Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya. Dengan karya-karya semacam ini, yang tergabung dalam sistem keilmuan program studi MPI, kita dapat berharap secara bertahap stigma terhadap LPI sebagai lembaga pendidikan “yang tahan hidup, banyak masalah, dan tidak maju” itu dapat kita atasi.
Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya.
Buku ini memotret salah satu dari sekian banyaknya persoalan hukum ketatanegaraan di republik ini. Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tentu saja hal ini mengguncang Hukum Tata Negara Indonesia. Sebab, Pasal 22 UUD 1945 menempatkan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada masa lalu undang-undang di Indonesia didominasi oleh lembaga eksekutif sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan pengesahannya tergantung pada Presiden. Kita mempunyai catatan tentang kasus Rancangan Undang-Undang Penyiaran ...
V I S I , F O R M U L A S I D A N T A N T A N G A N I M P L E M E N T A S I
Keberadaan suatu Undang-undang Keantariksaan yang visioner, komprehensif, berstandar internasional, sesuai dengan karakteristik serta mampu mengakomodasikan kepentingan nasional adalah merupakan suatu kebutuhan. Berkat kemajuan dan pencapaian manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan serta visi yang tepat dari Pemerintah, pada tahun 1976 Indonesia menjadi Negara Berkembang pertama yang memiliki dan mengoperasikan satelit untuk kepentingan sistem komunikasi domestik. Dengan kondisi geografi s dan demografi s yang khusus, Indonesia memiliki ketergantungan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya untuk mengakomodasikan kepentingan nasional. Upaya pemenuhan kepentingan nasional tersebut harus diwadahi oleh suatu Undang-Undang Keantariksaan yang memiliki visi yang jelas dan berorientasi ke masa depan, diformulasikan secara jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang.
Bidang Penyiaran Salah satu bentuk aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan adalah satelit siaran langsung (direct broadcasting satellite). Dengan pertimbangan tersebut dalam perumusan rancangan Undang-Undang ...
IKLAN MEDIA : Iklan yang dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Instansi vertikal ...
Makanan merupakan salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Demikian juga masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari makanan yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, bahwa makanan harus aman, layak dikonsumsi, bermutu, bergizi, serta beragam dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam hal pengadaan dan peredaran makanan dalam bentuk penetapan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang makanan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan makanan.
Undang–Undang Kesehatan Jilid III ... pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Perubahan UUD 1945 sesungguhnya dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang legislasi, pascareformasi konstitusi, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada di tangan presiden sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Dalam beberapa dekade terakhir, di dunia peradilan Indonesia muncul beberapa model gugatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses beracara dalam lingkungan peradilan di Indonesia yang merupakan adopsi dari sistem hukum lain. Di antara model gugatan baru tersebut adalah Gugatan “Citizen Lawsuit‖ atau dalam terminologi hukum Indonesia saat ini diterjemahkan sebagai “Gugatan Warga Negara”. Kemudian timbullah pertanyaan terkait citizen lawsuit bahwa yang menjadi pokok objek gugatan dalam gugatan ini adalah mengenai sikap tindak pemerintah (Negara) dalam menjalankan urusan pemerintahan (bestuurzorg) yang mana semestinya hal ini merupakan ranah hukum publik. Lalu mengapa gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia diadili oleh hakim perdata? Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Citizen Lawsuit sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, karakteristik sengketa nya, serta wacana tinjauan mengenai kompetensi absolut mengadilinya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.
... 5. peribadatan; 6. pendidikan atau sekolah; 7. pasar umum; 8. fasilitas pemakaman umum; 9. fasilitas keselamatan umum; 10. pos dan telekomunikasi; 11. sarana olahraga; 12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; ...
