Sebanyak 3480 item atau buku ditemukan

Ekonomi Politik Monopoli

Monopoli dalam kompleksitas ekonomi Indonesia sesungguhnya sudah muncul sejak lama, jauh sebelum hadirnya bisnis ritel moderen. Monopoli menjadi praktik dalam berbagai bidang kehidupan bisnis di negeri ini. Praktik tersebut ada yang terjadi karena kemampuan pelaku memperbesar usahanya, tetapi ada pula yang terjadi karena pelaku bisnis berkolusi dengan negara.

kapitalis birokrat (bureaucratic capitalist), politisi yang beralih menjadi kapitalis ... Kelima, meskipun tidak sebesar kelompok kapitalis lainnya tetapi arena ekonomi politik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, turut diwarnai oleh ...

Teori Ekonomi Bagi Hasil

Kegagalan Self Regulating Ekonomi Kapitalis dan Konstruksi Teori Self Regulating Ekonomi Bagi Hasil Berdasarkan Tujuh Norma Dasar Ekonomi

Teori Ekonomi Bagi Hasil memberikan landasan teoritis bagi sebuah sistem ekonomi yang menerapkan bagi hasil antara pengusaha dan buruh sebagai pengganti dari upah buruh. Di dalam sistem Ekonomi Bagi Hasil, upah dihapus karena; membuat ekonomi menjadi tidak ‘self regulating‘ (wage rigidity keynes), mengandung resiko krisis yang tinggi, menciptakan konflik abadi laba-upah atau konflik abadi pengusaha-buruh, mewarisi hubungan perbudakan majikan-pelayan dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan manusia. Dari sudut pandang normatif Islam, upah perlu dihapus karena mengandung sifat prefixed seperti riba. Mengandung gharar karena adanya ruang eksploitasi (ghabn fahish) yang diciptakan oleh mekanisme konflik laba-upah. Tujuannya adalah mendorong terciptanya perekonomian bangsa-bangsa yang dilandasi oleh prinsip keadilan, kebebasan, kerjasama dan persamaan manusia (justice, freedom, synergic cooperation and equalitiy principles) serta tanpa eksploitasi, tanpa bunga, melalui sistem ekonomi bagi hasil, untuk kesejahteraan bersama yang lebih baik dan lebih stabil. Sistem Ekonomi Bagi Hasil adalah sistem ekonomi yang dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut menuju kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih baik di dalam iklim Sistem Ekonomi Bagi Hasil. Transparansi dan built-in control perusahaan Bagi Hasil dapat menghilangkan resiko negatif dari asymmetric information; moral hazard and adverse selection, yang mengancam pembiayaan mudharabah. Perusahaan dengan skema Bagi Hasil membuat resiko asymmetric information, biaya supervisi dan biaya monitoring di dalam pembiayaan mudharabah menjadi rendah. Dengan demikian sistem usaha Bagi Hasil mendukung perbankang syariah untuk meraih tujuan utamanya; ekonomi bebas riba dan bebas gharar.

Teori Ekonomi Bagi Hasil memberikan landasan teoritis bagi sebuah sistem ekonomi yang menerapkan bagi hasil antara pengusaha dan buruh sebagai pengganti dari upah buruh.

Sistem Pengendalian Internal

Buku ini terdiri dari beberapa bahasan yang cukup lengkap, mulai dari bahasan tentang peran pengendalian internal dalam bisnis, dilanjutkan pembahasan internal control dan risk management, hingga pembahasan tentang consulting oleh audit internal serta maturitas audit internal. Dengan bahasan yang lengkap tersebut, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Buku ini membahas: Bab 1 Bisnis dan Peran Pengendalian Internal Bab 2 Internal Control dan Risk Management Bab 3 Good Corporate Governance Bab 4 Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pengendalian Internal Bab 5 Ruang Lingkup Pengendalian Internal Bab 6 Perencanaan Pengendalian Internal Bab 7 Pelaksanaan, Hasil Kerja, dan Evaluasi Internal Bab 8 Keterampilan Auditor Bab 9 Bukti-Bukti Pemeriksaan Audit Bab 10 Audit Keuangan Bab 11 Audit SDM Bab 12 Audit Pengelolaan Rantai Pasokan Bab 13 Audit Pemasaran dan Penjualan Bab 14 Audit Teknologi Informasi Bab 15 Audit Tindak Kecurangan (Fraud Auditing) Bab 16 Pendeteksian dan Penanganan Fraud Bab 17 Audit Sektor Publik Bab 18 Konsulting Oleh Audit Internal Bab 19 Maturitas Audit Internal

Baehaqi, A. (2018) 'Audit Internla Lembaga Keuangan Syariah dalam Perpektif Al-Hisbah', Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 4(2), pp. 1–14. Banjaŕnahor, A. R. et al. (2021) Manajemen Komunikasi Pemasaran. Yayasan Kita Menulis.

