Berdasarkan Standar Isi 2006, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada tingkat sekolah memperkenalkan diri dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn mengembangkan misinya sebagai pendidikan kebangsaan dan demokrasi juga penambah misi lainnya yakni sebagai pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Hal demikian sejalan dengan sifat dari pendidikan yang multidimensional atau multifacet. Buku ini berupaya menyajikan karakteristik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam dimensi kurikulum sebagai mata pelajar di sekolah. Sajiannya mencakup 3 (tiga) dimensi penting dalam pembelajaran di kelas, yakni bagaimana isi, strategi, dan penilaian pembelajaran dalam bidang PKn. Semoga dapat digunakan para guru dan pendidik bidang kewarganegaraan.
... (Citizenship) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi). g. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006) ... kewarganegaraan atau citizenship education 15 Bab 1 Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah.
Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per propinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.
Financial Management Service, (2002), Cash Management Made Easy, US Department of Treasury. Goldstein, M. and Turner, P. (1994). Controlling Currency Mismatch in Emerging Markets, Washington: Institute for International Economics.
Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.
Penukaran dari USD ke mata uang lain, satker harus mengikuti petunjuk dari The Treasury, yaitu: - Kebutuhan atas valuta non-USD harus diselenggarakan dengan mekanisme spot delivery, yakni penyerahan valuta asing dilaksanakan dua hari ...
Dictionary of abbreviations and acronyms.
Dictionary of abbreviations and acronyms.
Analysis on impact of globalization on national economic development and social welfare in the third world countries.
jangka panjang lainnya , melainkan pasar saham dan valuta asing yang sudah diliberalisasikan terlebih dahulu melalui kondisionalitas pinjaman dan bantuan keuangan lembaga keuangan internasional , seperti IMF dan Bank Dunia .
