Sebanyak 4917 item atau buku ditemukan

Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia.

Sosiologi Politik: Budaya Politik

Buku digital ini berjudul "Sosiologi Politik: Budaya Politik", merupakan buku yang berisi tentang "sebuah ulasan yang bersifat ensiklopedik di bawah baliho sosiologi politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Sosiologi Politik: Budaya Politik", merupakan buku yang berisi tentang "sebuah ulasan yang bersifat ensiklopedik di bawah baliho sosiologi politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan ...

Relasi Kuasa Media Politik

Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi

Sesungguhnya tidaklah mudah mengurai benang kusut dunia penyiaran Indonesia. Namun hal itu tidaklah berlaku bagi penulis buku ini. Kepiawaiannya mengelaborasi dan menganalisa dibuktikan dengan menghadirkan gambaran buramnya cermin penyiaran televisi swasta karena narasi-narasi konten siaran berbagai program acara tidak terkecuali siaran berita. Tidak tanggung-tanggung penulis menjelajahi problem konten siaran berita televisi swasta ini melalui faktor kontestasi politik, kontestasi ekonomi, kontestasi ideologi, dan kontestasi ruang publik (public sphere). Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita. Selamat bercermin…” —Syafril Nasution Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Buku berjudul Relasi Kuasa Media Politik ini menjadi penting dikonsumsi bagi siapa pun dan dijadikan cermin bagi lembaga penyiaran televisi kita.

PENDIDIKAN POLITIK Kaum Muda Kontemporer

Konsep pendidikan liberal sebagai salah satu bentuk metodologi pendidikan politik, yang pada hakekatnya menyatukan pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan manusia secara keseluruhan.Ada 2 (dua) hal yang dapat ditangkap sebagai suatu misi dalam pendidikan liberal sebagai salah satu metodologi pendidikan politik, yakni mengembangkan demokrasi sebagai konsep utama dan inti dalam pendidikan politik, memberikan pendidikan akan wacana demokrasi dalam kehidupan politik warga negara.Mengembangkan demokratisasi penting dilakukan dalam politik pendidikan, bagaimana mengelola pendidikan dengan menggunakan konsep-konsep demokrasi guna mencapai tujuan pendidikan yang sebenar-benarnya. Pengajaran yang baik menurut konsep pendidikan liberal meliputi empat unsur, yaitu; pertama, mengenai motivasi, penting sekali membedakan dua tipe guru yaitu: yang satu menarik pokok permasalahan di belakangnya, dan yang kedua mendorong pokok permasalahan di depannya. Tipe pertama menggunakan kepribadiannya untuk menarik perhatian siswa-siswa dan kemudian mencoba mengalihkan perhatian siswa-siswa pada dirinya ke pokok permasalahan (pelajaran). Tipe kedua meminimalkan kepribadian dirinya dan mencoba menarik perhatan para siswa langsung ke materi (pelajaran) itu sendiri. Kedua, unsur organisasi yang harus dilengkapi dengan minat yang sama untuk membuat sesuatu menjadi jelas.

Konsep pendidikan liberal sebagai salah satu bentuk metodologi pendidikan politik, yang pada hakekatnya menyatukan pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan manusia secara keseluruhan.Ada 2 (dua) hal yang dapat ditangkap sebagai ...

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Politik Tanpa Dokumen

Buku yang sedang Anda baca ini berisi 6 kantong politik: 12 esai dalam bab “Politik Dokumentasi dan Kebangsaan”, 16 esai dalam "Politik Enam Lima", 9 esai dalam "Politik Demokrasi Elektoral", 10 esai dalam "Politik Olahraga", 8 esai dalam "Politik Jurnalistik", dan 5 esai dalam "Politik Agama". Total ada 60 esai. Selain sebagai tonggak kematangan karier Gusmuh, buku ini adalah rekaman politik—makhluk (a)politik—yang hampir kalis dari kesucian, benar-benar “jorok”. Bisa dibilang tiga per empat isi buku ini merupakan makian Gusmuh yang dipersonifikasi sedemikian rupa dan dibumbui data di mana-mana untuk segala sikap politik yang bukan sikap politiknya.

Buku yang sedang Anda baca ini berisi 6 kantong politik: 12 esai dalam bab “Politik Dokumentasi dan Kebangsaan”, 16 esai dalam "Politik Enam Lima", 9 esai dalam "Politik Demokrasi Elektoral", 10 esai dalam "Politik Olahraga", 8 esai ...

Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas

Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami sebuah etnis dalam kurun waktu yang sangat lama membuat ikatan emosional etnis semakin erat dan kuat, karena adanya common cause, common goal, and common interest dan akhirnya memunculkan politik identitas, yang merupakan aliran politik dengan melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti agama, etnis dan budaya.Konsep tersebut sejalan dengan simpulan dan temuan penelitian ini, yaitu: (1) marjinalisasi dan diskriminasi etnis Dayak di Kalimantan Barat telah menyebabkan ikatan emosional etnis Dayak semakin erat dan kuat, sehingga memunculkan politik identitas etnis Dayak dan membuat lebih mudah dikonsolidasi untuk memilih tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur; (2) demokrasi dan desentralisasi pada era reformasi merupakan peluang bagi etnis Dayak untuk berkompetisi dengan mencalonkan tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur; (3) kemenangan tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat pada Tahun 2007 telah menggugurkan mindset yang dibentuk oleh kolonial Belanda bahwa Dayak Ulun atau kuli dan oleh Orde Baru bahwa Dayak pemalas serta tidak produktif, sekaligus kemenangan ini telah menyelamatkan dan mengangkat harkat dan martabat etnis Dayak yang selama ini kurang diperhatikan; (4) kenyataan bahwa lembaga politik resmi atau partai politik tidak selamanya mampu menjadi arena perpolitikan yang handal untuk dapat memenangkan kandidat dalam sebuah kompetisi seperti Pilkada; (5) Teori Were (1996) yang mengatakan bahwa partai politik yang representative merupakan wadah dan alat untuk proses konsolidasi, komunikasi, dan kompetisi dalam pemilihan umum, dapat digugurkan oleh munculnya politik identitas yang memenangkan tokoh etnis Dayak pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007. Buku dengan analisis komprehensif ini membawa kita pada kenyataan bahwa partai politik tidak selamanya dan bukan satu-satunya yang dapat diandalkan sebagai wadah atau alat pemenangan Pemilihan Umum. Munculnya politik identitas telah berhasil mengkonsolidasikan etnis Dayak secara emosional untuk memenangkan tokoh Dayak dalam kontestasi politik. Buku Kebangkitan Etnis menuju Pilitik Identitas ini menawarkan referensi bagi kepala Negara (cq. Kementrian dalam negeri) sebagai penentu kebijakan daerah di seluruh Indonesia terutama dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman yang sudah lama terabaikan, pengkaji ilmu politik, peminat studi politik, dan para pemangku kepentingan di bidang politik.

Marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami sebuah etnis dalam kurun waktu yang sangat lama membuat ikatan emosional etnis semakin erat dan kuat, karena adanya common cause, common goal, and common interest dan akhirnya memunculkan politik ...

Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer

Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada saat bersamaan, komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui komunikasi politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik politik. Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan interaksi sosial-politik lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi referensi penting untuk pembelajaran demokrasi politik Indonesia sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas, dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI *** Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi politik terdepan di Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan terhadap partai politik atau tokoh politik tertentu. Buku ini menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat politik Indonesia yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang meminati (komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu ingin maju. Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Guru Besar Fikom Unpad

Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, ...

Arah Politik Hukum Nasional

Aktualiasi Perkembangan Politik Hukum Sebagai Strategi Arah Pembangunan Nasional

Politik dengan hukum merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, terutama terkait jalannya suatu pemerintahan termasuk dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam melihat kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, sudah waktunya pemangku kebijakan dan masyarakat sadar dengan politik hukum sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan

Dalam melihat kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, sudah waktunya pemangku kebijakan dan masyarakat sadar dengan politik hukum sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diterbitkannya Buku ini, karena merupakan bagian buku pengajaran yang ada dalam kurikulum program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora. Dengan diterbitkan buku pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini bisa menjadi referensi pada dosen dam mahasiswa agar memahami secara komprehensif tentang perbankan maupun lembaga-lembaga keuanga lainnya. Buku yang terdiri dari tujuh bagian, dengan pembahasan yang lugas dan tuntas, berharap semoga bermanfaat bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Tangerang Raya pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Secara singkat buku ini membahas tentang perkembangan ekonomi perbankan dan kegiatan transaksi dalam perekonomian baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik, sehingga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis/penyusun yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya, hingga tersusunnya buku Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ini. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Tangerang, Mei 2022 Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis & Humaniora Universitas Tangerang Raya Sri Sukartono Natadiharja, SE. S.IP. MM.

Dengan diterbitkan buku pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini bisa menjadi referensi pada dosen dam mahasiswa agar memahami secara komprehensif tentang perbankan maupun lembaga-lembaga keuanga lainnya.