Sebanyak 38355 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN KEUANGAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Buku Ajar yang berjudul Manajemen Keuangan ini bisa tersusun hingga selesai. Tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak terutama Tim Penulis Buku, Penerbit Buku dan pihak lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang tentunya sudah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik berupa pikiran maupun materinya sehingga buku ajar ini dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Kami berharap semoga Buku Ajar Manajemen Keuangan ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembacanya terutama bagi dosen dan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bahkan tidak hanya itu, kami berharap lebih jauh lagi agar Buku Ajar Manajemen Kauangan ini si pembaca mempraktekkannya dalam kehidupan sehari – hari serta dalam dunia Kampus. Kami sadar masih banyak kekurangan didalam penyusunan Buku Ajar Manajemen Keuangan ini, karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman kami sebagai penulis. Untuk itu kami begitu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Buku ajar yang berjudul Manajemen Keuangan ini. Terimakasih.

Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Meskipun demikian, informasi ... Hubungan masyarakat (public relation) 6.

Manajemen Kas: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker

Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementrian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.

Institusi treasury di tingkat pusat (Commonwealth treasury) bertanggungjawab akan ketersediaan kas pada saat dibutuhkan melalui aktivitas terkait dengan pengelolaan hutang dan pinjaman. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya tersebut, ...

Manajemen Pembayaran: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker

Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.

Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat propinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang ...

Memahami Biaya Pembangkit Listrik untuk Penelitian Bidang Manajemen Keuangan

Memahami Biaya Pembangkit Listrik untuk Penelitian Bidang Manajemen Keuangan. Energi memainkan peran penting dalam masyarakat, yang menopang semua bidang kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi dari berfluktuasinya harga menjadi signifikan karena mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa sumber energinya aman, andal, dan tersedia dengan harga wajar. Kebijakan keamanan energi suatu negara umumnya diambil untuk mengurangi risiko gangguan pasokan di bawah tingkat yang dapat ditoleransi. Langkah-langkah seperti itu perlu diseimbangkan untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau untuk memenuhi permintaan. Keamanan pasokan energi dengan demikian mencakup masalah kuantitas dan harga. Namun, waktu juga merupakan parameter utama, karena kenaikan harga yang tiba-tiba akan memiliki efek yang signifikan bagi masyarakat maupun ekonomi dibandingkan dengan kenaikan harga jangka panjang.

Opsi delivery dan Wild Card Play Treasury bond berjangka bahwa salah satu menu treasury bond yang dapat di delivery untuk memenuhi kewajiban pada obligasi memberikan keuntungan kepada penjual kontrak futures berjangka.

Manajemen Komitmen: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker

Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Apakah Satker dan Line Ministries harus mencatat komitmen dalam database masing-masing (terpisah dengan treasury)? • Siapa yang meregistrasi informasi terkait dengan komitmen dalam data base treasury (satker, line ministries, ...

Manajemen Komitmen pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

meliputi proses bisnis manajemen DIPA, manajemen pembayaran, manajemen kas, dan akuntansi dan pelaporan. ... manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash ...

Manajemen Pelaksanaan Anggaran

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal.

... yang pada umumnya di bawah departemen/unit anggaran dari MOF; ➢ Pejabat otorisasi pembayaran (ordonnateurs) yang menyetujui penerbitan perintah pembayaran kepada treasury dan akuntan publik (comptables publics) pada treasury.

Analisis Kinerja Manajemen

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, melalui suatu proses perbandingan, evaluasi, dan analisis trend. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk ”membedah” laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik atas kinerja manajemen. Hasil analisis laporan keuangan ini akan membantu analis dalam menginterpretasikan berbagai hubungan kunci antar pos laporan keuangan, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai potensi keberhasilan manajemen di masa mendatang.

Rugi bersih (net loss) yang dihasilkan selama periode berjalan akan menyebabkan laba ditahan untuk periode berjalan menjadi defisit, yang pada akhirnya mengurangi besarnya laba ditahan awal periode. G-3 /GC Saham Treasury Saham biasa ...

Konsep Dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional

RCSA-KRI-LED

Buku ilmu ekonomi yang berjudul Konsep Dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional: RCSA-KRI-LED merupakan buku karya dari R. Mahelan Prabantarikso … [et al.]. Buku ini disusun dari upaya maksimal berdasarkan keilmuan dan pengalaman kami di bidang manajemen risiko baik di sektor keuangan, non keuangan, serta BUMN. Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu buku referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi bisnis serta kalangan masyarakat umum di dalam memahami konsep dan penerapan manajemen risiko operasional khususnya di dunia perbankan. Buku Konsep Dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional: RCSA-KRI-LED membahas tentang konsep yang mendasari pentingnya manajemen risiko, metode serta perangkat yang relevan dan aplikatif, hingga penerapannya secara terstruktur, khususnya yang terkait dengan risiko operasional di industri perbankan yang tentunya tetap didasarkan kepada teori dan disiplin ilmu yang dapat diterapkan dalam era perkembangan bisnis perbankan saat ini. Daftar isi buku ini meliputi : Bab I Risiko Perbankan Bab II Pengantar Risko Operasional Bab III Organisasi Dan Kebijakan Risiko Operasional Bab IV Ruang Lingkup Risiko Operasional Bab V Penerapan Manajemen Risiko Operasional Bab VI Standar Kontrol Minimum Bab VII Perangkat Manajemen Risiko Operasional Bab VIII Penutup Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Ilmu Ekonomi Penulis : R. Mahelan Prabantarikso … [et al.] E-ISBN : 978-623-02-5440-6 Ukuran : xiv, 142 hlm, Uk: 15.5x23 cm Halaman : 158 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com.

... treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia. Risiko operasional juga terdapat pada bank syariah ...

Manajemen Keuangan

Manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk menggunakan sumber daya ( dalam konteks ini uang) secara efektif sehingga mencapai tujuan. Adapun keuangan berarti segala hal yang berkaitan dengan uang. Pengaturan dan pengelolaan keuangan sebuah perusahaan melingkupi beberapa hal diantaranya keputusan investasi, keputusan keuangan dan keputusan deviden. Manajemen keuangan dalam suatu bisnis maupun individu berfungsi untuk perencanaan keuangan, penentuan komposisi modal, kontrol keuangan, pengelolaan surplus dan investasi dana.

LP ini sangat rendah untuk sekuritas Treasury dan untuk sekuritas yang diterbtkan perusahaan besar, tetapi realtif tinggi untuk sekuritas yang diterbitkan perusahaan yang sangat kecil. MRP = premi risiko jatuh tempo (maturity risk ...