Manajemen Hutan Sistem Redd+

Kekurangan buku referensi merupakan masalah yang belum terselesaikan dalam masyarakat kita. Kondisi ini tentunya menjadi faktor pembatas bagi upaya mencerdaskan bangsa dan negara dalam rangka mengejar ketertinggalan kualitas sumberdaya manusia nasional. Penulisan buku ini merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Buku ini dapat dibaca oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa yang seharusnya memiliki budaya baca yang tinggi dan menjadikan buku menjadi kebutuhan hidupnya, hingga masyarakat umum yang senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuannya. Penulisan buku yang berjudul “Manajemen Hutan Sistem REDD+” terinspirasi dari perkembangan pembangunan kehutanan yang dewasa ini dihadapkan pada masalah mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Pengetahuan tentang hutan dan pemanasan global/perubahan iklim merupakan kebutuhan kita oleh karena hal tersebut yaitu mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim telah menjadi kebijakan global dan menjadi tanggung jawab kita, masyarakat dunia secara bersama-sama. Masyarakat Indonesia, pemilik hutan tropis terbesar kedua di dunia seharusnya menyadari dan memahami dengan baik bagaimana pentingnya peranan hutan dalam kebijakan mitigasi tersebut. Hutan kita merupakan ekosistem dan sumber daya alam yang di satu sisi dapat sebagai agen emiter dan di sisi lain dapat sebagai sequester. Oleh karena itu dibutuhkan suatu manajemen sehingga dapat optimal dalam pemanfaatannya. Buku Manajemen Hutan Sistem REDD+ tersusun atas lima bab yang dimulai dengan uraian tentang Hutan dan Perubahan Iklim dan diakhiri dengan Eknomi REDD+. Ulasan bab-bab di antara bab awal dan bab akhir berhubungan dengan Potensi dan Perkembangan Karbon Hutan, Mulit-Manfaat REDD+, dan Tingkat Emisi Rujukan. Secara keseluruhan ulasan buku tersebut akan mengantarkan pembaca kepada suatu pemahaman dan sikap tentang betapa pentingnya hutan dalam mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global, sekaligus memberikan wawasan akan peluang baru tentang bisnis kehutanan yaitu perdagangan karbon. Ulasan tentang perkembangan perundingan di tingkat internasional tentang perubahan iklim dan pemanasan global oleh negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa- Bangsa, permasalahan teknis adaptasi manajemen hutan konvensional kedalam manajemen hutan sistem REDD+, berbagai manfaat dan peluang yang ditimbulkan oleh implementasi REDD+, serta ulasan tentang kredit karbon dan perdagangannya merupakan totalitas informasi yang terurai dengan menggunakan bahasa ilmiah populer sehingga mudah dipahami oleh pembaca ketika membacanya dalam berbagai situasi.

Sementara pendekatan dengan melihat skenario ke masa depan merupakan sebuah permodelan emisi masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dan kendala emisi yang terjadi pada tata guna lahan.

SIA Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan buku SIA – Sistem Informasi Akuntansi ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang SIA – Sistem Informasi Akuntansi. Semoga buku ini bisa memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat di negeri tercinta ini khususnya bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam bidang pembelajaran SIA – Sistem Informasi Akuntansi

Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan akuntansi kepada para pemilik modal, kapitalis atau pemilik perusahaan. Karena jika potensi laba itu akan terrealisasi nantinya maka akan dinikmati pemilik modal yang terus bertahan. 7.

