Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Menuju Reformasi Partai Politik

Partai politik dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia hari ini dapat diibaratkan sebagai bintang yang tengah bersinar. Betapa tidak, hampir semua aspek kehidupan politik bangsa kita turut ditentukan oleh partai politik. Putih ataupun hitamnya nasib negeri ini, begitu pula, baik dan buruknya masa depan demokrasi dan pemerintahan bangsa kita, sangat ditentukan oleh kualitas komitmen para elite dan pemimpin politik yang terhimpun di dalam partaipartai politik. Dalam situasi itulah buku ini ditulis, untuk memotret kondisi partai politik kita saat ini. Apa yang dibahas dalam buku ini sudah tentu bukan untuk mengadili atau menghakimi partai politik. Sebaliknya, naskah-naskah riset ini hendak mengingatkan kembali peran strategis dan tanggung jawab parpol yang begitu besar. Beberapa pokok yang akan dibahas dalam buku ini antara lain (1) Partai, Sistem Kepartaian, dan Konsolidasi Demokrasi, (2) Sistem Multipartai dan Presidensialisme, (3) Korupsi dan Keniscayaan Reformasi Partai Politik, (4) Personalisasi Partai Politik Era Reformasi, (5) Problem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik, (6) Faksi dan Konflik Internal Partai sampai (7) Masalah Pendanaan Parpol Oleh Negara. Buku ini ingin mengingatkan kembali bahwa marwah parpol sebagai jembatan bagi aspirasi dan kepentingan rakyat harus dipulihkan agar demokrasi kita bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat, tercapainya keadilan, dan terwujudnya kemakmuran.

Partai politik dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia hari ini dapat diibaratkan sebagai bintang yang tengah bersinar.

Desentralisasi dan otonomi daerah

desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah

Evaluation of the Indonesian government system regarding decentralization, democratization, and accountability; seminar papers.

Evaluation of the Indonesian government system regarding decentralization, democratization, and accountability; seminar papers.

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...