Sebanyak 2797 item atau buku ditemukan

DASAR-DASAR FIQH MUAMALAH DALAM BISNIS SYARIAH

Buku Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dalam Bisnis Syariah ini disusun sebagai penambah wawasan dan referensi di bidang muamalah dan pengembangan ekonomi syariah. Penyajiannya dilakukan secara ringan dan simpel sehingga para pembaca dapat memahami bagai mana bermuamalah dalam Islam .

Buku Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dalam Bisnis Syariah ini disusun sebagai penambah wawasan dan referensi di bidang muamalah dan pengembangan ekonomi syariah.

EVALUASI PEMBELAJARAN

Buku ini berisikan bahasan tentang konsep, metode, serta implementasi evaluasi dalam proses pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan langkah penting dalam menilai efektivitas suatu sistem pengajaran, mencakup aspek tujuan, materi, metode, serta hasil belajar peserta didik. Buku ini menguraikan berbagai jenis evaluasi seperti formatif, sumatif, diagnostik, dan autentik, serta menjelaskan bagaimana prinsipprinsip evaluasi dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Buku ini juga mengupas metode serta teknik yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran. Berbagai instrumen penilaian seperti tes tertulis, wawancara, observasi, hingga teknologi digital dalam evaluasi pendidikan dibahas secara mendalam. Model-model evaluasi seperti CIPP, Tyler, dan Scriven juga diperkenalkan sebagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan.

... Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar ' , JINOTEP ( Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran ) : Kajian dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran , 133-142 . doi : 7 ( 2 ) , 10.17977 / um031v7i22020p133 . pp . Angkat , S. A. , Wardhani ...

Manajemen Evaluasi Pendidikan - Rajawali Pers

Manajemen pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan paradigma (cara pandang) terhadap hakikat dan fungsi pendidikan. Paradigma baru pendidikan nasional mengacu kepada pengelolaan pendidikan oleh SDM yang profesional. Dalam rangka mengelola sistem pendidikan nasional, ada beberapa prinsip dasar untuk menuju masyarakat Indonesia baru, yaitu: (1) partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikannya (community based education); (2) demokratisasi proses pendidikan; (3) sumber daya pendidikan yang profesional; dan (4) sumber daya penunjang yang memadai. Keempat faktor ini perlu dikembangkan dan dioptimalkan kemampuannya agar sistem dan manajemen pendidikan mampu memberdayakan manusia Indonesia di masa depan. Untuk melaksanakan paradigma baru dalam implementasi manajemen, maka unsur-unsur manajeman pendidikan Islam harus terakomodir dengan baik, seperti perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), menurut Al-Qur’an. Ketercapaian dan keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan, tidak lepas dari evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Melalui manajemen evaluasi yang dilakukan pada Lembaga Pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren, akan terlihat dengan jelas dari pengelolaan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam yang dilakukan. Sehingga amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), dapat terealisasi dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk upaya dan penegasan bagi pelaku, pemerhati, dan pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, terutama bagi kalangan mahasiswa, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, yakni UIN/IAIN/STAIN/IAIS/STAIS. Buku ini akan menjelaskan secara jelas dan gamblang tentang manajemen evaluasi dan bagaimana melakukan manajemen suatu program kerja, dan mengevaluasinya, sehingga tujuan dari program kerja yang disusun tercapai dengan baik.

... teknologi pendidikan termasuk di dalamnya teknologi pengukuran dan penilaian prestasi belajar siswa, dalil tersebut sudah mulai luntur. Kini banyak orang khususnya para guru atau pengajar mulai menyadari bahwa masalah pengukuran dan ...

Hukum Kejahatan Siber

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum tidak lepas membicarakan dari kehidupan manusia. Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai karena proses di dalamnya, yaitu terdiri dari hubungan serta kontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan suatu pola tertentu, urgensi pemahaman hukum cyber menjadi semakin penting dengan pesatnya berkembangan teknologi informasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

... Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Jakarta, Kencana, 2014 Niniek Suparni, Cyberspace Problematik & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta, 2009 Ramli Ahmad, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004 ...

Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital

Buku "Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital" merupakan telaah komprehensif tentang kompleksitas hukum di ruang siber. Melalui 11 bab yang saling terkait, buku ini memetakan perjalanan hukum dalam menghadapi tantangan teknologi digital yang terus berkembang. Dimulai dari fondasi konseptual hukum siber, buku ini mengupas secara mendalam yurisdiksi dalam ruang virtual, menganalisis ragam kejahatan siber, serta menelaah isu-isu kritis seperti perlindungan data, privasi digital, dan transaksi elektronik. Pembahasan berlanjut pada aspek-aspek strategis seperti kekayaan intelektual digital, keamanan siber, dan tanggung jawab hukum di media sosial. Buku ini tidak hanya berhenti pada konteks saat ini, tetapi juga memproyeksikan masa depan dengan mengeksplorasi tema-tema mutakhir seperti kecerdasan buatan, cryptocurrency, dan regulasi fintech. Setiap bab dirancang untuk memberikan wawasan praktis dan teoritis, membekali pembaca dengan pemahaman komprehensif tentang dinamika hukum di era digital. Sebagai referensi akademis dan praktis, buku ini bertujuan membangkitkan kesadaran kritis pembaca akan pentingnya kerangka hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan di tengah transformasi digital yang berkelanjutan.

... siber (cyber law) telah menjadi bidang yang sangat dinamis dan krusial. Buku "Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital" hadir sebagai respons komprehensif terhadap kompleksitas lanskap hukum di ruang siber yang senantiasa berubah ...

Hukum Siber

Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Buku ini memperkenalkan permasalahan Hukum Siber di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, buku ini membahas tentang Peluang dan Tantangan dalam Kegiatan Bisnis Berbasis Online”. Mengantisipasi dua hal ini, para penentu kebijakan berupaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum terkait dengan hal ini. Bagian Kedua membahas tentang perlindungan data konsumen di dunia maya. Munculnya e-commerce memberikan konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi hukum yang muncul adalah adanya ketidakamanan terhadap data konsumen yang menggunakan fasilitas elektronik, seperti E-Health. Ini akan memunculkan permasalahan hukum baru terkait dengan “pencurian data” di e-commerce pada umumnya. Bagian Ketiga, membahas tentang Inovasi dan Permasalahan Hukumnya. Terciptanya berbagai program komputer yang mendukung pengoperasiaan platform e-commerce, memunculkan berbagai macam permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran atas karya tersebut, seperti pelanggaran hak ekonomi pada program komputer. Selain itu, memunculkan reaksi beragam seperti kebijakan hadirnya transportasi berbasis Online. Bagian Keempat, membahas tentang Kejahatan Telekomunikasi. Fenomena ini yang melahirkan berbagai jenis kejahatan siber (Cybercrime) di seluruh dunia. Sebagai contoh maraknya penggunaan media sosial (social media) yang memunculkan berbagai permasalahan hukum baru, sehingga banyak masyarakat yang terjerat pelanggaran berita bohong (hoax), Ujaran kebencian (hates peach), dan meme, serta penyalahgunaan Penggunaan Telepon Seluler lainnya yang mengandung unsur penipuan (Telecommunication Crime). Bagian Kelima, membahas tentang perlindungan konsumen atas kejahatan siber. Bab ini memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan konsumen atas kejahatan pada online banking, perlindungan Konsumen atas modus penipuan “Typosquatting” pada online banking, dan perlindungan konsumen atas kejahatan phishing di yuridiksi dunia maya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

... Cyber law dan Bu- siness law. Beberapa karya ilmiahnya telah dipresentasikan di acara International conference di berbagai negara untuk bidang kajian Keka- yaan Intelektual (KI) dan Hukum Siber (Cyber Law). Selain itu, beliau juga ...

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Memanajemen pendidikan bisa diartikan dengan kepemimpinan ataupun proses merancang program pendidikan. Tentu urgensinya keadaan bangsa yang saat ini masih krisis sumber daya manusia yang berkualitas. Peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 pada 2021 ke peringkat 44 pada 2022 (Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2022 yang dilakukan oleh Institut Management Development (IMD), Swiss. Realita ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang juga secara langsung terhubung dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Realita ini akhirnya menuntut pada suatu inovasi, kreasi serta manajemen yang harus dilakukan agar peningkatan sumber daya manusia meningkat signifikan. Buku ini, akan menuntun pembaca pada sebuah inovasi, kreasi dan manajemen yang secara signifikan mampu meningkatkan sumber daya manusia.

Memanajemen pendidikan bisa diartikan dengan kepemimpinan ataupun proses merancang program pendidikan.

Memahami Hukum Konstitusi Indonesia - Rajawali Pers

Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu (1) Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, (2) Teori Konstitusi, (3) Perubahan Konstitusi, (4) Konstitusi dan Negara, (S) Faktor-faktor Daya lkat Konstitusi, (6) UUD 194S: Konstitusi Indonesia, (7) Analisis Yuridis Beragamnya Naskah UUD 194S, (8) Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (9) Konvensi dan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, (1 0) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Buku ini sesuai dengan mata kuliah Hukum Konstitusi yang diajarkan di Fakultas Hukum/ Sekolah Tinggi Hukum. Mata kuliah Hukum Konstitusi diajarkan untuk memudahkan mahasiswa hukum dalam memahami berbagai bentuk hukum konstitusi, baik secara khusus maupun umum yang menyesuaikan dengan perkembangan di Indonesia. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Jurusan HTN (2001), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (200S), dan Doktor llmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur (2016). Telah menghasilkan delapan buku ajar dan tulisan ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, prosiding dan jurnal internasional. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H., meraih gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (2008), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (2009) dan saat ini sedang menempuh Program Doktor llmu Hukum pada Universitas Borobudur. Telah menghasilkan buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2016) dan beberapa tulisan yang dimuat di jurnal nasional, prosiding dan jurnal internasional.

... constitution'. Dicey serang sarjana Inggris yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Hukum Konstitusi (The ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan salah satu bagian materi terpenting dalam “Ilmu Perundang-undangan” secara teoretis merupakan fase keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan (Legal Drafter) sehingga dapat menjawab tujuan pembangunan hukum nasional yaitu menuju pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbicara mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seakan-akan tidak pernah habis, dan lekat dimakan waktu tetapi sebaliknya akselerasi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan pasca reformasi dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Embrio inilah yang bermuara pada terjadinya dinamika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dipelajari.

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs.

Ilmu perundang-undangan dan legal drafting

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.