap terpelihara, terjaga dan terkembangkan. Untuk itu, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran yang diemban pemerintah sebagai penguasa. Hal ini disebabkan karena kompleksitas penyelenggaraan, substansi dan keberlanjutan (sustainability) pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan penguasa/pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terintgrasi dan berkualitas. Di samping itu, masyarakat memiliki keterbatasan sedangkan pemerintah memiliki kekuatan (power) dan kewenangan (authority) yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan diharapkan menjadi solusi terbaik.

Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan ...

Pengambilan Keputusan & Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah suatu yang bersifat teoritis sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Tindakan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada teoritis dapat mengurangi keilmiahan sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yang tidak disertai dengan pengambilan keputusan sulit akan menemukan wujudnya. Pengambilan keputusan merupkan hal yang sangat urgen bagi setiap orang, terutama bagi para piminan atau manajer. Ekstensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Seorang pimpinan atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang relevan. Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam secara substantif tidak terlalu jauh berbeda dengan teori-teori kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada. Hanya saja kebijakan dan pengambilan keputusan dalam Pendidikan Islam lebih mengacu kepada prinsip – prinsip yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.

Misalnya mengenai fungsi dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan. Dalam pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, ...

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Buku ini berisi tentang Dua Badan Pelayanan pendidikan, Strategi Komunikasi dan implementasi kebijakan pendidikan, Perencanaan Pendidikan dan strategi komunikasi pendidikan, serta Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan strategi komunikasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan ...

Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Para penulis mencoba untuk menganalisis secara kritis terkait dengan kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan merupakan pondasi dalam mengembangkan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjadi agen pembangunan di masa depan. Kebijakan pendidikan turut diterapkan pada lembaga pendidikan Islam dengan harapan mampu beradaptasi dengan keilmuan dan pengetahuan modern. lembaga pendidikan Islam memerlukan pemikiran, wawasan dan unsur kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan tentang bagaimana nasib pendidikan Islam dimasa yang akan datang.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; PROBLEM DAN SOLUSINYA UNTUK MEMAHAMI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Buku Analisis Kebijakan Pendidikan; Problem dan Solusinya untuk Memahami Kebijakan Pendidikan di Indonesia ini yang ditulis oleh DR. H. Masduki Duryat, M.Pd.I. untuk menambah khazanah teoretik atas dinamika yang terjadi dalam proses, formulasi dan implementasi kebijakan Pendidikan di Indonesia. Kita mengetahui betul bahwa munculnya kebijakan—termasuk di bidang Pendidikan—yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merespon sekaligus mengeliminir dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan ekspektasinya yang sedemikian tinggi. Ironisnya, alih-alih akan bisa menjadikan sebuah solusi malah terkadang memunculkan masalah baru. Sehingga beberapa persoalan di bidang pendidikan kadang tidak terselesaikan secara maksimal. Buku ini juga memberikan ilustrasi bahwa kebijakan Pendidikan—masuk kategori kebijakan public—pasti akan terjadi tarik-menarik kepentingan, dengan segala sikap pro dan kontranya. Apalagi dunia Pendidikan merupakan entitas yang menarik banyak pihak, laksana ‘gadis cantik’ di tengah komunitas pemuda lajang. Banyak pihak yang memiliki kepentingan seperti pemerintah, politisi, pengusaha, pegiat sosial, aktivis, ulama, tokoh masyarakat, orang tua siswa, pendidik dan stakeholder lainnya. Buku ini disajikan agar dapat dijadikan landasan sekaligus menambah wawasan dalam melakukan analisis di bidang Pendidikan. Dengan kata lain, buku ini layak untuk dijadikan bahan rujukan untuk menambah wawasan para penentu kebijakan, pelaku kebijakan, analis dan akademisi untuk semakin meningkatkan mutu dan daya saing luaran Pendidikan kita dan dalam sekali tarikan nafas tujuan Pendidikan kita dapat diraih.

Buku Analisis Kebijakan Pendidikan; Problem dan Solusinya untuk Memahami Kebijakan Pendidikan di Indonesia ini yang ditulis oleh DR. H. Masduki Duryat, M.Pd.I. untuk menambah khazanah teoretik atas dinamika yang terjadi dalam proses, ...

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Pendidikan dengan berbagai keputusan politik yang sudah dilegitimasikan oleh DPR RI merupakan human investment yang hendaknya mampu menghasilkan perancang perubahan (change designers) dan pendorong perubahan (change pusers) yang berjiwa entrepreneur dan inovator. Dalam proses modernisasi menuju masyarakat teknologi. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, melalui pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. Dengan demikian perlu adanya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di antaranya seperti: pemerataan pendidikan, daya serap dunia kerja, mutu lulusan, akuntabilitas dan pencitraan publik, khususnya dalam menghadapi tuntutan global dengan merevitalisasi pendidikan sebagai human investment. Melalui Pendidikan diharapkan akan lahir SDM-SDM yang berkualitas, berkarakter, kompeten dan berdaya saing tinggi baik di level nasional, regional maupun internasional. Untuk itulah buku Analisis Kebijakan Pendidikan ini disajikan untuk menjadi landasan, rujukan dan sekaligus menambah wawasan bagi para pemangku kebijakan, khususnya di bidang Pendidikan.

Pendidikan dengan berbagai keputusan politik yang sudah dilegitimasikan oleh DPR RI merupakan human investment yang hendaknya mampu menghasilkan perancang perubahan (change designers) dan pendorong perubahan (change pusers) yang berjiwa ...

Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan dalam buku ini mengacu pada kondisi eksisiting, lingkungan eksternal dan internal pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah. Selain itu juga didasarkan pada peraturan-peraturan dan kebijakan pembangunan pendidikan yang ditetapkan dari pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Rumusan strategi dan alternatif kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh Provinsi-Provinsi lain yang ada di Indonesia. kami berharap buku ini dapat dijadikan refrensi bagi stakeholders yang tertarik melakukan pembangunan pendidikan, termasuk instansi oemerintah, praktisi pendidikan dan akademisi. akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Rumusan strategi dan alternatif kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh Provinsi-Provinsi lain yang ada di Indonesia. kami ...

Kebijakan Pendidikan Sebelum dan Sesudah Tahun 1980

Negara mengalami perubahan kondisi secara evolutif akibat adanya perubahan sistem perekonomian dunia. Buku ini turut serta memperhatikan perjalanan ilmu - ilmu manajemen pendidikan, agar terampil menggerakan gagasan dalam bentuk tertulis, sehingga tidak hanya bergelora dalam benak saja. Buku ini memberi materi kebijakan pendidikan teori dan sejarahnya.

E. Sistim Pendidikan Australia Masa Kini 41 47 F. Kepustakaan BAB IV KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PERANCIS A. Sejarah Pendidikan Perancis 51 B. Konteks Pendidikan Nasional Peranci 52 C. Sistem Pendidikan Perancis 52 D. Pemerintahan Sosialis ...

Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pelaksanaan pembangunan, aspek lingkungan merupakan hal yang “istimewa” karena menyangkut faktor penentu sekaligus faktor pembantas dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan yang ditunjukkan dengan adanya keragaman kondisi lingkungan fisik dan budaya. Adanya keragaman tersebut mencerminkan bervariasinya potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mendukung berkembangnya berbagai sistem kehidupan. Keragaman potensi lingkungan dan berbagai sistem kehidupan yang berkembangnya di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan keistimewaan yang diharapkan mampu meningkatkan daya dukung pembangunan. Keistimewaan lingkungan juga ditunjukkan oleh keberadaan ekosistem yang unik dan khas karena merupakan perpaduan dari geosystem, biosystem, dan culturalsystem. Kondisi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat ditentukan oleh filosofi budaya dan kearifan lokal. Rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa menjadi filosofi dasar yang mendorong upaya harmonisasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kepedulian masyarakat Yogyakarta dalam menjaga lingkungan memunculkan berbagai kearifan lokal yang merupakan bentuk partisipasi masyakarat dalam upaya memanfaatkan sekaligus melestarikan sumberdaya lingkungan. Yogyakarta juga memiliki filosofi dan histori penataan ruang yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan.

Analisis komersial Analisis komersial yang penting dilakukan adalah analisis mengenai pemasaran. Pemasaran Dusun Ketingan sebagai objek wisata perdesaan yang menarik sangat penting dilakukan untuk menjaring wisatawan, baik wisatawan ...

Ekonomi Lingkungan

Buku ini terdiri dari enam bab yaitu pada bab pertama membahas mengenai limbah pelepah kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai produk ekonomi yang bernilai jual tinggi. Limbah pelepah kelapa sawit merupakan limbah yang ramah lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai produk ekonomis seperti tirai, piring makan dan lain sebagainya. Produk-produk ini dapat menjadi kontribusi bagi petani kelapa sawit. Pada bab kedua membahas mengenai pemberdayaan masyawakat. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat menciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Melalui pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat potensi sumberdaya alam dan membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek ekonomi. Bab ketiga membahas mengenai Usaha Kecil Menengah, dimana dengan adanya Usaha kecil menengah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan UKM dapat membantu para pengusaha dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi mereka dalam dunia bisnis, dan dapat menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Bab ke empat mengenai akuntansi lingkungan. Memahami Akuntansi lingkungan akan memudahkan kita dalam mengambil kebijakan memasukan biaya lingkungan kedalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Bab kelima membahas mengenai laporan keuangan UKM. Laporan keuangan UKM dibuat sebagai tolak ukur kesuksesan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM), baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, adalah kondisi finansialnya. Laporan keuangan ini berisikan laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Beberapa Jenis dan Contoh Laporan Keuangan Lainnya juga disajikan. Selain cara membuat laporan keuangan bagi UKM, didalam bab ini juga membahas mengenai SAK ETAP manfaat laporan keuangan UKM, fungsi dan sebagainya. Bab keenam membahas mengenai akuntansi social dan pendampingan pembuatan produk. Akuntansi sosial dikenal juga sebagai akuntansi sosial dan lingkungan, pelaporan sosial perusahaan, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan non-keuangan, atau akuntansi keberlanjutan. Dalam bab ini membahas tujuan akuntansi social, Pelaporan, pengungkapan akuntansi social, Dampak dan Tinjauan Akuntansi Sosial, Peran Akuntansi Sosial, seta praktik pengungkapan sosial (Social Disclosure) di Indonesia. Selalin itu didalam bab ini juga membahas mengenai pendampingan pembuatan produk.

ANALISIS PENERAPAN PEMASARAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL PADA USAHA MIKRO DI JAKARTA TIMUR. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. F, K. Ge. (1967). ANALISA PENERAPAN STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PADA ...