Sebanyak 104 item atau buku ditemukan

Pendidikan Pancasila

Judul : Pendidikan Pancasila Penulis : KBP (Purn.) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH., SStMk, MM, M. Hum & Dr. Abdul Aziz, M. Ag Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 300 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-697-4 No. E-ISBN : 978-623-162-702-5 (PDF) SINOPSIS Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan terbesar nomor tiga di kawasan Asia, serta penduduknya mayoritas Muslim nomor wahid. Akan tetapi dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya tidak menganut sistem ideologi keagamaan tertentu melainkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Di samping sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara, Pancasila juga menjadi falsafah pandangan hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan satu-satunya Ideologi negara Indonesia ini tidak lepas dari peran besar para pendiri bangsa di awal kemerdekaannya dengan lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, terutama peran para Ulama, Kyai, dan tokoh masyarakatnya. Secara historis, Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai satu-satunya ideologi negara dan bangsa Indonesia pada 18 Agustus 1945 sampai saat ini telah matang dalam merangkai kebineka tunggal ika-an sebagai wujud pemersatu rakyat Indonesia, meskipun tentu masih perlu diperkuat secara sistemik demi terus menjadi inspirasi dan motivasi masyarakat bangsa dan negara beserta seluruh warga-negaranya memegang teguh keyakinannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu maka Pancasila perlu disosialisasikan, dipahamkan dan hayati serta amalkan secara terus menerus kepada segenap lapisan anak bangsa dari generasi ke generasi sehingga tidak ada lagi yang ingin merubah ideologi ini pada ideologi lain, baik ideologi ke kiri-kirian maupun ke kanan-kananan. Meskipun tak terbantahkan bahwa dalam perjalanan panjang sejarah sejak awal kemerdekaannya sampai era melineal, Ideologi Pancasila mengalami hiruk pikuk ide gagasan yang ingin mencoba untuk merubahnya – akibat menguatknya ideologi lain, seperti Komunis dan Liberalis – namun dengan keteguhan keyakinan para tokoh agama, masyarakat dan tentu Pemerintah, Pancasila tetap eksis. Oleh karena itu, salah satu cara agar Pancasila betul-betul dapat dipahami dan hayati segenap lapisan masyarakat, terutama generasi mudanya wajib untuk mengetahui ideologi yang satu ini sejak dini.

Judul : Pendidikan Pancasila Penulis : KBP (Purn.) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH., SStMk, MM, M. Hum & Dr. Abdul Aziz, M. Ag Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 300 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-697-4 No. E-ISBN : 978-623-162-702-5 ...

Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik

Teori dan Implementasi

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bacaan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik dalam paradigma administrasi publik. Tujuan lainnya adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami konsep-konsep responsivitas dan akuntabiltas sektor publik. Buku ini juga berupaya menjembatani pemahaman konsep responsivitas dan konsep akuntabilitas publik dengan dunia praktik khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga pada dasarnya buku ini pembahasanya lebih fokus pada beberapa konsep yang berkembang di sektor publik terkait responsivitas dan akuntabilitas. Materi pembahasan buku ini terdiri atas 11 (sepuluh) bab. Dalam buku ini digambarkan dan diuraikan contoh kasus pada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan bagaimana kondisi nyata tingkat responsivitas dan akuntabilitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada publik. Mengapa daerah Gorontalo menjadi objek yang diteliti karena Provinsi Gorontalo merupakan salah provinsi baru pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yang tingkat pertumbuhan ekonominya yaitu 6,74% sedangkan Provinsi Sulawesi Utara yaitu 6,32%. Untuk rata-rata nasional, pertumbuhan Provinsi Gorontalo berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,1%. Namun hasil penilaian lembaga formal seperti Kementerian PAN-RB justru tingkat akuntabilitasnya rendah. Kondisi ini merupakan sebuah anomali dalam pembangunan yang mengusung demokrasi. Realitas dari anomali ini harus bisa terpecahkan di dalam sebuah strategi dan arah kebijakan yang tepat bagi setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya khasanah bacaan responsivitas dan akuntabilitas sektor publik dalam paradigma administrasi publik.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Isi, Strategi, dan Penilaian

Berdasarkan Standar Isi 2006, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada tingkat sekolah memperkenalkan diri dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn mengembangkan misinya sebagai pendidikan kebangsaan dan demokrasi juga penambah misi lainnya yakni sebagai pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Hal demikian sejalan dengan sifat dari pendidikan yang multidimensional atau multifacet. Buku ini berupaya menyajikan karakteristik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam dimensi kurikulum sebagai mata pelajar di sekolah. Sajiannya mencakup 3 (tiga) dimensi penting dalam pembelajaran di kelas, yakni bagaimana isi, strategi, dan penilaian pembelajaran dalam bidang PKn. Semoga dapat digunakan para guru dan pendidik bidang kewarganegaraan.

... (Citizenship) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi). g. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006) ... kewarganegaraan atau citizenship education 15 Bab 1 Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah.