Sebanyak 62 item atau buku ditemukan

Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah

Segala aktivitas dan Manajemen Peserta Didik (MPD) yang dijalankan di sekolah, jika dirunut pastilah bermuara di sentral layanan pendidikan, yaitu peserta didik. Di era otonomi daerah dan school based management seperti sekarang, MPD berbasis sekolah menduduki posisi yang sangat strategis. Buku ini hadir karena hampir semua lembaga pendidikan di negeri ini, sedang berhasrat besar untuk memberikan layanan yang andal dan prima kepada peserta didiknya. Pembahasannya diawali dengan urgensi MPD, baik dari perpektif sosiologis maupun psikologis. Kemudian dilanjutkan diskursif manajemen dengan pendekatan MPD, perencanaan, rekrutmen, dan orientasi (induction) peserta didik baru, pengelompokan (grouping), sistem tingkat, dan sistem tanpa tingkat, peningkatan kedisiplinan, kode etik, student government, dan pengadilan peserta didik dengan dua pendekatan yang digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa jurusan Administrasi/ Manajemen Pendidikan, mahasiswa fakultas ilmu pendidikan atau tarbiyah serta para manajer pendidikan (kepala sekolah) di berbagai jenjang dan satuan pendidikan. dengan membaca buku ini akan menginspirasi diaplikasikannya pendekatan konvergensi dalam penanganan peserta didik di sekolah.

Segala aktivitas dan Manajemen Peserta Didik (MPD) yang dijalankan di sekolah, jika dirunut pastilah bermuara di sentral layanan pendidikan, yaitu peserta didik.

Etika Sufi

Terjemah Risalah Adab Sulukil Murid Karya Imam Al-Haddad

Kitab ini adalah kitab risalah tuntunan bagi orang orang yang hendak menempuh perjalanan suluk hingga pada titik yang telah dicapai oleh seorang sufi. Kitab ini tidak begitu tebal, hanya terdapat 17 pasal atau tema. Kalau kitab yang disodorkan kepada pembaca sekarang ini, hanya setebal 50 halaman. Bagi orang-orang yang hendak bergumul dalam dunia thariqah atau Tasawuf, kitab ini tepat untuk dikonsumsi dan dipelajari. Konsep bersuluk perspektif kitab Risalah Adab Suluk al-Murid sebenarnya sama dengan berbagai konsep kaum sufi. Artinya kitab ini juga menjelaskan bahwa para salik yang hendak memulai perjalanannya, selayaknya melakukan tahap takhalli, lalu tahalli selanjutnya tajalli. Kemudian di dalam risalah ini pula, terdapat penjelasan-penjelasan tentang beberapa rintangan yang akan didapati para salik di tengah perjalanan mereka. Model penulisan syekh Abdullah dalam kitab ini menggunakan bahasa lisan, semacam berisi ungkapan ajakan dari pengarang terhadap pembaca. Jika diamati, kitab ini tergolong sebagai kitab Tasawuf yang mendasar, karena seluruh kajian yang masuk dalam pembahasan dalam kitab ini menggambarkan sebuah tutorial atau tuntunan pengarang kepada para pemula yang hendak menempuh sebuah perjalanan suluk hingga pada titik yang telah dicapai seorang sufi. Nama pengarangnya ialah Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad al-‘Alawi al-Hasani. Beliau lahir di Tarim, Hadlramaut pada malam Kamis bulan Safar tahun 1044 H dan wafat pada hari Selasa tanggal 7 Dzul Qa’dah tahun 1132 H.

Kitab ini adalah kitab risalah tuntunan bagi orang orang yang hendak menempuh perjalanan suluk hingga pada titik yang telah dicapai oleh seorang sufi.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI BERBAGAI BIDANG

Buku Penerapan Sistem Informasi di Berbagai Bidang (Sistem informasi di Indonesia pada masa revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0) merupakan sebuah perpaduan teoritis dan implementasi dari bidang sistem informasi yang di kemas dengan bahasa yang ringan serta mudah dipahami, buku ini ditulis oleh para dosen lintas perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, selain menjelaskan tentang fungsi, tujuan sistem informasi buku ini lebih spesifik membahas penerapan bidang sistem informasi di berbagai bidang di antaranya, pendidikan, pemasaran, akademik, manufaktur, perikanan, kehutanan dan keuangan. Buku ini diharapkan mampu menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa dalam menerapkan sistem informasi di berbagai bidang pada masa revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0.

Buku Penerapan Sistem Informasi di Berbagai Bidang (Sistem informasi di Indonesia pada masa revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0) merupakan sebuah perpaduan teoritis dan implementasi dari bidang sistem informasi yang di kemas dengan ...

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Latar belakang munculnya MBS tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya yang terlebih dulu menerapkannya. Terdapat dua persoalan pokok perbedaan yaitu: Pertama, munculnya MBS di Indonesia bukan dorongan dan inisiatif dari masyarakat sehingga peranserta masyarakat dalam pengembangan sekolah masih rendah. Kedua, lambatnya kesadaran para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Negara-negara maju di Amerika dan Eropa telah menggalakkan gerakan reformasi pendidikan dengan model MBS sejak tahun 1970-an, sedangkan di Indonesia baru dimulai 30 tahun kemudian. Kondisi ini dapat dimaklumi karena tidak terlepas dari sistem pemerintahan otoriter selama rezim orde baru. Semua diatur dari pusat, baik dalam penentuan kurikulum sekolah, anggaran pendidikan, pengangkatan guru, metode pembelajaran, buku pelajaran, alat/media belajar hingga jam sekolah maupun jenis upacara yang harus dilaksanakan. Selama bertahun-tahun upaya perbaikan pendidikan selalu dilaksanakan dengan parsial sistem bukan perbaikan secara totalitas sistem.