Pengelolaan Destinasi Wisata yang Bekelanjutan dengan Sistem Indikator Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,namun memerlukan pariwisata yang berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara bijaksana. Tujuan studi ini untuk memberikan panduan tentang pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan Gunung Tidar di Kota Magelang ditinjau dari Manajemen destinasi, Nilai Ekonomi, Dampak Sosial dan Budaya serta Dampak Lingkungan dan menganalisa tatalaksana sistem yang sederhana dan mudah diimplementasikan untuk memantau dan mengelola keberlanjutan pariwisata di tempat destinasi dalam bagian Manajemen Destinasi, Nilai Ekonomi, Dampak Sosial dan Budaya, Dampak Lingkungan. Obyek dan lokasi penelitian ini adalah kawasan wisata Gunung Tidar Kota Magelang dengan metode penelitian mixed methode, alat analisis menggunakan Sistem Indikator Pariwisata mengadopsi model yang digunakan sektor Pariwisata di Uni Eropa. Sumber data primer berasal dari Pengelola Wisata Gunung Tidar, sedangkan sumber sekunder berasal dari stakeholder terkait yang melengkapi penelitian ini, berupa kajian-kajian sebelumnya dan dokumen. Besaran jumlah yang diperoleh dari empat bagian tersebut terlihat bahwa dalam bagian pengelolaan tujuan/destinasi berkelanjutan sudah dilakukan secara menyeluruh dilihat dari hasilnya sebesar 100%, dalam bagian nilai ekonomi masih diperlukan upaya untuk penguatan dan peningkatan yang ditunjukan dari hasil pengukuran sebesar 83%, bagian dampak sosial dan budaya memiliki nilai yang lebih baik dari bagian nilai ekonomi mengingat letak kawasan wisata Gunung Tidar sedangkan dalam bagian dampak lingkungan masih diperlukan usaha yang lebih keras karena hasil asumsi pengukuran menunjukkan nilai terendah dibandingkan dengan bagian yang lain, sebesar 77%. Di samping itu dalam dihasilkan pula pengukuran tipe indikator inti sebesar 85% dan indikator pilihan/pendukung 83% yang sejalan dengan pengukuran empat bagian. Kata kunci : obyek wisata, sistem indikator pariwisata, pariwisata berkelanjutan.

(Tobergte and Curtis, 2013) Perubahan di sektor pariwisata dan perhotelan padat karya di negara-negara kapitalis maju dan, berkembang di tempat lain, di mana bekerja di ujung bawah pasar tenaga kerja sering ditandai oleh upah rendah, ...

Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara sedang Berkembang

Buku ini membahasan tentang pelbagai topik yang aktual seperti problem-problem: globalisasi; kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan; industrialisasi, pertanian dan informalisasi ekonomi; korupsi, inefisiensi dan kebocoran; utang luar negeri; dan kerusakan lingkungan. Topik-topik tersebut dibahas secara empiris-historis dan dianalisis dalam perspektif teori ekonomi-politik dan pembangunan dalam rangka kepentingan NSB umumnya dan Indonesia khususnya.

Buku ini membahasan tentang pelbagai topik yang aktual seperti problem-problem: globalisasi; kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan; industrialisasi, pertanian dan informalisasi ekonomi; korupsi, inefisiensi dan kebocoran; utang luar ...

Kebijakan Publik: Perbandingan, Praktik, dan Ideal

Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para pimpinan pemerintahan dan negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran sungai. Jika yang dituang merah, merahlah seluruh sungai. Jika dituang madu, manislah semuanya. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga, keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN ATAS PILIHAN-PILIHAN MASA DEPAN. Kebijakan publik adalah menciptakan masa depan pada HARI INI. Masalahnya, sebagian besar kebijakan publik dibuat dengan asal-asalan, dengan analogi, bahkan intuisi. Kesembronoan berlanjut sampai dengan implementasi kebijakan. Kesembronoan juga terjadi pada tataran manajemennya, ketika kebijakan publik disusun atas rangkaian perumusan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik tidak cukup dievaluasi, tetapi dikendalikan. Tanpa pengendalian kebijakan, kebijakan publik mudah untuk gagal menjadi kebijakan yang direbut dan diselewengkan pihak lain (derailed policy implementation). Buku ini memberikan gambaran tentang mengapa kita perlu membangun suatu negara dengan kebijakan publik yang unggul dan bagaimana? Disusun dengan keyakinan, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia, khususnya negara-negara berkembang, lebih khusus lagi Indonesia, yang tidak mampu membangun kebijakan publik yang unggul untuk menghebatkan bangsa. Indonesia, sebagaimana setiap negara berkembang di dunia, dapat dan pasti bisa melakukannya, dengan dua syarat memahami arti penting kebijakan publik dan menyepakati bahwa memang sungguh-sungguh penting, dan mengetahui secara pasti bagaimana membangunnya. Dan, buku ini hanya tentang kedua hal itu!

Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi. Jakarta: Ghalia. Steward, David W. 1984. Secondary Research: Information Sources and Methods. London: Sage. ... Sistem Pemerintahan Indonesia.