Sebanyak 1833 item atau buku ditemukan

Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi. Buku ini terdiri dari sembilan bab diantaranya membahas BAB I sejarah perpolitikan, konsep negara kesatuan, warga negara dan bentuk-bentuk ideologi. BAB II esensi dari politik hukum mulai dari sejarah lahirnya politik hukum, manfaat dan kegunaan politik hukum serta cakupan politik hukum itu sendiri. BAB III memahami secara jelas pengertian kebijakan, kebijaksanaan serta cara membuat perda. BAB IV memahami esensi yang mendasar dari penerapan Pemerintahan Daerah serta mengajak mahasiswa untuk memahami sistem pergantian kepala daerah yang tersandung tindak pidana. BAB V fungsi dan tugas partai politik. BAB VI penggunaan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kegunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penerapan otonomi daerah dan yang menyebabkan menjadi negara gagal. BAB VII Pengambil kebijakan atau pembawa suatu negara adalah seorang nahkoda dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya. BAB VIII roda pemerintahan atau kenegaraan baik dari perspektif hukum (undangUndang) maupun ekonomi. BAB IX membahas tentang ketatanegaraan.

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi.

PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pemerintahan daerah

kajian politik dan hukum

Analysis on laws regarding local government and decentralization in government in Indonesia enacted in 1945 to 2004.

Analysis on laws regarding local government and decentralization in government in Indonesia enacted in 1945 to 2004.

Penerapan Aplikasi Keseimbangan Manajemen Keuangan Berbasis Score Marginal Untuk Meningkatkan Kinerja Di PT PLN (Persero)

Penulisan buku ini bertujuan untuk memudahkan bagi pengguna dalam menggunakan model yang dihasilkan, model analisi ini dapat digunakan untuk menentukan target dalam memproyeksi perencanaan tahunan atau rencana jangka panjang perusahaan. Buku ini berisikan lima bab. Bab I berisikan informasi umum yang meliputi tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem, dan deskripsi dokumen. Bab II Berisi kebutuhan perangkat untuk menjalankan aplikasi. Bab III Berisi user manual aplikasi. Bab IV berisi analisi hasil realisasi keuangan dan Anggaran Perusahaan . Bab V penutup berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan serta implikasi.

Bab III Berisi user manual aplikasi. Bab IV berisi analisi hasil realisasi keuangan dan Anggaran Perusahaan . Bab V penutup berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan serta implikasi.

Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi

Dalam perkembangannya, desa mengalami sentuhan pembangunan mulai dari orde baru, orde reformasi sampai saat ini maka desa telah mengalami perubahan fisik dan perubahan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus karena adanya patologi pembangunan desa yang cukup mempengharui akselerasi pembangunan desa. Meskipun terjadi kondisi patologis, namun pembangunan masyarakat desa tetap dilaksanakan secara berkelanjutan karena melihat kondisi obyektif penduduk Indonesia masih dominan bertempat tinggal di pedesaan. Buku ini di susun dengan maksud untuk dijadikan bahan refrensi bagi Pemerintah desa dan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai periode pemerintahan, karena dalam pelaksanaanya disamping telah ada kemajuan yang dicapai namun masih ada pula hambatan yang dihadapi.

(2020) „Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah‟, ... Nugroho, L. and Chowdhury, S. L. K. (2015) „Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia ...

Regulasi bagi perkembangan perekonomian daerah dalam kerangka kebijakan fiskal nasional

On financial balance between central and local government as represented in laws and regulations after implementation of local government autonomy in Indonesia.

On financial balance between central and local government as represented in laws and regulations after implementation of local government autonomy in Indonesia.

Teori, konsep & kasus sihir tenung di Indonesia

Criminological and anthropological analysis on witchcraft, occultism and devils in Indonesia.

... Hukum Pidana Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Masalah
Teluh / Santet sebagai Instrumen Tidan Pidana dalam Perspektif Pembaharuan
Pidana Nasional , Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung , 1992 .

MEDIASI PENAL Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)

Buku ini adalah sebagian jalan yang dapat ditrmouh untuk penyelesaiain kasus KDRT. di dalamnya memiliki keputusan yang sangat dibutuhkN kedua belah pihak yang dilindungi oleh Undang-undang

Berdasarkan Juriprudensi Islam, Korban dapat dipulihkan haknya melalui
berbagai macam cara, para korban dapat mendesak penuntut umum agar
pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya. Dengan hal yang demikian,
korban dapat ...