Latar belakang munculnya MBS tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya yang terlebih dulu menerapkannya.

Pelindungan Merek

Susunan penyajian dalam Buku Pelindungan Merek ini diawali dengan uraian yang membahas perbandingan hukum pelindungan merek terkenal antara Paris Convention dengan Undang-Undang (UU) Merek. Bahasan yang terkandung dalam tulisan pertama, dapat dipandang sebagai payung bagi pembahasan Pelindungan merek pada bab-bab selanjutnya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pelindungan merek dari Konvensi Paris dan UU Merek, tulisan kedua mencermati bahwa pemakaian suatu merek tidak terlepas dari karakter budaya daerah setempat. Indikasi geografis merupakan perwujudan karakter budaya daerah yang dilekatkan pada merek. Pada tulisan ke tiga, analisis penulis mengungkapkan bahwa pengetahuan UMKM Indonesia tentang manfaat dan pentingnya pelindungan hukum atas merek melalui pendaftaran merek masih sangat kurang. Oleh Karena itu, penulis memandang Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis dalam mengupayakan pelindungan merek melalui pendaftaran merek. Pendaftaran merek tersebut menjadi sarana pelindungan hukum merek yang penting bagi UMKM karena Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu bahwa UU memandang pendaftar pertama sebagai pemilik hak merek sampai ada pembuktian sebaliknya. Keterlambatan UMKM dalam pendaftaran merek dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum, baik permasalahan hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam kaitan ini, tulisan selanjutnya menganalisis penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di dalam UU Merek sebagai sarana Pelindungan hukum merek, khususnya bagi UMKM sebagai pemilik hak merek. Untuk memberikan gambaran tentang Pelindungan hukum merek melalui penegakkan hukum pidana, tulisan keempat ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pelindungan merek. Korporasi bukanlah UMKM. Korporasi lazim dipahami sebagai perusahaan skala besar yang lebih memahami manfaat dan pentingnya hukum merek dari pada UMKM karena hukum pidana tidak membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut korporasi atau UMKM. Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pelindungan merek diharapkan akan dapat memperjelas posisi para pemangku kepentingan, baik korporasi maupun UMKM, apabila salah satu dari mereka harus bertanggung jawab secara pidana dalam upaya pihak lawan, baik korporasi maupun UMKM, untuk mencari pelindungan hukum bagi merek dagang atau merek jasanya.

Susunan penyajian dalam Buku Pelindungan Merek ini diawali dengan uraian yang membahas perbandingan hukum pelindungan merek terkenal antara Paris Convention dengan Undang-Undang (UU) Merek.

Just Money

Mission-Driven Banks and the Future of Finance

How to use finance as a tool to build a more equitable and sustainable society. Money defines our present and will shape our future. Every investment decision we make adds a chapter to the story of what our world will look like. Although the idea of mission-based finance has been around for decades, there is a gap between organizations' stated intention to "do good" and meaningful impact. Still, some are succeeding. In Just Money, Katrin Kaufer and Lillian Steponaitis take readers on a global tour of financial institutions that use finance as a force for good.

How to use finance as a tool to build a more equitable and sustainable society. Money defines our present and will shape our future. Every investment decision we make adds a chapter to the story of what our world will look like.

URGENSI MODAL SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER WIRAUSAHA

Pencapaian output pendidikan kewirausahaan diantaranya adalah karakter kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan sejak dini dikalangan peserta didik. Rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan sesama negara ASEAN. Melihat fenomena ini, penting bagi penyelenggaraan pendidikan untuk secara serius memperhatikan masalah kewirausahaan. Peran modal sosial dalam pengembangan wirausaha telah menjadi bahasan dalam berbagai literature. Modal sosial mendorong aktivitas kewirausahaan untuk mendapatkan peluang, meningkatkan kreatifitas, inovasi dan kinerja. Kebijakan berbasis modal sosial diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam prakteknya, modal sosial belum dinilai sebagai aspek penting dalam proses perbaikan kualitas Pendidikan. Pendidikan kewirausahaan bertujuan mengembangkan keterampilan kewirausahaan seperti kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko, mengidentifikasi peluang, kepemimpinan, motivasi berprestasi, percaya diri, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Pendidikan kewirausahaan akhir-akhir ini menjadi kajian di berbagai kesempatan, baik melalui diskusi, seminar, lokakarya, dan bahkan dijadikan lesson learn dengan menghadirkan sosok keberhasilan dalam berwirausaha dan sekaligus sebagai bench marking. Hal ini merupakan investasi dari peran modal sosial dengan parameter kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan dalam membangun karakter wirausaha peserta didik. Pembelajaran kewirausahaan tidak hanya sebatas di kelas, akan tetapi langsung kepada dunia nyata dengan mengembangkan jaringan pembelajaran, keterlibatan komunitas publik dan swasta. Peningkatkan karakter kewirausahaan peserta didik dapat dilakukan dengan mendorong akumulasi modal sosial internal dan berbagi pengetahuan untuk membentuk aset kompetitif bagi lembaga Pendidikan. Buku ini hadir untuk memberikan alternatif solusi bagi para guru, dosen maupun peneliti dalam mengembangkan karakter kewirausahaan. Dalam buku ini telah diuraikan secara jelas dalam melaksanakan dan mengintegrasikan pendidikan enterpreneurship kedalam kurikulum yang berorientasi pada pembentukan karakter wirausaha peserta didik. Selain itu menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga pendidikan, dan praktisi pendidikan dalam menentukan kebijakan tentang implementasi dalam pembentukan karakter wirausaha.

Pencapaian output pendidikan kewirausahaan diantaranya adalah karakter kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan sejak dini dikalangan peserta didik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab.