Sebanyak 30 item atau buku ditemukan

Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Pendidikan Pancasila tidak hanya belajar "tentang" Pancasila, tetapi juga belajar "melalui" dan "untuk" Pancasila. Dengan kalimat lain, proses belajar Pancasila itu sebagai knowing Pancasila, doing Pancasila, dan building Pancasila. Buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi ini menawarkan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa, dengan substansi kajian baru, meliputi: 1) Pengantar Pendidikan Pancasila; 2) Pancasila dalam Sejarah Bangsa; 3) Pancasila sebagai Dasar Negara; 4) Pancasila sebagai Ideologi; 5) Pancasila sebagai Filsafat; 6) Pancasila sebagai Etika; dan 7) Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu. Cakupan materi ini telat sesuai dengan pedoman mata kuliah wajib umum yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Pembaca nantinya akan menemukan sajian materi yang disusun secara sistematis, berkesinambungan, ringkas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Amat baik digunakan sebagai sumber belajar untuk perkuliahan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk semua jenjang sarjana maupun diploma.

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

ETIKA PROFESI

Etika merupakan salah satu hal penting yang harus dapat dipahami secara benar, karena etika mengandung moral dan perbaikan dalam beberapa hal, seperti pola pikir, sikap, dan cara kita menyikapi sesuatu. Lebih jauh lagi, etika merupakan kekuatan mendasar yang perlu dimiliki setiap orang dalam menjalani kehidupan ini. Di sisi yang lain, etika berhubungan juga dengan profesi, di mana sebuah pekerjaan memiliki etika yang mendasari bagaimana cara kita bekerja dengan baik dan menghasilkan kontribusi positif bagi diri sendiri serta institusi. Oleh karena itu, dalam menghadapi globalisasi dan perubahan serta kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat, etika sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk memutuskan sesuatu. Buku Etika Profesi ini meliputi beberapa hal penting, di antaranya dasar-dasar filsafat, beberapa pandangan mengenai etika, macam-macam filosofi, landasan moral, definisi etika secara umum, jenis-jenis profesi di bidang teknologi informasi, jenis-jenis fraud dalam teknologi informasi, kerangka hukum dalam teknologi informasi, hacker vs cracker, hukum e-commerce dan cyberlaw serta masih banyak hal lainnya yang akan dibahas dalam buku ini. Akhir kata, buku Etika Profesi ini dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan baik secara umum maupun khusus agar kita dapat memahami hal yang mendasar dari etika sampai pada penerapannya ke dalam profesi.

Akhir kata, buku Etika Profesi ini dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan baik secara umum maupun khusus agar kita dapat memahami hal yang mendasar dari etika sampai pada penerapannya ke dalam profesi.

Manajemen Digital Marketing

Buku Manajemen Digital Marketing ini menyajikan panduan komprehensif dalam memahami, menerapkan, dan mengukur strategi pemasaran digital, khususnya di industri pelayaran. Dimulai dari konsep dasar hingga inovasi platform digital, buku ini membahas kesenjangan kapabilitas, pengukuran kinerja, serta praktik nyata pemasaran digital. Diperkuat dengan teori-teori manajemen mutakhir dan studi kasus model bisnis digital seperti Uber dan Airbnb, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, profesional pemasaran, dan pengambil kebijakan di era transformasi digital. Pendekatannya menyeluruh, berbasis riset, serta aplikatif dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

... Management, 32(3), 177-185. https://doi.org/10.1016/S0019- 8501(02)00261-4 Thakur, R., & AlSaleh, D. (2018). A ... pendidikan maritim. Smart Global Nusantara Arleiny, A., Suwondo, I., Huda, S., Wulandari, R. S., & Jamaludin, M ...

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Isi, Strategi, dan Penilaian

Berdasarkan Standar Isi 2006, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada tingkat sekolah memperkenalkan diri dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn mengembangkan misinya sebagai pendidikan kebangsaan dan demokrasi juga penambah misi lainnya yakni sebagai pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Hal demikian sejalan dengan sifat dari pendidikan yang multidimensional atau multifacet. Buku ini berupaya menyajikan karakteristik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam dimensi kurikulum sebagai mata pelajar di sekolah. Sajiannya mencakup 3 (tiga) dimensi penting dalam pembelajaran di kelas, yakni bagaimana isi, strategi, dan penilaian pembelajaran dalam bidang PKn. Semoga dapat digunakan para guru dan pendidik bidang kewarganegaraan.

... (Citizenship) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi). g. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006) ... kewarganegaraan atau citizenship education 15 Bab 1 Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah.

Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per propinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.

Financial Management Service, (2002), Cash Management Made Easy, US Department of Treasury. Goldstein, M. and Turner, P. (1994). Controlling Currency Mismatch in Emerging Markets, Washington: Institute for International Economics.

Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri

Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.

Penukaran dari USD ke mata uang lain, satker harus mengikuti petunjuk dari The Treasury, yaitu: - Kebutuhan atas valuta non-USD harus diselenggarakan dengan mekanisme spot delivery, yakni penyerahan valuta asing dilaksanakan dua hari ...

Pertarungan negara vs pasar

Analysis on impact of globalization on national economic development and social welfare in the third world countries.

jangka panjang lainnya , melainkan pasar saham dan valuta asing yang sudah diliberalisasikan terlebih dahulu melalui kondisionalitas pinjaman dan bantuan keuangan lembaga keuangan internasional , seperti IMF dan Bank Dunia .