Sebanyak 483 item atau buku ditemukan

Manajemen Kas pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Management of SUs Treasury Account Management of SUs Treasury Account terkait dengan monitoring rekening bendahara pengeluaran pada Satker dan remunerasi yang diperoleh atas saldo rekening tersebut. Proses ini tergambar dalam diagram ...

Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan

Pelayanan Kebidanan merupakan bentuk pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Pelayanan ini diberikan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi, pelayanan praktik kebidanan sangat erat terkait dengan hal dan perihal hidup manusia, bahkan sejak sebelum individu manusia tersebut berada dalam kandungan ibunya. Praktik kebidanan bersifat komprehensif sehingga selain menguasai keilmuan terkait langsung dengan layanan kebidanan, bidan perlu memahami aspek etika; kode etik; dan moralitas, regulasi terkait pelayanan kesehatan dan reproduksi, dan standar pelayanan kebidanan. Pembahasan dalam buku ini: Bab 1 Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan Bab 3 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan Bab 4 Konsep HAM dan Hukum Kesehatan Reproduksi Bab 5 Undang-Undang Kesehatan yang Berhubungan Dengan Praktik Profesi Bidan Bab 6 Aturan Hukum dan Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan Mandiri Bab 7 Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 8 Kelalaian dan Malpraktek Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 9 Moral Dalam Bekerja Dilingkungan Multikultural

Pembahasan dalam buku ini: Bab 1 Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan Bab 3 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan Bab 4 Konsep HAM dan Hukum Kesehatan Reproduksi Bab 5 Undang-Undang Kesehatan ...

ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN

Pedoman Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil. Secara garis besar, buku ini berisikan materi mengenai hukum acara pidana seperti definisi hukum acara pidana, ruang lingkup, dan sumber hukum pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, serta proses dalam beracara pidana secara garis besar. Dengan adanya buku ini, harapannya dapat memberikan sumbangan dan masukan-masukan dalam pengembangan ilmu hukum dan dalam praktik simulasi persidangan.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya jika mengalami masalah-masalah hukum seperti itu. Buku ini juga bisa dijakikan pegangan bagi anggota Polri, para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim--terutama yang masih baru atau pemula--dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum.

Manajemen Pemasaran

Buku dengan judul “Manajemen Pemasaran” menguraikan teori dan konsep yang terdiri atas 10 bab dan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan mulai dari bab tentang memahami manajemen pemasaran, perumusan strategi pemasaran, strategi pemasaran, segmentasi, menciptakan nila dan kepuasan pelanggan, perilaku konsumen, mengelola komunikasi pemasaran terpadu, bauran pemasaran, strategi penentuan harga, serta strategi saluran distrbusi.

Buku dengan judul “Manajemen Pemasaran” menguraikan teori dan konsep yang terdiri atas 10 bab dan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan mulai dari bab tentang memahami manajemen pemasaran, perumusan strategi pemasaran, strategi ...

Manajemen Pemasaran (Perspektif Digital Marketing)

Kehadiran buku ini dapat menambah buku-buku manajemen pemasaran yang telah ada. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi dalam menambah khasanah keilmuan terutama mengenai manajemen pemasaran pada era digital. Dalam konsep pemasaran, ditekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui aktivitas pemasaran terpadu. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan para pengusaha dalam memanfaatkan internet dan media digital lainnya khususnya digital marketing sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat dinikmati para konsumen melalui layanan tersebut. Book chapter ini terdiri dari tiga belas bab yang membahas tentang manajemen pemasaran dalam pespfektif digital marketing.

Kehadiran buku ini dapat menambah buku-buku manajemen pemasaran yang telah ada.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Penelitian, Skripsi dan Tesis)

Penyusunan Pedoman Penulisan karya ilmiah yang meliputi makalah, artikel penelitian, skripsi dan tesis merupakan suatu upaya akademik untuk membantu mahasiswa dan segenap civitas akaedmika di lingkungan Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik memiliki dan meningkatkan kualitas riset dan publikasi. Selain itu, pedoman edisi terbaru ini diharapkan mampu memberikan kemudahan pada pihak-pihak terkait seperti seperti Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan dalam mengarahkan keseragaman serta format kepenulisan kepada mahasiswa.

Penyusunan Pedoman Penulisan karya ilmiah yang meliputi makalah, artikel penelitian, skripsi dan tesis merupakan suatu upaya akademik untuk membantu mahasiswa dan segenap civitas akaedmika di lingkungan Institut Keislaman Abdullah Faqih ...

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

Penelitian Tindakan Kelas

Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Profesionalisme Guru Dan Kompetensi Belajar Siswa

Buku ini terutama ditujukan pada mahasiswa khususnya jurusan Tarbiyah, serta para pengajar/pendidik yang nantinya dapat menjadi pedoman/rujukan betapa pentingnya penelitian tindakan kelas yang harus dilakukan oleh guru atau calon guru yaitu mahasiswa sebagai generasi pendidik di masa yang akan datang. Buku ini tidak hanya berisikan tentang konsep-konsep PTK namun terdapat kualitas pembelajaran yang didapat baik bagi guru maupun siswa setelah melaksanakan kegiatan PTK, profesionalisme yang harus dimiliki oleh guru serta kompetensi belajar siswa, dan tahap-tahap merancang kegiatan yang akan di lakukan oleh guru yaitu berupa penelitian tindakan kelas.

Buku ini terutama ditujukan pada mahasiswa khususnya jurusan Tarbiyah, serta para pengajar/pendidik yang nantinya dapat menjadi pedoman/rujukan betapa pentingnya penelitian tindakan kelas yang harus dilakukan oleh guru atau calon guru yaitu ...