Produk Multimedia pembelajaran merupakan bagian dari industri kreatif karena pengembangannya patutlah memperhatikan unsur-unsur kreatif, inovatif, dan efektif. Memperhatikan substansi konten tersebut, diperlukan upaya intensif dalam mempelajarinya. Buku ini ditulis untuk dapat memberikan pemahaman bagi pemula dalam memahami prinsip-prinsip dasar dan pengembangan multimedia pembelajaran.
Produk Multimedia pembelajaran merupakan bagian dari industri kreatif karena pengembangannya patutlah memperhatikan unsur-unsur kreatif, inovatif, dan efektif.
Event merupakan bagian dari suatu proyek yang memang diselenggarakan untuk kepentingan pihak tertentu dan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu dalam manajemen event tidak lepas dengan manajemen proyek. Tidak berbeda jauh dalam pelaksanaan suatu proyek pun terkadang membutuhkan pihak yang memanajemen ketika ada suatu acara yang dibuat dalam sebuah proyek, misalnya seperti peresmian gedung, syukuran selesainya sbeuah proyek maupun acara lainnya. Namun terlepas dari adanya suatu acara pada sebeuah proyek, dalam manajemen proyek pun tidak lepas dari keterbutuhannya pada manajemen event, seperti kebutuhan publikasi, dan kebutuhan sponsorship. Dengan demikian, sekalipun ada beberapa hal yang berbeda antara manajemen event dan proyek, tetapi ada beberapa hal yang saling terkait antara manajemen event dan proyek, salah satunya peran penting Event Organizer (EO) atau penyelenggara sebuah acara. Untuk itu buku ini membahas mengenai manajemen event dan manajemen proyek.
... management, antara lain : a. Event Organizer (EO); b. Production House (PH) atau Rumah produksi ; c. Communication; d. Agency / biro jasa; e. Panitia Pelaksana; event f. Organizing Committee; g. Dan lain sebagainya. Dalam arti sempit, 34.
Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya. Dengan karya-karya semacam ini, yang tergabung dalam sistem keilmuan program studi MPI, kita dapat berharap secara bertahap stigma terhadap LPI sebagai lembaga pendidikan “yang tahan hidup, banyak masalah, dan tidak maju” itu dapat kita atasi.
Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya.
Buku ini memotret salah satu dari sekian banyaknya persoalan hukum ketatanegaraan di republik ini. Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tentu saja hal ini mengguncang Hukum Tata Negara Indonesia. Sebab, Pasal 22 UUD 1945 menempatkan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada masa lalu undang-undang di Indonesia didominasi oleh lembaga eksekutif sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan pengesahannya tergantung pada Presiden. Kita mempunyai catatan tentang kasus Rancangan Undang-Undang Penyiaran ...
Dalam beberapa dekade terakhir, di dunia peradilan Indonesia muncul beberapa model gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses beracara dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang merupakan adopsi dari sistem hukum lain. Di antara model gugatan baru tersebut adalah Gugatan “Citizen Lawsuit‖ atau dalam terminologi hukum Indonesia saat ini diterjemahkan sebagai “Gugatan Warga Negara”. Kemudian timbullah pertanyaan terkait citizen lawsuit bahwa yang menjadi pokok objek gugatan dalam gugatan ini adalah mengenai sikap tindak pemerintah (Negara) dalam menjalankan urusan pemerintahan (bestuurzorg) yang mana semestinya hal ini merupakan ranah hukum publik. Lalu mengapa gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia diadili oleh hakim perdata? Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Citizen Lawsuit sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, karakteristik sengketa nya, serta wacana tinjauan mengenai kompetensi absolut mengadilinya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Penerapan sistem zonasi menyebabkan satuan pendidikan membatasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempuh calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju. Dengan demikian sebuah satuan pendidikan tidak memiliki kesempatan untuk menerima peserta didik baru dari luar zona yang ditentukan. Demikian pula sebaliknya warga masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sebagai tempat belajar putra/putrinya. Padahal undang-undang sistem pendidikan nasional memberikan jaminan kesamaan hak dalam keadilan untuk memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana bunyi pasal 4 (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
Penerapan sistem zonasi menyebabkan satuan pendidikan membatasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempuh calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju.
