Bad Attitude(s) on Trial is a critical analysis of pornography in the context of contemporary Canada. The notion that pornography both reflects sexual domination and 'victimizes' women has recently found expression in law in the landmark Canadian Supreme Court decision of R. v. Butler (1992). Many feminists embrace this new law as progressive, but in the post-Butler years, straight, mainstream pornography is still flourishing, while sexual representations that challenge conventional notions of sexuality, such as those centering on gay and lesbian sex and s/m sex, are the focus of censorship. It is the censorship of sexual others that the authors critique from a legal, cultural, gay, and philosophical standpoint. Lise Gotell examines the intervention of the Women's Legal Education and Action Fund (LEAF) in the Butler decision and provides an overview of socio-legal debates on pornography and censorship. Brenda Cossman examines the Butler decision itself and challenges the dominant reading of this case as a feminist victory. Becki Ross critically examines the expert testimony she delivered in defense of Bad Attitude, an American lesbian sex magazine seized by police from Glad Day Bookshop in Toronto in 1992. She details the difficulties she encountered in explicating and contextualizing the specificities, nuances, and complexities of lesbian s/m fantasy in a court of law. In the final chapter, Shannon Bell advances a conception of pornography that is not distinguishable from philosophy, using philosophy to make pornography. Bad Attitude(s) on Trial provides a new debate on pornography and feminism. It will be of particular interest to students of both women's, and gay and lesbian issues, but will also be relevant for scholars of law, political science, and philosophy, as well as for anyone interested in a different, provocative view of the Butler decision.
Mainstream, or straight, pornography still flourishes, while those centering on gay and lesbian sex and s/m sex, are the focus of censorship. A critical analysis of pornography after the Supreme Court's Butler (1992) decision.
... drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. 3. Standart proses Pelaksanaan pembelajaran dalam program pendidikan anak usia dini (PAUD) ...
Buku ini memuat gerakan tentang yoga bayi yang sudah disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan bayi. Buku ini bisa dijadikan pedoman untuk ibu yang mempunyai bayi dan trainer baby yoga. Setiap gerakan yoga dalam buku ini bisa dikembangkan sesuai dengan kreatif trainer masingmasing.
Buku ini memuat gerakan tentang yoga bayi yang sudah disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan bayi.
Fatwa seruan jihad yang diserukan oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari (kemudian disebut Hadratussyaikh) menjadi titik awal bergeloranya resolusi yang disepakati dan didukung oleh para ulama, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad. Sebuah sikap yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia atas kedatangan Belanda dan Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia dan membatalkan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Para ulama meyakini bahwa Indonesia akan berkembang jika penjajahan dihapuskan dari permukaan bumi. Atau dengan kata lain, merdeka. Tak ada pilihan lain selain merdeka, tak ada kompromi atau semacamnya. Jika penjajah enggan angkat kaki dari Indonesia, maka semboyan hidup merdeka atau gugur mulia menjadi landasan jihad fi sabilillah. Hadratussyaikh menjadi aktor sentral dalam peristiwa bersejarah Resolusi Jihad. Ketokohannya sebagai ulama diakui oleh ulama seantero negeri. Sehingga fatwa-fatwanya dipatuhi oleh hampir semua kalangan. Dan tidak berlebihan jika dikata, andai saja Resolusi Jihad tidak ada dan fatwa Jihad Hadratussyaikh tidak tercetus bukan tidak mungkin kemerdekaan tidak bisa diraih. Resolusi Jihad adalah salah satu bukti sumbangsih penting dari pesantren untuk negeri. Bahwa kiai, santri, dan pesantren turut menjadi elemen penyusun berdirinya negeri ini. Sejak awal, pesantren menjadi penggerak akar rumput dan gerilya untuk mengusir penjajah. Namun, dalam perjalanan selanjutnya pesantren sering disisihkan dan cenderung dikucilkan. Sudah sewajarnya dan memang sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pesantren. Perhatian terhadap lembaga pendidikannya, riset, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga para santri mampu bersaing di konstelasi pemerintahan saat ini. Mengisi berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia. Menambah corak warna dalam membangun Indonesia dengan gaya khas pesantren, akhlakul karimah salah satunya. Resolusi Jihad tetaplah Resolusi Jihad, sebuah sejarah yang harus tetap diingat. Kini Indonesia bukanlah Indonesia yang dulu. Perjuangan utama bukan lagi mengangkat bambu runcing untuk berperang melawan penjajah dan sekutu. Persoalan baru seiring berjalannya waktu akan terus tumbuh dan perlu solusi jitu. Itulah kemudian Aktualisasi Resolusi Jihad tercetus sebagai maklumat untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan berdaulat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan dan menjaga persatuan. Dengan segenap jiwa, mari wahai bangsa Indonesia melalui Aktualisasi Resolusi Jihad kita berusaha sekuat tenaga menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.
Akibat sifat-sifat manusia yang dimaksudkan itu, maka kehidupan menjadi tidak
tenteram, penuh dengan suasana konflik, berebut, saling mencari kemenangan,
merendahkan dan menguasai yang lain, dan seterusnya. Agama adalah sumber
...
Menguatnya paham etatisme berwujud sentralisme hukum, seringkali merintangi kesadaran akan hukum adat yang merupakan pengejawantahan dari cara pandang tatanan sosial serta tatananideal yang ada dalam masyarakat. Bahkan di bawah pemikiran hukum sebagai rekayasa sosial, menjadikan hukum nasional bersifat monolit komprehensif dalam pengaturanmanusia sehingga hukum adat menjadi terdesak dan termarjinalisasikan dalam ranah kehidupannya. Tak mengherankan jikaterjadi pembangkangan terhadap hukum nasional, akibat terdapatnya celah selisih antara intensi pembentuk hukum dengan realitas yang adadi alam kesadaran warga tentangkonsep hukum yang adil. Buku “Hukum Konvergensi (Kajian Resolusi Konflik Hukum adat dengan Hukum Nasional)” disusun sebagai upaya mengotentisitas hukum nasional melalui pendayagunaan hukum adat yang kaya akan nilai-nilai keindonesiaandenganmemotretpenyelenggaraan tradisi 160Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.Mmerarikdi masyarakat Sasak, yang secara parsial berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum nasional, untuk kemudian dirumuskan resolusi konflik agar terjadi konvergensi hukum di masyarakat Sasak.
Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.Mmerarikdi masyarakat Sasak, yang secara parsial berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum nasional, untuk kemudian dirumuskan resolusi konflik agar terjadi konvergensi hukum di masyarakat Sasak.
