Behaviour patterns and adat traditions of various communities in Indonesia.
... Law : Law as Logic , Justice and Social Control . A Study in Jurisprudence , Cambridge . TWINING , WILLIAM 1973 " Law and Anthropology , A Case Study in inter Dicip- linary Collaboration " , Law and Society Revieuw , University of ...
Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang berada di semester awal untuk mengenal dasar-dasar dan asas-asas hukum, para praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari pengantar hukum di Indonesia dengan segala bentuk Hukum Positif (Ius Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian substansi dalam buku ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 12 (dua belas) bab yang terdiri dari : pengantar hukum Indonesia (Bab 1), Sejarah Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sistem Hukum (Bab3), Penggolongan Hukum (bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara (Bab 8), Hukum Administrasi Negara (Bab 9), Hukum Dagang (Bab 10), Hukum Agraria (Bab 11), dan Hukum Internasional (Bab 12).
| 009051 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Uraian substansi dalam buku ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 12 (dua belas) bab yang terdiri dari : pengantar hukum Indonesia (Bab 1), Sejarah Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sistem Hukum ...
Lembaga pendidikan merupakan tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), pendidikan anti korupsi adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat sikap anti korupsi pada mahasiswa, baik sarjana maupun mahasiswa. Secara mental, bangsa Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal terjadinya tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah meremehkan kualitas, mencintai budaya instan, tidak yakin, tidak disiplin, dan sering melalaikan tanggung jawab. Sikap negatif seperti ini perlu dijauhkan dari pola pikir orang Indonesia karena pendidikan mereka di sekolah dan kampus sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwarisi dari kolonialisme. Memotong mental, tidak menghargai waktu, meremehkan kualitas, tidak yakin dan masih banyak lagi. Sementara itu, di sisi lain, dunia pendidikan yang seharusnya memperkuat budaya antikorupsi, semakin terasa tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan lebih mementingkan penguasaan pengetahuan itu sendiri daripada membiasakan diri dengan perilaku yang baik. Meskipun sekolah melaksanakan berbagai kegiatan serupa, hal tersebut dilakukan seolah-olah terpisah dari proses pembelajaran secara utuh. Oleh karena itu, sudah saatnya mengembalikan sekolah sebagai lokomotif untuk memperkuat budaya antikorupsi jangka panjang. Kita mulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dipimpin oleh satuan pendidikan.
Lembaga pendidikan merupakan tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.
Karya ini membahas mengenai pengambilan keputusan investasi dengan mempetimbangkan berbagai faktor eksternal dan faktor internal dan bagaimana cara menyusun, menilai, menganalisis resiko dan menghitung keuntungan dari portofolio tersebut. Harapannya pembaca khususnya mahasiswa mampu mengambilan keputusan investasi dengan mempetimbangkan berbagai faktor eksternal dan faktor internal dan menyusun, menilai, menganalisis resiko dan menghitung keuntungan dari portofolio investasi
Di Amerika Serikat, SPN ini dikenal dengan sebutan Treasury Bills (T-Bills). ➢ Obligasi negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di Amerika Serikat, obligasi negara ini dikenal dengan sebutan Treasury Bonds (T-Bonds) ...
The most fundamental questions of economics are often philosophical in nature, and philosophers have, since the very beginning of Western philosophy, asked many questions that current observers would identify as economic. The Routledge Handbook of Philosophy of Economics is an outstanding reference source for the key topics, problems, and debates at the intersection of philosophical and economic inquiry. It captures this field of countless exciting interconnections, affinities, and opportunities for cross-fertilization. Comprising 35 chapters by a diverse team of contributors from all over the globe, the Handbook is divided into eight sections: I. Rationality II. Cooperation and Interaction III. Methodology IV. Values V. Causality and Explanation VI. Experimentation and Simulation VII. Evidence VIII. Policy The volume is essential reading for students and researchers in economics and philosophy who are interested in exploring the interconnections between the two disciplines. It is also a valuable resource for those in related fields like political science, sociology, and the humanities.
Evidence VIII. Policy The volume is essential reading for students and researchers in economics and philosophy who are interested in exploring the interconnections between the two disciplines.
Originating from the International Network for Economic Method conference, hosted by the Erasmus Institute for Economics and Philosophy (EIPE) at the Erasmus University Rotterdam in 2013, this book chooses key themes that reflect on fascinating new developments in the philosophy of economics. Contributions discuss new avenues and debates in important and upcoming areas, such as the philosophy of economic policy making, decision theory, ethics, and new questions in economic methodology. The book offers an excellent insight into cutting edge research in these fields that are about to shape the future of the philosophy of economics. This book was originally published as a special issue of The Journal of Economic Methodology.
The book offers an excellent insight into cutting edge research in these fields that are about to shape the future of the philosophy of economics. This book was originally published as a special issue of The Journal of Economic Methodology.
Buku yang merupakan hasil penelitian ini mengungkap tujuan utama program literasi Al-Qur’an di Kota Ternate adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang religius dan berkarakter islami, yang menjadi suatu keniscayaan mengingat Ternate merupakan daerah kesultanan yang penduduknya mayoritas muslim. Pemimpin lokal meyakini bahwa upaya tersebut dapat diwujudkan melalui kesungguhan mempelajari ilmu agama yang dimulai sejak dini dengan mempelajari Al-Qur’an, yang pada praktiknya diselenggarakan dalam bentuk program baca tulis Al-Qur’an dan diniyah yang diterapkan di sekolah dasar. Menarik untuk disimak lebih lanjut bagaimana model kebijakan penguatan pendidikan agama Islam melalui pembelajaran Al-Qur’an yang didedahkan penulis dalam buku ini. Kemudian bagaimana visi dan inovasi kebijakan pemimpin lokal tersebut diimplementasikan di lapangan dan selanjutnya dievaluasi. Selamat membaca.
melakukan gerakan modernisasi lembaga pendidikan sekolah/madrasah yang diwujudkan dalam bentuk perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas dan profesionalitas ... Salah satu buktinya adalah tertera dalam naskah Undang Undang Dasar No.
Tujuan studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Aspek-aspek sasaran studi Islam yaitu aspek keagamaan dan aspek keilmuwan. Dari sisi pengertian studi islam secara sederhana adalah usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui, memahami dan membahas secara mendalam seluk beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran maupun praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah.
Tujuan studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.
